Massa Rusak Kantor Bupati Dogiyai Papua  

Reporter

Editor

AP/Hasan Jamali

TEMPO.CO, Jayapura - Sekitar seribu warga Moanemani, Kabupaten Dogiyai, Papua, merusak kantor bupati setempat dan membakar kantor Komisi Pemilihan Umum Dogiyai, Senin, 13 Agustus 2012, sekitar pukul 14.00 WIT.

“Benar, peristiwa itu karena kekecewaan massa dari salah satu kandidat calon bupati yang tidak lolos di MK,” kata Kepala Kepolisian Resort Nabire Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Rois, Senin sore.

Ia mengatakan, awalnya, seribuan warga membanjiri kantor KPU secara damai, menuntut perubahan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilkada Dogiyai. “Mereka menolak keputusan MK terkait pemilihan bupati, menolak SK Menteri Dalam Negeri, serta menyampaikan mosi tidak percaya pada MK. Alasannya, Pilkada Dogiyai tidak demokratis,” ujarnya.

Akibat penyampaian aspirasi itu tak ditanggapi anggota KPU, warga yang naik pitam kemudian mulai membakar seisi kantor. “Tidak ada anggota KPU yang menerima massa. Memang bisa kita tenangkan. Tapi akhirnya mereka membakar kantor. Sebagian bahkan merusak kantor bupati,” ucap Rois.

Kerugian akibat perusakan ini belum diketahui. “Kami belum ada datanya. Bisa ratusan juta atau lebih,” katanya.

Hingga laporan ini diturunkan, massa telah ditenangkan. “Belum ada yang diperiksa. Warga masih tetap nunggu di KPU. Kantornya di Moenamani. Jarak kantor bupati dan KPU sekitar 400 meter,” ujarnya lagi.

MK dalam putusannya pada 6 Agustus lalu menyatakan pasangan nomor urut 1 atas nama Thomas Tigi dan Herman Auwe memperoleh 28.155 suara. Jumlah perolehan suara pasangan ini adalah yang tertinggi dari dua pasangan calon lainnya, Anthon Iyowau dan Clara Apapa Gobay, serta Natalis Degei dan Esau Magay.

JERRY OMONA






Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.


Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.


Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.


Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.


Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.


Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.


Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.


Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.


Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.


Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.