Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi Hukum DPR Akan Tinjau Langsung Ogan Ilir  

image-gnews
Ruhut Sitompul. ANTARA/Andika Wahyu
Ruhut Sitompul. ANTARA/Andika Wahyu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana segera mengujungi Desa Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. "Kami ingin tahu sebenarnya bagaimana situasi di sana dan kronologis kejadian penembakan," kata anggota Komisi Hukum, Ruhut Sitompul, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 1 Agustus 2012.

Menurut Ruhut, kunjungan khusus sengaja dilakukan dalam masa reses supaya penuntasan kasus penembakan tetap bisa diawasi DPR. Ia menilai akan sangat terlambat jika kunjungan baru dilakukan setelah masa reses usai. "Kalau tunggu setelah reses, kapan selesai masalahnya."

Rencananya, kunjungan khusus akan diikuti masing-masing satu orang perwakilan fraksi, dan pimpinan komisi. Kunjungan direncanakan akan memakan waktu dua sampai tiga hari. Ruhut meyakinkan, hasil kunjungan khusus ini akan menjadi bahan bagi komisi saat melakukan pertemuan dengan Kepala Polri membahas penembakan di Ogan Ilir. "Kami tak mau hanya mendengar dari polisi tapi juga harus mempelajari langsung dari masyarakat."

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Al-Habsy, mengatakan, usai reses komisi akan meminta penjelasan resmi dari Kapolri. Dia meminta kinerja Brimob segera diaudit secara menyeluruh.

Banyaknya aksi kekerasan terhadap masyarakat yang melibatkan anggota Brimob, menurut dia, adalah indikasi bahwa kesatuan ini kurang berhasil menerapkan semangat anti kekerasan. "Perlu ada audit kinerja atas operasi yang dilakukan Brimob, atas permintaan siapa dan dibiayai dari anggaran mana," kata Aboe.

Aboe Bakar mengatakan, Kapolri harus mendapatkan penjelasan dari pimpinan Brimob mengenai tragedi ini. Politikus PKS ini mengaku mencium aroma kekuatan uang di balik pengerahan Brimob. Aboe juga mengaku heran dengan cara kerja Polri yang mengedepankan tindakan represif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, Polri seharusnya tak perlu menurunkan pasukan Brimob hanya untuk menghadapi warga masyarakat. Selain itu, Polri juga dianggap tak mendengarkan rekomendasi Komnas HAM dalam penanganan masalah seperti ini

Insiden di Desa Limbang Jaya terjadi pada Jumat Sore pekan lalu, akibat konflik sengketa tanah warga dengan PT Perkebunan Nusantara VII. Saat itu, kepolisian melakukan sweeping setelah ada tudingan pencurian pupuk milik PTPN VII Cinta Manis oleh masyarakat. Sweeping berakhir kisruh dan menewaskan Angga bin Darmawan, 12 tahun, yang tertembak di kepala. Empat orang lainnya pun terluka parah terkena tembakan.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler:
Jadi Tersangka, Gubernur Akpol Djoko Foto-foto

Djoko Susilo ''Menghilang''

Kristen Stewart Tak Selingkuh Sendiri

Begini Cara Robert Pattinson Lampiaskan Sakit Hati

Pengakuan Kristen Stewart Bisa Hancurkan Kariernya

Polisi Dinilai Hambat Tugas KPK

Djoko Susilo Sudah Dicegah ke Luar Negeri

24 Jam Lebih, Petugas KPK Tertahan di Korlantas

Dilepas City, Mancini Pindah ke Klub Spanyol

Suhu Dieng Tembus Minus 5 Derajat Celcius

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

16 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

20 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.