Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jawa Barat Kekurangan Universitas Negeri  

image-gnews
Kampus Universitas Padjajaran, Bandung.
Kampus Universitas Padjajaran, Bandung.
Iklan

TEMPO.CO, Bandung -- Jumlah kampus negeri di Jawa Barat masih kurang dua kali lipat. Upaya pengalihan 4 kampus swasta menjadi perguruan tinggi negeri pada 2012 masih terganjal masalah pembebasan lahan. ”Hingga kini belum selesai prosesnya,” kata Dirjen Pendidikan Tinggi Djoko Santoso di Bandung, Sabtu, 30 Juni 2012.

Menurut Djoko, Jawa Barat perlu menambah jumlah perguruan tinggi negeri. Saat ini terhitung baru ada Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Politeknik Negeri Bandung, dan Politeknik Manufaktur Negeri Bandung.

”Kami sedang berusaha menambah perguruan tinggi negerinya, kami masih perlu 12 hingga 14 PTN di Jawa Barat,” ujarnya.

Selama ini, kampus negeri semuanya berada di Kota Bandung. Karena itu menurut Djoko, kampus negeri di Jawa Barat perlu diluaskan lokasinya. Pertama di daerah pesisir utara seperti di Cirebon, kemudian daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah semisal Tasikmalaya, Kuningan, dan Ciamis. Adapun di daerah selatan, perlu kampus negeri di wilayah Sukabumi.

Saat ini sudah ada 4 kampus swasta di Jawa Barat yang ditetapkan untuk menjadi kampus negeri, yaitu Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) di Cirebon, Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), dan Politeknik Sukabumi.

Perlunya penambahan kampus negeri, kata Djoko, karena angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Jawa Barat sampai tahun ini terhitung masih rendah.

Angkanya baru sekitar 18 persen dibanding rata-rata nasional 27 persen. APK membandingkan jumlah warga berusia 19-23 tahun dengan jumlah mahasiswa di kampus negeri dan swasta di suatu daerah.

”Bukan soal kualitas, penyebabnya karena kampus negeri masih sedikit. Jadi daya tampungnya harus dinaikkan,” katanya. Setiap kampus negeri baru itu, kata Djoko, nantinya bisa menyerap sedikitnya 10 ribu mahasiswa tiap tahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Deny Juanda mengatakan APK pendidikan tinggi di Jawa Barat naik dari 11,1 persen pada 2011 menjadi 18 persen tahun ini. Untuk menambah jumlah mahasiswa dan kampus negeri, pemerintah Jawa Barat telah menyediakan dana Rp 20 miliar dalam APBD sejak 2010.

”Sejauh ini dana itu masih utuh belum terpakai,” katanya seusai menghadiri acara pembukaan Kontes Robot Nasional di gedung Sasana Budaya Ganesha, Sabtu 30 Juni 2012.

Dana sebesar itu dialokasikan untuk kajian penentuan lokasi, pembebasan lahan, pengukuran, sosialisasi, hingga sertifikasi tanah. Menurut Deny, syarat menjadi kampus negeri di antaranya lahan kampus minimal harus seluas 30 hektare di satu tempat. ”Kira-kira seluas kampus ITB di Jalan Ganesha,” katanya.

Namun dari tahun ke tahun, pihak kampus dan pemerintah daerah selalu kesulitan mencapai kata mufakat soal harga tanah dengan masyarakat.

Sejauh ini, baru Universitas Swadaya Gunung Jati (Unswagati) di Cirebon yang berhasil meluaskan lahan kampusnya menjadi 15 hektare. Tiga kampus lainnya masih jalan di tempat.

”Proses pembebasan lahan ini butuh waktu panjang,” ujarnya. Namun target ada yang berhasil memenuhi syarat menjadi kampus negeri diharapkan bisa terwujud pada 2013.

ANWAR SISWADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tingkatkan Ekosistem Pendidikan, Pemkab Kediri Gandeng PSPK

1 hari lalu

Tingkatkan Ekosistem Pendidikan, Pemkab Kediri Gandeng PSPK

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito, menggandeng Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) untuk mengembangkan ekosistem pendidikan di Kabupaten Kediri.


Bilang Study Tour Perlu Tetap Ada, FSGI Singgung Pengawasan hingga Biaya Siluman

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo Antara/HO-Dokumentasi Pribadi
Bilang Study Tour Perlu Tetap Ada, FSGI Singgung Pengawasan hingga Biaya Siluman

Sekretaris Jenderal FSGI mengatakan study tour perlu tetap ada. Namun perlu pengawasan ketat, termasuk soal biaya.


Pegadaian Peduli Transformasi Sekolah di Bengkulu

3 hari lalu

Pegadaian Peduli Transformasi Sekolah di Bengkulu

Program ini menjadi bukti komitmen PT Pegadaian dalam upaya penerapan TPB/SDGs empat tentang Pendidikan Berkualitas melalui pengembangan kapasitas guru dan manajemen Sekolah.


Kemenhub Tak Buka Pendaftaran Taruna STIP, Pengamat: Kalau Bisa Tutup 2 Tahun

4 hari lalu

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Marunda Ahmad Wahid bersama Kapolres Jakarta Utara Komisaris Besar Gidion Arif Setyawan di Kampus STIP Marunda, Jakarta Utara, Jumat, 3 Mei 2024. Foto: ANTARA/Mario Sofia Nasution/aa.
Kemenhub Tak Buka Pendaftaran Taruna STIP, Pengamat: Kalau Bisa Tutup 2 Tahun

Ki Darmaningtyas menilai perlu adanya evaluasi terhadap sistem asrama untuk taruna STIP.


Pasca-Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Wali Kota Depok Keluarkan SE Tentang Study Tour

5 hari lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan tentang program pemberian makanan tambahan usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap raperda APBD Kota Depok Tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu 22 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Pasca-Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Wali Kota Depok Keluarkan SE Tentang Study Tour

Pasca kecelakaan bus rombongan perpisahan siswa SMK Lingga Kencana, Wali Kota Depok mengeluarkan surat edaran tentang kegiatan study tour.


Politikus PKS Soroti Komitmen Konstitusi dalam Mengatasi Masalah Pendidikan

6 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Politikus PKS Soroti Komitmen Konstitusi dalam Mengatasi Masalah Pendidikan

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mardani Ali menyoroti peran penting komitmen dan investasi negara dalam mengatasi masalah di sektor pendidikan.


BCA Menggelar Program BCA Berbagi Ilmu di UNDIP

6 hari lalu

BCA Menggelar Program BCA Berbagi Ilmu di UNDIP

BCA Menggelar Program BCA Berbagi Ilmu di Universitas Diponegoro (UNDIP) dengan tema 'Survival Leadership, Facing Uncertainties'.


Airlangga Hartarto Dorong Peningkatan Pendidikan Mikroelektronik

8 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Tempo/Annisa Febiola.
Airlangga Hartarto Dorong Peningkatan Pendidikan Mikroelektronik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong peningkatan pendidikan mikroelektronik untuk kuasai pasar semikonduktor.


Faktor yang Mempercepat Penuaan Otak, Kesepian sampai Kurang Pendidikan

9 hari lalu

Ilustrasi wanita kesepian. shutterstock.com
Faktor yang Mempercepat Penuaan Otak, Kesepian sampai Kurang Pendidikan

Para ilmuwan menemukan beberapa faktor dan kebiasaan yang tampak tak berbahaya bisa mempercepat penuaan otak.


Sri Mulyani: Investasi Bidang Pendidikan Membuka Peluang Indonesia Maju

10 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Sri Mulyani: Investasi Bidang Pendidikan Membuka Peluang Indonesia Maju

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan investasi di bidang pendidikan akan membuka peluang Indonesia menjadi lebih maju.