Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanwir Muhammadiyah Tegaskan Kriteria Pemimpin

image-gnews
Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta, Rabu 6 Juni 2012. TEMPO/Subekti.
Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta, Rabu 6 Juni 2012. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO , Bandung:Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bandung menyimpulkan sejumlah pokok pikiran organisasi, terutama mengenai kriteria pemimpin ideal bangsa ke depan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan Tanwir menilai kepemimpinan bangsa yang ada selama ini sering absen saat diperlukan serta lamban, bimbang, dan galau saat mengambil keputusan.

”(Ini) yang kami simpulkan, tidak hanya pemimpin tertinggi, tapi (pemimpin) secara keseluruhan,” kata Din dalam penutupan Sidang Tanwir di Bandung Ahad 24 Juni 2012. Kesimpulan itu menjadi salah satu substansi Pokok Pikiran Tanwir Muhammadiyah untuk butir Kriteria Kepemimpinan Bangsa. Din menjelaskan, soal kepemimpinan bangsa menjadi faktor krusial yang menjadi pangkal permasalahan bangsa.

Muhammadiyah menilai lemahnya kepemimpinan ini disebabkan oleh perilaku politik transaksional, penggunaan uang dalam mengejar jabatan, serta kegagalan partai politik dalam melakukan pengkaderan dan rekrutmen pemimpin bangsa. Muhammadiyah lalu menawarkan langkah penyelamatan lewat penguatan kepemimpinan bangsa, yakni melalui kriteria pemimpin yang dibutuhkan.

Tawaran Muhammadiyah, pemimpin bangsa ke depan memiliki kriteria visioner, nasionalis-humanis, mampu menjadi solidarity maker, berani mengambil risiko, problem solver, serta memiliki komitmen terhadap moralitas. ”Ini saran dan pikiran Muhammadiyah untuk bangsa dan negara untuk kita pahami bersama-sama,” kata Din.

Din mengatakan Muhammadiyah tidak dalam posisi mencalonkan serta mendukung pencalonan seseorang. Dia menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan budaya yang tidak terlibat dalam politik kekuasaan. ”Kami hanya terlibat dalam politik moral kultural,” kata Din.

Din juga menegaskan hubungan Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional serta ketua umumnya, Hatta Rajasa. ”Muhammadiyah tidak punya hubungan dengan partai politik mana pun. PAN adalah PAN dan Muhammadiyah adalah Muhammadiyah. Kalau PAN mencalonkan ketua umumnya, itu hak PAN, bukan urusan Muhammadiyah,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tidak sebatas soal kepemimpinan bangsa, Tanwir juga menyimpulkan perlunya penegasan kembali soal dasar negara Pancasila sebagai konsensus nasional. Muhammadiyah juga merumuskan pokok pikiran dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan budaya.

AHMAD FIKRI

Berita Terkait
Pengikut Triomacan2000 Lampaui Benny_israel

Soal Hambalang, KPK Dinilai Alami Tekanan Politik

Suara Golkar Diprediksi Terus Naik

Korupsi Merpati Dilaporkan ke Kementerian

Digugat, Pemilihan Rektor UI Ditunda

Selain Fokker, TNI AU Masih Pakai 20 Pesawat Uzur



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

2 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?


Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

4 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat


Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

5 hari lalu

Ilustrasi pendidikan di sekolah.
Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.


Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

9 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

9 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.


Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

10 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.


Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

11 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.


Putusan Sengketa Pilpres 2024, Din Syamsuddin: Apapun Keputusannya Bukan Kiamat

12 hari lalu

Muhammad Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin  merupakan seorang tokoh Muhammadiyah, organisasi muslim terbesar selain NU di Indonesia. Din pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015. Ia juga masuk ke dalam 50 tokoh Islam berpengaruh di dunia pada tahun 2021. ANTARA
Putusan Sengketa Pilpres 2024, Din Syamsuddin: Apapun Keputusannya Bukan Kiamat

Din Syamsuddin meminta agar masyarakat menahan diri atas apapun keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024.


H-3 Putusan Sengketa Pilpres: Demo AMIN hingga Karangan Bunga Pendukung Prabowo-Gibran

15 hari lalu

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.
H-3 Putusan Sengketa Pilpres: Demo AMIN hingga Karangan Bunga Pendukung Prabowo-Gibran

H-3 putusan sengketa Pilpres 2024 di MK terjadi demo, pengiriman karangan bunga hingga keamanan diperketat.