Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nuwa Wea: Direktorat Transmigrasi Jangan Dibuang

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea menolak jika RUU Kementerian yang sekarang sedang dibahas akan meniadakan direktorat transmigrasi. Hal ini dikatakan Jacob Nuwa Wea saat hadir dalam acara pendeklarasian Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) di Departemen Tenaga Kerja, di Jakarta, Selasa (9/3). "Saya mengimbau sahabat-sahabat saya yang terhormat para anggota DPR RI yang saat ini sedang menyusun dan membahas RUU Kementerian Negara, kiranya berkenan berfikir ulang untuk tidak menghilangkan transmigrasi dari salah satu kewajiban pemerintah," tegas Jacob. Nuwa Wea menilai, dalam UU No 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian secara tegas disebutkan penyelenggaraan transmigrasi adalah tugas pemerintah. "Karena itu tidak sewajarnyalah jika kita justru menghilangkan transmigrasi dari susunan Kementerian Negara yang akan datang," tandasnya.Alasannya, kata Jacob, karena transmigrasi merupakan kebutuhan bangsa dan kebutuhan jutaan rakyat Indonesia. Selain itu, lanjut dia, program transmigrasi bisa menjadi perekat bangsa, lintas etnis, lintas suku, lintas agama, dan lain sebagainya. Selain itu, juga sebagai salah satu cara untuk melakukan pemerataan kemakmuran. Muchamad Nafi - Tempo News Room
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

25 Januari 2024

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata dan juru bicara KPK, Ali Fikri, menghadirkan mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, Reyna Usman dan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker, I Nyoman Darmanta, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka Reyna Usman dan I Nyomaan Darmanta dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja RI Tahun 2012, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.17,6 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
KPK soal Penetapan 3 Tersangka di Kemenakertrans: Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

KPK menegaskan penetapan tersangka Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman tak ada kaitannya dengan Pemilu


Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

6 September 2023

Aset Cak Imin didominasi oleh lima bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jakarta Selatan dengan luas berkisar 300 sampai 1.070 meter persegi.  Dok.TEMPO
Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi di Kemenakertrans yang Berbuntut KPK Panggil Cak Imin

KPK menyebut penyelidikan kasus yang diduga melibatkan Cak Imin dilakukan sebelum deklarasi dia sebagai cawapres. Berikut perjalanan kasusnya.


DPRD DKI Tetapkan 35 Raperda, Dibahas dengan Pertimbangkan Prioritas Demi Kemajuan Jakarta

30 November 2022

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta membahas Rancangan APBD DKI 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu malam, 23 November 2022. TEMPO/Lani Diana
DPRD DKI Tetapkan 35 Raperda, Dibahas dengan Pertimbangkan Prioritas Demi Kemajuan Jakarta

DPRD DKI Jakarta resmi menetapkan 35 Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda untuk menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).


Indonesia Optimis Australia Buka Pintu Luas Bagi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

7 Juni 2022

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.
Indonesia Optimis Australia Buka Pintu Luas Bagi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Penempatan nanti hanya akan diisi oleh tenaga terampil


Menaker Yakin Pengusaha Bakal Bayar THR Seperti Sebelum Pandemi

16 April 2022

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
Menaker Yakin Pengusaha Bakal Bayar THR Seperti Sebelum Pandemi

Kondisi perekonomian sudah jauh lebih baik dibandingkan dua tahun lalu.


Jajal Lapangan JIS, Tim DPRD DKI Kalahkan Tim Anies Baswedan 3-0

29 Oktober 2021

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) berusaha melewati hadangan pesepak bola tim DPRD DKI Jakarta saat uji coba lapangan latih di Jakarta International Stadium, (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 28 Oktober 2021. Pertandingan persahabatan yang digelar PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Perseroda tersebut adalah bagian langkah pembuktian bahwa dua lapangan latih JIS yang berstandar internasional kini sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Jajal Lapangan JIS, Tim DPRD DKI Kalahkan Tim Anies Baswedan 3-0

Meski kalah telak, Anies Baswedan menyatakan pertandingan persahabatan antara Pemprov DKI dan DPRD DKI itu untuk melihat kualitas rumput JIS.


Menaker Ida Tinjau Pengrajin Ecoprint Penerima JPS

3 Mei 2021

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
Menaker Ida Tinjau Pengrajin Ecoprint Penerima JPS

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau Kelompok Wirausaha Baru Ecoprint Sekar Langit Bajong di Purbalingga yang menerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS).


Krisdayanti Hadiri Rapat Perdana di DPR Bersama Menaker

4 November 2019

Krisdayanti mengunggah penampilannya untuk pelantikan presiden 2019. Instagram/@krisdayantilemos
Krisdayanti Hadiri Rapat Perdana di DPR Bersama Menaker

Krisdayanti menghadiri rapat perdana di DPR bersama Menteri Tenaga Kerja.


Hanif Dhakiri Ungkap Penyebab Perempuan Memilih Tak Bekerja

23 September 2019

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri, dalam diskusi acara Ulang Tahun ke -15 Prakarsa yang bertemakan
Hanif Dhakiri Ungkap Penyebab Perempuan Memilih Tak Bekerja

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengakui partisipasi perempuan dalam dunia kerja di Indonesia masih rendah.


Aturan Longgar, Tenaga Kerja Asing Bakal Bertambah 20 Persen

12 September 2019

Mahasiswi dari KAMMI melakukan unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan listrik, mencabut PP no 60 tentang penerimaan negara bukan pajak, serta tindakan tegas terhadap tenaga kerja asing ilegal. TEMPO/Prima Mulia
Aturan Longgar, Tenaga Kerja Asing Bakal Bertambah 20 Persen

Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia pada tahun ini diperkirakan bakal naik 20 persen.