TEMPO.CO, Pekanbaru - Kendati babak belur karena baku hantam dengan polisi, sejumlah pengunjuk rasa di Pekanbaru mengaku puas lantaran tuntutan mereka agar DPRD Riau secara resmi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tercapai.
Setelah berdialog sekitar dua jam, akhirnya sejumlah anggota DPRD Riau atas nama Fraksi, masing-masing Fraksi Golkar, PDIP dan PKS secara resmi menolak kenaikan harga BBM melalui surat yang difaks langsung ke Istana Negara.
“Aksi kita tidak sia-sia. DPRD Riau secara resmi menyatakan penolakan kenaikan harga. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pertimbangan Presiden SBY. Mengingat kita dari Riau sebagai penghasil minyak terbesar,“ ujar Koordinator Aksi, Nugraha, kepada Tempo, usai dialog Kamis sore, 29 Maret 2012.
Menurut Nugraha, DPRD Riau secara resmi, melalui empat fraksi mengirimkan surat pernyataan resmi kepada Presiden SBY untuk menolak kenaikan harga BBM April mendatang. Penolakan itu, kata Nugraha tertuang dalam tiga poin, yaitu menolak kenaikan harga BBM, membubarkan BP Migas dan nasionalisasikan seluruh sektor migas.
“Kita berharap semua DPR di Indonesia juga mengeluarkan sikap seperti ini. Kita yakin ini akan mampu membatalkan kenaikan harga BBM. Tapi bukan berarti kita berhenti menggelar aksi. Kita tetap menuntut sampai harga tidak naik, “ ujarnya. “Meski sempat babak belur, kami anggap ini bagian dari perjuangan. Desakan kawan-kawan sementara hari ini berhasil.”
Selepas mengirmkan surat penolakan, yang langsung dikirim melalui faks kantor DPRD Riau, para pendemo langsung membubarkan diri. Sejumlah pendemo juga terlihat membersihkan sebagian bekas bakaran ban yang teronggok di tengah jalan.
“Kami merasa desakan kita hari ini tercapai. Tetapi sesungguhnya kami tak akan berhenti menggelar aksi, sampai harga BBM dinyatakan tidak naik. Jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM, kami akan tetap demo,“ ujar Patar, salah seorang Korlap dari elemen Buruh Riau.
Anggota DPRD Riau mengatakan sikap penolakan itu dikirim mereka berkewajiban menjalankan fungsinya selaku anggota Dewan. “Kita memang sepakat dengan saudara-saudara pengunjuk rasa. Sebagai wakil rakyat, kita wajib bersama rakyat, termasuk soal penolakan kenaikan harga BBM ini, “ ujar Anggota DPRD Riau Rusli Achmad selepas pertemuan.
“Kenaikan harga BBM jelas membuat masyarakat, khususnya msyarakat miskin bertambah susah. Termasuk di Riau walau sebagai penghasil migas terbesar,” tambahnya.
Sementara itu, sejumlah kalangan menilai surat pernyataan sikap DPRD Riau itu tidak akan berpengaruh terhadap rencana kenaikan harga BBM. Di samping bukan pernyataan resmi, karena bukan hasil sidang paripurna DPRD Riau, dari sudut sosial politik dan ekonomi kenaikan harga akan tetap diputuskan.
“Kami menilai itu (surat pernyataan DPRD Riau) hanya pernyataan politis biasa. Kami pesimistis itu menjadi penghambat kenaikan harga BBM. Meski begitu, kami pantas acungkan jempol pada para demonstran yang peduli kondisi real masyarakat imbas kenaikan harga BBM,” ujar Pengamat Sosial Ekonomi Riau, Viator Butar Butar. “Paling patut dipikirkan adalah imbas bagi masyarakat miskin setelah kenaikan BBM itu sendiri.”
JUPERNALIS SAMOSIR
