Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penolak Kenaikan BBM Melunak  

image-gnews
Sejumlah massa dari Gerakan Mahasiswa Bersatu melakukan unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (22/3). Pada unjuk rasa tersebut mereka mununtut tolak demokrasi liberal. TEMPO/Aditia Noviansyah
Sejumlah massa dari Gerakan Mahasiswa Bersatu melakukan unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (22/3). Pada unjuk rasa tersebut mereka mununtut tolak demokrasi liberal. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat tentang alokasi subsidi BBM oleh Badan Anggaran DPR masih belum menemukan jalan keluar. Lobi antar-fraksi untuk menentukan apakah BBM dinaikkan atau tidak masih menunggu sikap pengurus pusat partai penolak kenaikan harga BBM.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey menyatakan rapat internal Badan Anggaran memutuskan rapat dilanjutkan pukul 20.00 nanti. "Sejumlah fraksi meminta waktu untuk berkonsultasi dengan Dewan Pengurus Pusat Partainya, ada yang minta waktu konsultasi dengan Ketua Dewan Pembinanya juga," kata Olly seusai rapat internal Badan Anggaran di DPR, Sabtu, 24 Maret 2012.

Berdasarkan pantauan Tempo, sejumlah fraksi masih mempermasalahkan rencana kenaikan BBM oleh pemerintah. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura, serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera keberatan dengan rencana itu.

Mereka beranggapan harga minyak dunia tak harus disikapi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kekurangan anggaran subsidi BBM masih bisa ditalangi oleh pemerintah dengan efisiensi serta mengalokasikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBN 2012 yang mencapai Rp 30 triliun.

Berdasarkan sejumlah sumber Tempo di DPR, rapat internal akhirnya tak membuahkan hasil walaupun Partai Demokrat telah menawarkan sejumlah program sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Program-program tersebut bisa saja membuat semua partai "senang". "Pokoknya semua pihak bisa disenangkan dengan program-program itu," kata sumber yang ikut rapat dan enggan menjelaskan apa program yang dimaksud.

Menurut dia, strategi Partai Demokrat cukup ampuh. Buktinya, Partai Gerindra yang sebelumnya keras menolak mulai melunak. "Awalnya mereka keras menolak, tapi begitu Jhonny (Jhonny Allen Marbun) ngomong gini-gitu, mereka minta waktu untuk konsultasi dulu dengan Ketua Dewan Pembinanya," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jhonny mengatakan pembicaraan seperti itu biasa. Ia hanya mengatakan pemerintah akan meluncurkan program yang mengurangi dampak kenaikan BBM kepada masyarakat. Namun program apa, dia mengatakan akan dibahas lebih lanjut di Panitia Kerja Belanja APBN. "Kami belum akan bicara program apa-apa,” kata dia. “Malam ini yang penting kami sepakati dulu besaran subsidinya."

Partai Demokrat membuka semua kemungkinan program usulan fraksi di DPR. "Selama itu untuk kepentingan masyarakat, tidak apa-apa kan," ujarnya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan pemerintah terbuka menghadapi usulan-usulan program kompensasi kenaikan BBM itu. "Akan kami bicarakan lebih lanjut di Panitia Kerja Belanja,” kata Agus. “Nanti akan didesain apakah bentuk langsung atau infrastruktur desa itu, kita siap membuka. Bagaimana bentuknya, akan kita bicarakan."

FEBRIYAN

Berita Terkait
Akbar: SBY Tak Punya Pilihan Lain Selain Naikkan BBM
JK: Kenaikan Harga BBM Tak Bisa Dihindari
Menteri Agus Akhirnya Minta Maaf
Sibuk Lobi, Rapat DPR tentang BBM dan TDL Molor

Akbar: SBY Tak Punya Pilihan Lain Selain Naikkan BBM

PDIP Tetap Tolak Skema BLT
Soal BBM Lancar, BLT Diganjal

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.


KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

8 jam lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020


Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

11 jam lalu

Umat Islam melakukan umrah di Masjidil Haram pada malam Ramadan ke-29 di kota suci Mekah, Arab Saudi, 7 April 2024. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/File Photo
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.


Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.


Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Kader Partai Gerindra wilayah Jakarta Timur hadir dalam acara Konsolidasi Saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di GOR Otista, Jakarta, 10 Juni 2023. Gerindra meminta para kader memulai 'serangan darat' untuk memenangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gerindra menargetkan bisa menguasai Jakarta sehingga bisa menambah perolehan kursi di DPR dari dapil Jakarta. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengajak para kader untuk memanfaatkan media sosial untuk memenangkan Gerindra di Pemilu 2024. Namun, dia mengingatkan bahwa media sosial bukan digunakan untuk menjelek-jelekkan partai dan capres lain. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.


Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.


BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.