TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo meminta Komisi DPR, yang membidangi pertahanan dalam negeri, menyelidiki dugaan penggelembungan harga dalam pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia. Menurut Adnan, peran DPR dalam penyelidikan ini cukup penting karena memiliki wewenang yang luas. "Soal alutsista ini harus diprioritaskan oleh DPR," kata Adnan di Jakarta, Rabu 14 Maret 2012.
Menurutnya, DPR harus proaktif mengawasi proses pembelian tersebut karena menggunakan anggaran negara dengan nilai yang sangat besar. "DPR harus meminta Kementerian Pertahanan mengklafirikasi untuk mendapatkan akses kontrak pembelian Sukhoi tersebut," katanya.
Selain itu, ICW juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi ikut terlibat menyelidiki. Apalagi selama ini, KPK terkesan tidak pernah atau cenderung menghindari sektor pertahanan dan keamanan. Sebagai penegak hukum yang masih bisa dipercaya, Adnan menilai dugaan ketidakwajaran pembelian Sukhoi ini merupakan momentum untuk pembuktian bagi KPK. "Hal itu jadi preseden apakah KPK jilid III berani masuk ke pengadaan alutsista atau tidak, di mana hal itu tidak terjadi pada KPK sebelumnya," ungkapnya.
Sebelumnya ICW telah melaporkan adanya dugaan penggelembungan dana yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, dalam pengadaan pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. Dugaan itu terungkap setelah Kementerian Pertahanan menggunakan jasa broker dalam pengadaan Sukhoi tersebut. Dugaam tersebut diperkuat dengan keputusan pemerintah yang mengalihkan proses pembayaran dari kredit negara menjadi kredit ekspor yang bersifat komersil.
DIMAS SIREGAR