Pastika: Relokasi Napi Kerobokan Urusan Pusat  

TEMPO.CO, Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali masih kesulitan untuk membantu relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar. "Masalah itu adalah urusan pemerintah pusat. Pusat kan bisa cari lahan dan duitnya banyak, provinsi sedang mengentaskan kemiskinan, " kata Gubernur Pastika, Jumat, 24 Februari 2012.

Ditemui seusai memberikan sambutan pembukaan rapat koordinasi penegakan hukum lingkungan 2012 di Wismasabha, Renon, Jumat, 24 Februari 2012, Pastika mengatakan kondisi lapas sudah tidak manusiawi.

Lapas yang seharusnya berkapasitas hanya untuk 300 orang itu diisi lebih dari 1.000 narapidana atau warga binaan. "Coba bayangkan segitu banyak manusia berjubel ditempat seperti itu, tentu ini enggak logis," ujarnya.

Menurut Pastika, penjaganya sangat sedikit. Manajemen mungkin tidak dapat diterapkan dengan baik karena SDM kuantitas sedikit.

Saat ditanya mengenai ketidakadilan yang dikeluhkan napi menjadi penyebab hal ini, Gubernur Pastika menjawab, "Di tempat yang begitu sempit, orang mau cari ruangan saja mungkin harus berusaha ekstra, supaya bisa duduk, tidur. Bisa saja usaha itu dengan duit."

Hingga hari ini, kondisi Lapas Kelas 2 A Kerobokan terlihat kondusif. Hanya jalan menuju lapas ditutup dari dua arah. Pengunjung yang ingin menitipkan barang atau makanan bagi napi atau warga binaan, untuk sementara tidak boleh. "Sedang ada perbaikan listrik," ujar seorang pengunjung.

ROFIQI HASAN