TEMPO.CO , Jakarta:- Meski masa tugas tidak diperpanjang, fungsi Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tetap berjalan. Peran lembaga ad hoc itu kini diintegrasikan ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
”Hingga kini tidak ada keputusan baru untuk melanjutkan tugasnya. Dengan tidak dilanjutkan, Satgas bubar,” kata Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto, yang juga Ketua UKP4, di kantor Wakil Presiden, Selasa 10 Januari 2012.
Baca Juga:
Kuntoro menjelaskan, setiap anggota Satgas kemudian dikembalikan untuk melanjutkan pemberantasan mafia hukum di instansi masing-masing. Misalnya, Denny Indrayana ke Kementerian Hukum dan HAM, Yunus Husein ke Bank Indonesia, Darmono ke Kejaksaan Agung, Inspektur Jenderal Herman Effendi ke Kepolisian RI.
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009. Satgas dibentuk untuk dua tahun. Namun, sejak 30 Desember 2011, keputusan presiden tentang pembentukan lembaga ad hoc itu berakhir.
Menurut Kuntoro, pertimbangan tidak memperpanjang masa tugas Satgas adalah karena tujuan awal pembentukan itu untuk meningkatkan koordinasi dan memfasilitasi proses pemberantasan mafia hukum. ”Terutama antara lembaga penegak hukum, antara Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga lain.”
Baca Juga:
Danang Widoyoko, peneliti Indonesia Corruption Watch, menyayangkan bubarnya Satgas. Menurut dia, kinerja Satgas lumayan baik dalam penegakan hukum. Apalagi, dia melanjutkan, Satgas masih diperlukan dalam kondisi penegakan hukum saat ini yang masih karut-marut.
Danang ragu soal dikembalikannya fungsi Satgas ke instansi masing-masing. ”Dengan kondisi kepolisian dan kejaksaan sekarang, masa iya sih dikembalikan ke mereka. Ironisnya, mereka pun bermasalah,” katanya. Karena itu, Danang menegaskan, ”Mau tidak mau, perlu ada institusi eksternal pengganti Satgas.”
| ARYANI KRISTANTI | ISMA SAVITRI
