TEMPO Interaktif, Jakarta - Hingga saat ini, tercatat tujuh provinsi di Indonesia masuk kategori tertinggal dalam program Keluarga Berencana (KB). Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, Sugiri Syarief, Senin, 5 Desember 2011.
“Mereka adalah Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam,” kata Sugiri, usai membuka Rakornas Koalisi Kependudukan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin siang.
Untuk menyikapinya, ujar dia, lembaganya sudah memberikan perlakuan khusus dengan cara memberikan alat kontrasepsi gratis kepada masyarakat di tujuh provinsi tersebut. “Kebijakan ini dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin agar mereka tidak kesulitan dalam mendapatkan alat kontrasepsi,” ucap Sugiri.
Meski masyarakat sudah dibantu pemerintah dalam penyediaan alat kontrasepsi, menurut Sugiri masih ada satu masalah dalam pemberian bantuan itu, yakni alat transportasi untuk mencapai tempat pelayanan alat kontrasepsi. “Oleh karena itu, pemerintah kemudian memberikan bantuan berupa mobil unit pelayanan,” katanya.
Menurut Sugiri, penyediaan mobil unit pelayanan itu dimaksudkan agar dapat dijangkau oleh keluarga-keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan alat kontrasepsi. “Harapan kami tentunya mobil unit pelayanan itu dapat didekatkan kepada masyarakat sehingga dapat mempercepat proses pemberian alat kontrasepsi kepada keluarga-keluarga miskin,” ujar dia.
PRIHANDOKO
