TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah disarankan tidak khawatir akan aksi boikot Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. "Biarkan saja, tidak usah dibujuk. Negara ini tidak akan bangkrut karena mereka," kata pengamat ekonomi Faisal Basri, Kamis 22 September 2011.
Bila Badan Anggaran tetap ngambek dan menolak membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, menurut Faisal, pemerintah masih punya jalan keluar. Pemerintah bisa menggunakan anggaran tahun sebelumnya. "Undang-undangnya bicara seperti itu," ujarnya.
Rabu lalu, Badan Anggaran mogok membahas RAPBN 2012 gara-gara empat pemimpin mereka dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap proyek pembangunan wilayah transmigrasi. Padahal, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2012 pada 16 Agustus, komisi-komisi di DPR dan mitranya di pemerintah bekerja maraton membahas rancangan tersebut. Soalnya, APBN 2012 harus disahkan akhir Oktober nanti.
Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Ki Agus Ahmad Badarudin, mengatakan pihaknya berharap aksi boikot tidak berkepanjangan. "Kami tidak berharap seperti yang diberitakan," kata Agus. Menurut dia, pembahasan RAPBN oleh Badan Anggaran bersama Kementerian Keuangan sangat penting. Aksi boikot, "Hanya akan merugikan kepentingan bangsa."
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, atas permintaan pemimpin Badan Anggaran, DPR akan memanggil KPK. Menurut dia, pemimpin Badan Anggaran keberatan karena, saat diperiksa, mereka ditanyai soal kebijakan Badan Anggaran. "Bukannya indikasi tindak pidana korupsi," ujar Pramono kemarin.
Ketua KPK Busyro Muqoddas menduga ada kesalahpahaman antara pemimpin Badan Anggaran dan pemimpin DPR soal pemeriksaan oleh KPK. Meski begitu, Busyro menyatakan siap memenuhi panggilan DPR. "Enggak ada masalah, kita duduk bersama mencari solusi yang terbaik," ujarnya.
l RIKY FERDIANTO | MAHARDIKA | Febriyan | AKBAR TRI
