KPK Cegah Wali Kota Dumai ke Luar Negeri

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat kepolisian berjalan menuju tempat parkir mobil rumah dinas Wali Kota Dumai saat akan dilakukan penggeledahan di kota Dumai, Riau, Jumat 26 April 2019. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

    Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat kepolisian berjalan menuju tempat parkir mobil rumah dinas Wali Kota Dumai saat akan dilakukan penggeledahan di kota Dumai, Riau, Jumat 26 April 2019. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat cegah atas nama Wali Kota Dumai Zulkifli AS agar tak bisa berpergian ke luar negeri. Zulkifli AS merupakan tersangka penyuapan terhadap pegawai Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.

    Baca: 97 Eks Penyidik dari Polri Kritik KPK, Begini Sikap Mabes

    "KPK telah mengirimkan surat ke Imigrasi tentang Pelarangan ke luar negeri terhadap Tersangka ZAS, Wali Kota Dumai," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Sabtu, 4 Mei 2019.

    Febri mengatakan pelarangan ke luar negeri bagi Zulkifli AS dilakukan selama enam bulan terhitung sejak 3 Mei 2019.

    KPK menyangka Zulkifli menyogok Yaya sebesar Rp 550 juta untuk mengawal usulan Dana Alokasi Khusus Kota Dumai tahun anggaran perubahan 2017 dan tahun anggaran 2018. Kasus ini merupakan pengembangan perkara dari suap usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN 2018. 

    Perkara ini berawal saat Zulkifli bertemu Yaya di sebuah hotel di Jakarta pada Maret 2017. Saat itu Zulkifli meminta bantuan Yaya mengawal usulan DAK untuk Kota Dumai. Yaya setuju dengan perjanjian imbalan 2 persen dari total DAK yang diperoleh Kota Dumai.

    Pada Mei 2017, Pemerintah Kota Dumai mengajukan pengurusan DAK kurang bayar tahun anggaran 2016 sebesar Rp 22 miliar. Dalam APBN 2017 kemudian, Kota Dumai akhirnya mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 22,3 miliar.

    Pada bulan yang sama, Pemerintah Kota Dumai kembali mengajukan usulan DAK untuk tahun anggaran 2018 guna keperluan pembangunan rumah sakit rujukan, perumahan, air minum, sanitasi dan pendidikan.

    Setelah pengajuan itu, Zulkifli kembali bertemu Yaya untuk mengurus usulan tersebut, yakni Rp 20 miliar untuk pembangunan rumah sakit umum daerah dan Rp 19 miliar untuk pembangunan jalan.

    Zulkifli lantas mengumpulkan uang dari pihak swasta untuk membayar ongkos atas jasa Yaya Purnomo. Penyerahan uang sebanyak Rp 550 juta kemudian dilakukan pada November 2017 dan Januari 2018.

    KPK menetapkan Zulkifli menjadi tersangka penerima gratifikasi Rp 50 juta dari pihak pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai sepanjang November 2017 hingga Januari 2018. KPK menyangka Zulkifli menerima gratifikasi itu dalam bentuk uang dan fasilitas menginap di hotel di Jakarta. Tempo sudah menghubungi Zulkifli untuk meminta konfirmasi namun belum dibalas.

    Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat orang pelaku. Yaitu, Yaya selaku Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Kementerian Keuangan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amin Santono, perantara suap Amin, Eka Kamaludin dan pengusaha Ahmad Ghiast.

    Simak juga: KPK Tepis Isu Bersih-bersih Penyidik dari Unsur Kepolisian

    Mereka dinyatakan bersalah oleh hakim dan dihukum penjara antara 8 tahun sampai 2 tahun penjara. Terakhir, KPK menetapkan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman menjadi tersangka pemberi suap kepada Yaya Purnomo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.