Kini LBH Juga Berbenturan dengan Rakyat

TEMPO Interaktif, Jakarta:Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dari segi hukum, belum mengalami perubahan yang berarti. Perubahan yang terjadi adalah, pada awal berdirinya LBH hanya berbenturan dengan negara, kini juga harus berbenturan dengan kelompok masyarakat. "Ini berbeda dengan jaman Orba. Suka atau tidak suka, itu adalah nilai yang harus diperjuangkan oleh LBH," kata Dewan Penyantun YLBHI Mohammad Zaidun dalam seminar sehari bertajuk "Transisi Politik dan Masa Depan LBH Indonesia" di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta, Selasa (3/7).

Oleh karena itu, ia menyarankan agar LBH merefleksikan dan mengali kembali, serta membangun aliansi jangka panjang untuk menyikapi perubahan yang terjadi di LBH. "Persamaan persepsi untuk membangun aliansi yang kuat dan mengikuti aspirasi masyarakat bawah, meskipun itu pahit," pinta Zaidun.

Hal senada juga dikatakan oleh pengacara Adnan Buyung Nasution pada sesi tanya jawab. Ia mengatakan, ketika LBH berdiri, LBH menyusun kekuatan sebagai LSM dengan jaringan yang kuat, visi dan misinya jelas. "Jelas mana lawan, mana kawan,” katanya. Ia mengingatkan, sekarang saat yang tepat untuk merenung dan merefleksikan sikap dan arah tindakan yang akan dituju LBH.

Usai seminar, Ketua Dewan Pengurus YLBHI Bambang Widjojanto mengatakan, LBH harus tetap pada posisi berpihak kepada rakyat meskipun peta politik berubah. LBH harus mengunakan value yaitu membangun negara hukum yang demokrasi. "LBH tidak boleh kehilangan peran, harus didukung oleh value tersebut," kata Bambang.

Ia menyarankan LBH untuk membangun kelompok-kelompok jaringan, tidak hanya berbasis lokal tetapi berbasis rakyat dengan menggunakan basis desentralisasi. (kurniawan)