“Kami berharap masih ada komunikasi menjelang SI MPR,” kata Ketua Fraksi TNI/Polri DPR Letjen Budi Harsono, usai menerima wakil Partai Nasional Indonesia Bung Karno 1927, Kamis (19/7) di ruang Rapat Fraksi, Gedung Nusantara III lt.19, Komplek MPR/DPR, Jakarta. Menurutnya, sikap fraksinya tetap mendukung rencana SI MPR pada 1 Agustus 2001. Dikatakan dalam menghadapi kebuntuan politik diperlukan komunikasi intensif agar tercipta suasana kondusif menjelang SI. “Budaya kita kan musyawarah mufakat,” ujar dia.
F-TNI/Polri menganggap hasil kompromi tersebut harus dituangkan dalam situasi formal pada Rapat Paripurna MPR. Selanjutnya, apabila dalam Rapat Paripurna MPR tidak mencapai kesepakatan, pihaknya mengusulkan pengambilan suara terbanyak yang merupakan keabsahan berdemokrasi. “Voting dalam betuk terbuka atau tertutup tergantung masing-masing fraksi,” kilahnya
Mengenai rencana presiden mengeluarkan dekrit, Budi mengatakan, apabila dekrit dikeluarkan pada 20 Juli, saat itu pula berlaku status hukumnya, meskipun presiden mengatakan masa berlakunya 30 Juli 2001. (Johny Sitorus)
