Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sutarman dan Bambang Diunggulkan Jadi Kabareskrim

image-gnews
Sutarman. TEMPO/Dwi Narwoko
Sutarman. TEMPO/Dwi Narwoko
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Bursa pemilihan calon Kepala Badan Reserse Kriminal makin dekat. Sejumlah nama disinyalir telah dikantongi Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi untuk diseleksi. “Dua diantaranya kandidat kuat,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, ketika dihubungi, 10 Juni 2011.


Menurut Neta, empat nama yang masuk dalam bursa pemilihan adalah Inpektur Jenderal Bambang Widaryatmo (Kapolda Kalimantan Timur, Akpol angkatan 1978), Inspektur Jenderal Sutarman (Kapolda Metro Jaya, Akpol angaktan 1981), Inspektur Jenderal Badrodin Haiti (Koordinator Staf Ahli Kapolri, Akpol angkatan 1982) dan Iskandar Hasan (Kapolda Aceh, Akpol angkatan 1980).

Dari empat nama tersebut, Neta menduga hanya dua kandidat yang nantinya akan bersaing ketat, yakni: Bambang dan Sutarman. Sosok Bambang diunggulkan karena ia merupakan tim sukses Jenderal Timur Pradopo, saat proses pemilihan Kapolri. Adapun Sutarman merupakan ex. Ajudan Presiden Gus Dur, dan dikenal baik dengan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Di luar nama-nama tersebut, kata Neta, Wanjakti juga sempat menyeleksi sejumlah kandidat lain yang dinilai berkompeten menggantikan posisi Kabareskrim yang saat ini masih dijabat Komisaris Jenderal Ito Sumardi. Beberapa nama diantaranya adalah Kapolda Sumatera Utara, Inspektur Jenderal Wisnu, Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Untung S. Rajab dan Kalemdikpol, Komisaris Jenderal Oegroseno. “Tapi saya kira empat kandidat pertama yang banyak dinominasikan,” ujarnya.

Neta menjelaskan, proses pemilihan Kabareskrim kali ini akan berbeda dengan proses yang sudah berjalan sebelumnya. Dulu, kata dia, rapat Wanjakti hanya diikuti oleh Deputi Sumber Daya Manusia, Kabid Propam, Irwasum dan Wakapolri. Adapun proses penyaringan kali ini akan diikuti oleh seluruh jenderal bintang tiga yang dipimpin Wakapolri. “Nama-nama para kandidat disaring terlebih dahulu oleh intelkam dan latar belakangnya diverifikasi,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Neta, sosok Kabareskrim yang baru hendaknya memiliki kapasitas dan kompetensi yang handal dalam menangani kasus-kasus kejahatan kerah putih. Dalam periode kepemimpinan sebelumnya, tugas tersebut ia nilai kurang berjalan dengan baik. “Ada banyak kasus yang masih tertunggak,” ujarnya.

Neta mengakui bahwa proses pemilihan Kabareskrim kerap diintervensi sejumlah pihak baik dari lembaga eksekutif, legislatif atau  kalangan pengusaha hitam. Namun, ia yakin sosok Timur Pradopo bukanlah orang yang bisa dipengaruhi oleh bisikan-bisikan tersebut. “Semoga saja Presiden tidak ikut mengintervensi,” ujarnya.

RIKY FERDIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

44 menit lalu

Suasana aparat gabungan TNI-Polri dari Brimob dan Kopassus diturunkan ke Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memburu kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) setelah pembakaran sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.


Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

12 jam lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk


Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Sejumlah Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang tergabung dalam drum band beraksi ketika mengikuti Kirab Merah Putih di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad, 28 Agustus 2022. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM


Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Ilustrasi spyware. Shutterstock
Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.


Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Konferensi Pers di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Senin, 29 April 2024, mengenai kasus Brigadir RA yang tewas di dalam mobil Alphard, pada Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.


Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.


Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus (kanan), Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata (tengah) melakukan penutupan jalan menuju kawasan Puncak saat pemberlakuan Car Free Night di Tol Jagorawi pintu keluar Gadog, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 31 Desember 2022. Polres Bogor memberlakukan Car Free Night di kawasan Puncak pada malam Tahun Baru mulai pukul 18.00 WIB 31 Desember 2022 hingga pukul 06.00 WIB 1 Januari 2023, arus lalu lintas menuju Puncak atau Cianjur dialihkan melalui Jonggol atau Sukabumi. Hal ini guna mengatur arus masuknya agar tercipta kelancaran dalam perjalanan saat car free night di malam pergantian tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.


Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Polisi militer memeriksa kendaraan dinas TNI saat pelaksanaan operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi di bypass jalan Jenderal A. Yani, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023. Detasemen Polisi Militer Kogartap I Jakarta menggelar razia rotator dan mobil pelat TNI. TEMPO/Tony Hartawan
Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.


Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.