Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SBY Ajak Warga Indonesia Tak Hanya Urusi Politik  

image-gnews
Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/ Panca Syurkani
Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/ Panca Syurkani
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh rakyat Indonesia mengenal lebih jauh seni, budaya, olahraga, wisata, dan hal-hal lain di luar politik agar tercipta Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang.

"Jangan hanya diwarnai serba politik sehingga panas," kata SBY dalam wawancara khusus yang disiarkan Pro 3 FM Radio Republik Indonesia, di Istana Negara, Kamis 9 Juni 2011. "Politik itu hasilnya hanya kalah dan menang. Atau yang serba dagang itu juga kompetisinya keras sekali, akhirnya ada yang untung ada yang rugi."

Hidup, kata SBY, tak melulu politik. Hidup akan menjadi lebih indah jika rakyat Indonesia juga lebih mengenal seni, budaya, olahraga, wisata, dan hal-hal lain di luar politik. "Kalau hal-hal semacam ini bersemi di negeri kita, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik," katanya.

Presiden SBY mengaku mendambakan kehidupan Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang. Kehidupan masyarakat Indonesia yang lengkap mencakup seni, budaya, olahraga, kegiatan kemasyarakatan, wisata, dan lain-lain. "Dengan begitu, bangsa ini lebih rukun, lebih sayang-menyangi, hormat-menghormati satu sama lain," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut SBY, kalau bisa menampilkan kehidupan seperti itu, hidup ini menjadi lengkap. "Ada urusan salah dan benar yaitu logika, baik atau buruk yaitu etika, tapi juga urusan keindahan, estetika," ujarnya.

Presiden mengajak semua komponen masyarakat untuk mengisi kehidupan bermasyarakat. Mengajari anak-anak seni, budaya, dan olahraga sehingga bangsa ini semakin bersatu, rukun, mencintai persaudaraan, toleransi, dan kerukunan. "Insya Allah nanti akan menjadi bangsa yang memiliki perabdaban tinggi, yang unggul dan mulia," katanya.

WDA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Albert Hasibuan Masuk Dewan Pertimbangan Presiden

10 Januari 2012

TEMPO/Subekti
Albert Hasibuan Masuk Dewan Pertimbangan Presiden

Albert menggantikan Jimly Asshidiqqie yang mengundurkan diri
pada 2010 ketika mencalonkan diri menjadi Ketua KPK.


Pakar Hukum Tata Negara: Dewan Pertimbangan Presiden Dibubarkan Saja

7 April 2007

Pakar Hukum Tata Negara: Dewan Pertimbangan Presiden Dibubarkan Saja

Berdasarkan hukum ketatanegaraan tidak diperlukan lagi Dewan Perimbangan Agung itu atau sejenisnya.


Kredibilitas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dipertanyakan

7 April 2007

Kredibilitas Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dipertanyakan

Pengamat Politik CSIS Indra J Piliang menambahkan, pengangkatan anggota dewan melalui akomodasi politik akan bermasalah.


Dewan Pertimbangan Presiden Tidak Otomatis Bubarkan Unit Kerja

28 Desember 2006

Dewan Pertimbangan Presiden Tidak Otomatis Bubarkan Unit Kerja

Pengesahan Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden (DPP) tidak otomatis meniadakan keberadaan staf khusus presiden dan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, peraturan perundangan yang terkait dengan fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dinyatakan tidak berlaku. Sementara staf khusus dan UKP3R tidak menjalankan fungsi yang sama dengan penasihat presiden.


Akbar-Hamzah Beri Masukan Soal RUU Kementerian dan Penasihat Presiden

3 Februari 2006

Akbar-Hamzah Beri Masukan Soal RUU Kementerian dan Penasihat Presiden

Bekas Wakil Presiden Hamzah Haz dan bekas Ketua DPR Akbar Tandjung mendukung pembentukan Undang-Undang Kementerian dan Dewan Penasihat Presiden.