Kasus Gus Dur – Kapolri Kian Ruwet

TEMPO Interaktif, Jakarta:Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Prof.Dr.Satjipto Rahardjo, SH mengatakan, perkembangan kasus Kapolri Bimantoro memang agak ruwet. Sebab, dalam perkembangan terakhir Bimantoro bersedia menyerahkan jabatan kepada Gus Dur. “Kita lihat saja dululah perkembangannya dalam beberapa hari ini,” katanya ketika dihubungi pertelepon, Kamis (12/7).

Berkenaan pernyataan Kapolda Irjen Sofyan Jacoeb bahwa permintaan pemeriksaan Gus Dur bisa dikategorikan tindakan insubordinasi, menurut Satjipto, hal tersebut harus disesuaikan dengan konteksnya. “Kalau misalnya sambil minum-minum kopi dan sebagainya tidak bisa ditangkap secara serius. Kalau dalam kapasitasnya dalam pernyataan tertulis atau kepada pers itu artinya bisa dianggap sesuatu yang serius,” katanya.

Sementara itu, berkenaan dengan pernyataan Gus Dur yang mungkin memperuncing situasi, Satjipto mengatakan, harus ada keputusan yang tidak berlarut-larut. “Apakah keputusan itu merupakan sesuatu yang bijaksana atau tidak, apalagi bila sudah dimasukkan ke dalam hukum, akan bisa dinilai kemudian,” katanya.

Dalam nada yang berbeda, Ketua Sub-Komisi I DPR Bagian Pertahanan Happy Bone Zulkarnaen mengatakan, kita harus-hati-hati menggunakan istilah insubordinasi. Kalau kita memahaminya secara telanjang, insubordinasi bisa diartikan sebagai upaya melakukan semacam penyelusupan di luar konstitusi. “Nah, itu barangkali yang dia maksud. Tetapi kalau menurut pandangan saya justru yang harus kita hati-hati pengertian insubordinasi itu pun jangan dipolitisir,” katanya.

Perbedaan-perbedaan pendapat tentang kepolisian ini, katanya, terjadi karena Gus Dur melakukan pelanggaran konstitusi. Dengan menonaktifkan Bimantoro, akan menangkap Wakapolri, serta mendubeskan Bimantoro, sebenarnya lebih berat persoalannya daripada kasus insubordinasi di jajaran Polri sendiri.

“Karena, kalau kita lihat ada insubordinasi atau tidak itu adalah akibat dari suatu sebab. Penyebabnya adalah top manajemen melakukan langkah-langkah yang sifatnya inkonstitutional,” katanya.

Kasus tersebut, kata Happy, memang baru pertama kali terjadi. Tapi ,harus diakui bahwa hal ini bukan terjadi dengan sendirinya. Sebab, semuanya akan berpulang ke top manajemennya. Bila top manajemennya tidak melakukan langkah-langkah yang inkonstitutional, sehingga kepempinan di Polri terbelash, tentu hal tersebut tidak terjadi. “Jadi Gus Dur tidak bisa mengatakan insubordinasi itu terjadi karena ada yang membangkang kepadanya. Sumber penyebabnya adalah dia sendiri,” katanya.

Kadang-kadang, katanya, Gus Dur tidak bisa membedakan antara statement dan kebijakan, sehingga barangkali statement tersebut muncul lantaran luapan emosinya. ‘Tetapi, akibatnya justru berpulang lagi kepada dia. Kalau sekarang Sofyan Jacoeb mau ditangkap itu mencari persoalan baru,” katanya.

Pernyataan Gus Dur hari ini , kata Happy, akan memperuncing situasi di tubuh Polri. Gus Dur telah memprovokasi kepolisian untuk semakin konfrontatif antara satu dengan yang lain. Hal tersebut sangat membahayakan lantaran polisi bergerak di bidang keamanan. “Kalau Polri tidak solid siapa yang akan menjaga keamanan? Dan yang memprihatinkan kita justru cara-cara yang dilakukan oleh Gus Dur itu mengakibatkan institusi keamanan menjadi rentan, menjadi tidak solid,” katanya.

Seharusnya, katanya, Gus Dur menjaga soliditas demi keamanan dalam situasi seperti ini. “Biarkanlah Polri menyempurnakan keutuhannya. Biarkan mereka melakukan konsolidasi internal dahulu,” tuturnya. (Karima Anjani)B/B>