Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setjen Minta Komisi Laporkan Hasil Studi Banding

image-gnews
ANTARA/ss/Dharma
ANTARA/ss/Dharma
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Merespon kritik terhadap kegiatan studi banding anggota DPR RI ke luar negeri. Sekretariat Jendral DPR akan menagih laporan hasil studi banding kepada tiap komisi dan alat kelengkapan Dewan.  "Kami sudah meminta laporan-laporannya dan akan segera dipublikasikan di situs www.dpr.go.id," kata Sekretaris Jenderal DPR, Nining Indra Saleh, ditemui di kantornya, Selasa 10 Mei 2011.

Tak hanya ke Setjen, tiap komisi juga berkewajiban membuat laporan untuk lingkungan internal alat kelengkapan. Untuk mewujudkan hal itu, Nining sudah berkoordinasi dengan semua kepala biro di Setjen DPR.

Kepala biro Kesetjenan juga dia instruksikan untuk segera berkoordinasi dengan masing-masing sekretariat komisi agar segera memberikan hasil dari kunjungan luar negeri mereka.

Nining mengatakan, semua hasil studi banding memang harus dilaporkan, karena sesuai dengan surat persetujuan dari Ketua DPR yang menyatakan bahwa setelah semua anggota DPR melakukan studi banding harus membuat laporan per komisi. "Saat ini beberapa laporan yang sudah masuk sudah kita upayakan untuk dipublikasikan," kata dia.

Dia mencontohkan laporan yang sudah diterima Setjen dari Komisi Pertahanan dan Luar Negeri yang selama reses melakukan studi banding ke Rusia, Itali, dan Perancis.

Berkaca dari Komisi Pertahanan dan Luar Negeri, Nining mengatakan, Setjen mendorong komisi lainnya untuk segera melaporkan hasil studi banding mereka sepulang dari luar negeri, agar bisa segera dipublikasikan. "Sudah ada perintah juga dari Ketua DPR untuk itu,"  ujar Nining.

Ditanya mengenai rincian laporan dari komisi mana saja yang sudah masuk ke Setjen, Nining mengaku tidak hafal detil. Dia belum mengecek semua laporan studi banding yang sudah masuk ke Setjen. "Akan saya cek berapa delegasi yang sudah kembali dari luar negeri dan berapa laporan yang sudah diselesaikan," imbuh dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nining mengatakan, laporan hasil studi banding harus dibuat karena pada tanggal 29 Agustus 2011 mendatang DPR akan memberikan Laporan Kinerja Dewan yang disampaikan tiap tahun. Di dalam laporan itu, semua kegiatan di dalam dan luar negeri, termasuk semua aktifitas rapat DPR, dipaparkan semua ke publik.

Atas dasar itu, kata Nining, Setjen DPR berkepentingan untuk mendapatkan laporan hasil studi banding tiap komisi. Dia juga meminta kepada semua komisi untuk tepat waktu menyerahkan laporan. "Jangan sampai laporan kinerja itu ada yang kosong," ujarnya.

Untuk mempermudah tiap komisi membuat laporan studi banding, Setjen telah membuatkan format laporan yang sama berdasarkan Term of References (ToR) masing-masing komisi ketika melakukan studi banding ke luar negeri.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.