Desakan itu disampaikan Ketua Dewan Penasehat Kontras yang juga Wakil Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Munir, kepada Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto dan anggota Komnas HAM Lies Soegondo di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhari, Jakarta, Jumat (22/6).
Munir datang ke Komnas bersama Wakil Koordinator Kontras Ikra Vany Ilham dan Sekretaris Badan Pekerja (BP) Kontras Usman Hamid. Di hadapan Komnas HAM, Munir menuturkan kembali keterangan Kapuspen TNI Marsda Graito Usodo bahwa Yon Gab dibentuk secara khusus, dilantik dan dilatih di Jakarta untuk melakukan operasi-operasi shock theraphy dan memback up aparat di wilayah Maluku dan berada di bawah komando Pangdam Pattimura. “Itu artinya, metode kerja dan perintah kerja itu langsung dari Jakarta, “ katanya.
Namun, menurut munir, Yon Gab tersebut sama sekali tidak mempermudah penyelesaian konflik. Justru tindakan represif mereka menimbulkan konflik baru bagi pertikaian yang berkepanjangan. “Peristiwa terakhir menunjukkan tindakan represif militer yang jelas-jelas melanggar HAM,” katanya. Untuk itu, Kontras mendesak agar Komnas untuk mengambli langkah aktif berupa pemanggilan terhadap dua petinggi TNI itu, tanpa menunggu KPP HAM Maluku, yang akan dibentuk Senin (25,6) mendatang. “Jadi Komnas HAM bisa memanggil mereka. Kalau tidak, saya khawatir ada gejala-gejala yakni akan ditarik kembali masalah ini ke pengadilan militer dan terjadi impunity,” katanya.
Sekretaris Badan Pekerja (BP) Kontras Usman Hamid yang ketika itu duduk tepat dihadapan Ketua Komnas Ham Djoko Soegianto, menuturkan kembali keganasan serangan Yon Gab pada peristiwa berdarah, Kamis, 14 Juni lalu. Yon Gab yang merupakan pasukan gabungan dari Kopassus, Marinir dan Paskhas AU, dengan berseragam lengkap dan mengendarai tiga truk telah melakukan tindakan perusakan terhadap fasilitas kesehatan di daerah Kebun Cengkeh Ambon.
Mereka juga melakukan kekerasan berupa penganiayaan, penahanan semena-mena dan pembunuhan di luar prosedur hukum terhadap masyarakat sipil di sekitar lokasi kejadian. “Hal ini menunjukkan bahwa aparat militer kembali menjadi faktor dari keberlangsungan konflik di Ambon,” ujarnya. (Siti Marwiyah)
