Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, kasus sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendominasi penyelesaian hukum tahun 2010 dibandingkan penyelesaian lainnya.
"Ya memang hampir semunya berperkara. Masa saya tinggalkan," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, saat rapat koordinasi dengan Komisi III DPR dan MK, Kamis (10/2) sore.
MK mencatat, dari 312 kasus yang masuk, sekitar 230 merupakan penyelesaian kasus sengketa pilkada. Sisanya kasus lain. Dari 244 pelaksanaan pemilukada di Indonesia, sekitar 230 disengketakan. "Hampir semunya berperkara," ujarnya.
Ia mengakui bahwa di tahun 2010 ini MK lebih banyak menyelesaikan kasus sengketa pilkada, setelah itu pengkajian undang-undang serta satu kasus penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.
Dari semua perkara yang masuk, lanjut Mahfud, tidak semuanya dikabulkan MK. Dari 230 kasus, hanya sekitar 12 persen yang dikabulkan MK. "yang kesalahannya secara struktur dan masif biasanya itu yang dibatalkan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyatakan, MK saat ini lebih terkonsentrasi menyelesaikan kasus pilkada daripada pengkajian undang-undang.
Ia berharap di masa depan kasus pilkada bisa diselesaikan melalui lembaga yang bersangkutan mengurus pilkada. "Serahkan saja ke KPU. MK kembali mengkaji undang-undang," ujarnya.
JAYADI SUPRIADIN
Iklan
