Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dan HAM, Abdul Gani, menyatakan yang dilakukan KPP HAM, dengan memanggil para perwira TNI dan Polri, sudah benar. Gani, di kantornya, Rabu siang (13/2), mengatakan, “Itu bukan peradilan liar.” Karena itu, katanya, tidak ada alasan bagi para Perwira TNI/Polri untuk tak datang memenuhi panggilan KPP HAM Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Sebelumnya Badan Pembinaan Hukum TNI, Mayjen Timor P. Manurung, mengatakan pemanggilan para perwira tidak jelas dasar hukum, prosedur, dan wewenangnya. Ia juga mengatakan kasus Trisakti sudah diputuskan bukan merupakan pelanggaran HAM berat oleh pansus DPR. Abdul mengatakan, “Tentu saja berbeda apa yang dilakukan pansus DPR dulu dulu dengan apa yang dikerjakan KPP HAM sekarang.” Ia mengatakan DPR adalah lembaga politik, yang keputusannya tidak mengikat secara hukum. “Ia baru mengikat bila DPR, melalui pansusnya, melakukan ivestigasi sebagai alat kelengkapan mereka.” (Yura-Tempo News Room)
Iklan
