TEMPO Interaktif, Jakarta - Budayawan Jawa Tengah, Eko Budiharjo mengatakan, keputusan anggota Dewan Pewakilan Rakyat yang memilih melakukan kunjungan ke luar negeri di tengah berbagai bencana yang terjadi di tanah air merupakan bentuk kepandiran politik anggota dewan.
"Kalau bodoh itu tidak tahu, tapi kalau pandir itu tahu, tapi tidak peduli," kata Eko yang juga mantan Rektor Universitas Diponegoro Semarang. Mestinya, yang namanya wakil rakyat,lanjutnya, harus mewakili kepentingan dan perasaan rakyat. "Bukan malah ke luar negeri disaat rakyat dirundung bencana".
Eko juga mempertanyakan efektifitas kunjungan dewan ke luar negeri. Alasan belajar etika ke Yunani misalnya, merupakan sesuatu yang dipaksakan. Baginya, Yunani mengalami kemajuan soal etika adalah Yunan tempo dulu, bukan Yunani sekarang. "Saat ini Yunani bukan negara yang menonjol," ujar Eko.
Dia jug amelihat ada unsur kepentingan pribadi yang lebih besar dari anggota dewan dibalik rencana kunjungan ke luar negeri. Misalnya besarnya uang saku yang akan diterima. Mestinya, di era teknologi saat ini, belajar tentang keberhasilan suatu negara cukup bisa diketahui melalui internet. "Tidak harus datang secara fisik," tandas eko.
Bagi Eko, secara prosedural, kunjungan ke luar negeri tidak salah, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Namun secara substansial, manfaat kunjunganke luar negeri di saat bangsa dilanda bencana, sangat dipertanyakaan. Mestinya, nurani anggota dewan terbuka dengan kondisi yang ada dan menyatakan membatalkan kunujungan ke luar negeri karena alasan bencana. Akan lebih baik anggaran untuk studi banding digunakan untuk membantu korban bencana. "Jika aksi simpatik anggota dewan bisa dilakukan, hal ini akan menjadi investasi politik pada Pemilu mendatang," kata Eko.
SOHIRIN
