Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menghitung, dalam setiap kali perjalanan dinas ke luar negeri masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendapat sekitar Rp 20 - 25 juta per tujuh hari, tergantung negara tujuan.
Menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional FITRA, Uchok Sky Khadafi, anggaran untuk kunjungan anggota DPR naik sebesar Rp 48 miliar dalam APBN Perubahan 2010. Di APBN 2010 total anggaran untuk kunjungan ke luar negeri anggota DPR awalnya Rp 122 miliar lalu dalam APBNP naik menjadi sekitar Rp 170 miliar.
Kenaikan anggaran itu, papar Uchok, dikarenakan dalam APBN 2010 untuk 13 RUU anggota DPR dianggarkan mendatangi satu atau dua negara per RUU pada saat pembahasan dan sebelum penetapan. Namun dalam APBNP ditetapkan kunjungannya jadi ke tiga negara dan dilakukan pada saat akan membahas RUU, saat sedang dibahas dan sebelum penetapan. "Jadi mereka tiga kali ke luar negeri untuk satu RUU," ujarnya kepada wartawan di Bakoel Koffie, Cikini, hari ini (19/9).
Selain itu, lanjut Uchok, minat anggota DPR semakin besar untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri karena mereka dibekali uang harian yang besarnya bervariatif tergantung pada negara tujuan yang dikunjungi, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. FITRA menghitung besarannya sekitar Rp 20 - 25 juta untuk kunjungan kerja selama tujuh hari. "Belum lagi ditambah uang representasi senilai Rp 20 juta untuk sekali keberangkatan. Makanya seluruh fraksi di DPR menutup mata dan telinga atas kritik publik," kata Uchok.
Pada bulan September ini saja, Uchok mengutarakan, negara akan mengeluarkan anggaran sekitar Rp 5,2 miliar untuk perjalanan dinas anggota DPR dalam kaitan pembahasan Rancangan Undang-Undang. Rencananya di bulan September ini Komisi IV akan melakukan kunjungan kerja untuk membahas RUU Hortikultural dengan anggaran sekitar Rp 1,643 miliar. Sementara Komisi X akan membahas RUU Pramuka ke sejumlah negara dengan anggaran Rp 2,047 miliar. Lalu Komisi III akan berangkat membahas RUU Keimigrasian dengan anggaran Rp 1,512 miliar.
Padahal, ungkap Uchok, hasil dari perjalanan dinas itu pun masih belum jelas. Dia bahkan mengatakan hasilnya terhadap pembuatan legislasi juga minim. "Anggota dewan banyak yang studi banding itu engga punya ide, tidak tahu ke sana mau menanyakan apa. Jadi ke sana mereka cuma jalan-jalan tok. Outputnya, saya melihatnya banyak undang-undang yang dibikin (DPR) tapi kebanyakan ngambang di awang-awang," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen FITRA, Yuna Farhan, mengatakan, solusi dari permasalahan itu adalah dengan membuat perencanaan yang matang terkait anggaran perjalanan dinas ke luar negeri tersebut. DPR dianggapnya sebagai ujung tombak penyelesaian masalah tersebut karena DPR memiliki fungsi pembahasan anggaran. "Kita ingin DPR kritis dalam mengkritisi budget proposal anggaran pemerintah. Karena itu mereka juga tidak bisa berfoya-foya," tuturnya.
Untuk menghindari kesan DPR berfoya-foya dengan besarnya anggaran ke luar negeri, Yuna meminta Badan Urusan Rumah Tangga agar serius dalam menetapkan anggaran kunjungan kerja anggota DPR. Sehingga jangan sampai alasan yang diberikan adalah lantaran soal itu sudah dianggarkan dan kalau tidak dilakukan akan dianggap penyerapan anggarannya kurang.
Selain itu, Yuna meminta kepada DPR untuk membuat inovasi dengan membangun tradisi baru dalam pembahasan anggaran. Di mana kelompok-kelompok masyarakat diikut sertakan dalam pembahasan anggaran. "Kalau DPR punya niat baik, buka dong saat pembahasan anggaran. Supaya publik bisa mengkritisi," kata Yuna.
MUTIA RESTY
Iklan
