Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Bulog Menjadi Kasus Korupsi

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Penanganan kasus Bulog pasca-memorandum DPR berkembang menjadi kasus tindak pidana korupsi, berbeda dengan penanganan sebelumnya di Polda Metro Jaya yang mengarahkan menjadi kasus pidana umum. Indikasi korupsi diketahui tim jaksa penyelidik Kejaksaan Agung, yang diketuai Chaeruman Harahap, berdasarkan pemeriksaan sejumlah pihak.

“Kita melihat uang dari Bulog yang dimasukkan ke Yayasan dana Kesejahteraan Karyawan Bulog atau Yanatera sebagai uang negara, dengan demikian kasus Bulog adalah kasus tindak pidana korupsi,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Mulyo Hardjo kepada Koran Tempo, melalui telepon, Jumat (9/3) malam.

Ia mengatakan, dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus Bulog maka Kejaksaan Agung berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Meskipun sebelumnya, katanya, penanganan dilakukan Polda Metro Jaya sebagai tindak pidana penggelapan dan penadahan. Saat ini kasus tersebut sedang dalam proses persidangan di PN Jakarta Selatan dengan terdakwa mantan Wakabulog Sapuan dan Suwondo.

Mulyo tidak dapat memastikan apakah yang dimaksudkan sebagai uang Bulog itu adalah uang iuran karyawan Bulog yang dimasukkan ke Yanatera. Sebagai anggota Yanatera, lanjutnya, karyawan Bulog wajib membayar iuran dan dalam UU No 3/1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, uang masyarakat tergolong sebagai subjek tindak pidana korupsi. Ia mengatakan kemungkinan berdasarkan temuan sementara, ada sejumlah dana Bulog sebagai lembaga pemerintah, yang masuk ke Yanatera.

Sebelumnya, Mulyo menjelaskan dalam kasus Bulog dan Brunei tim jaksa telah memeriksa para saksi yang telah dimintai keterangan di depan pansus DPR. Mereka adalah, Ir Mulyono, Dr Yakob Ishak, Ir Deboratan Nasution, Ny Teti Nursetiati, Aris Junaedi, Asep Permana, Ir Muharto, Rachmat (Dirut Awair). Sedang Ario Wowor diperiksa, Jumat (9/3), oleh tim jaksa penyelidik, yaitu Chaeruman Harahap, I Made Yasa, dan Mashudi Ridwan.

Menurut sumber Koran Tempo di Kejaksaan Agung, Ario Wowor akan kembali diperiksa pada Senin pekan depan. Keesokan harinya, tim jaksa memeriksa mantan Kapolri Jenderal Pol Rusdihardjo, sedang Haji Masnuh dan Sapuan akan diperiksa pada Rabu (14/3). “Pak Rusdihardjo akan diperiksa berkaitan dengan keterangannya di depan pansus tentang kekeliruan Gus Dur memberikan cek sebesar Rp 5 miliar kepada Siti Farika, yang ternyata itu uang dari Bulog,” kata sumber itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengatakan berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa Sapuan mengenal Suwondo sejak sebelum menjabat Wakabulog. Mantan Sekretaris Menpangan itu juga diketahui meminta bantuan Suwondo agar bisa menjabat Wakabulog, karena khawatir dirinya tidak mempunyai jabatan setelah kementerian Negera Pangan dan Hortikultura dilikuidasi.

Sapuan, katanya, pernah disarankan Suwondo agar pergi ke Cirebon agar keinginannya menjadi Wakabulog terkabul. Ternyata, sepulang melaksanakan syarat itu jabatan yang diinginkannya benar-benar diperoleh. “Sapuan juga berambisi menjadi kabulog, karena diperoleh informasi bahwa jabatan itu akan dipisahkan dengan menperindag,” ujarnya.

Yang juga menjadi perhatian tim jaksa, antara lain alasan apa yang membuat Sapuan begitu percaya dengan Suwondo yang mengaku Sekretaris Pribadi Presiden Abdurrahman Wahid, sehingga bersedia mengucurkan dana Yanatera sebesar Rp 35 miliar. Selain itu juga ada satu fakta yang tidak diungkap di pengadilan, yaitu pertemuan di rumah Haji masnuh di Jalan Irian No.7, Jakarta Pusat. (Jobpie Sugiharto)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cegah Sindikat Joki UTBK SNBT, UPN Jatim Perketat Pengawasan dengan Cara Ini

9 menit lalu

Suasana UTBK SNBT 2024  di UPN Veteran Jawa Timur. Dok: UPN Veteran Jawa Timur.
Cegah Sindikat Joki UTBK SNBT, UPN Jatim Perketat Pengawasan dengan Cara Ini

Cara UPN Jatim tangkal joki UTBK.


Erick Thohir Integrasikan Sektor Pupuk dan Pangan dalam Cetak Biru BUMN

15 menit lalu

Erick Thohir Minta BUMN Bantu Petani Makin Makmur Lewat Solusi Pertanian
Erick Thohir Integrasikan Sektor Pupuk dan Pangan dalam Cetak Biru BUMN

Menteri BUMN, Erick Thohir menyiapkan rancangan cetak biru BUMN hingga 2034 Mencakup rencana integrasi sektor pupuk dan pangan


3 Hal yang Paling Banyak Dikeluhkan Wisatawan saat ke Korea Selatan

15 menit lalu

Istana Gyeongbokgung di Korea Selatan. Unsplash.com/chanhee lee
3 Hal yang Paling Banyak Dikeluhkan Wisatawan saat ke Korea Selatan

Korea Tourism Organization mencatat 902 pengaduan dari wisatawan selama tahun 2023


Peluang Gencatan Senjata antara Israel dan Hamas Masih Tipis

15 menit lalu

Warga Palestina membawa barang-barang usai serangan Israel di sebuah rumah, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza 5 Mei 2024. REUTERS/Hatem Khaled
Peluang Gencatan Senjata antara Israel dan Hamas Masih Tipis

Peluang untuk terjadinya gencatan senjata antara Israel dan Hamas masih jauh dari harapan karena kedua belah pihak masih bersikukuh pada pendirian


Kemenag Rilis Jadwal Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei

38 menit lalu

Sejumlah calon jamaah haji melakukan lempar jumroh saat mengikuti bimbingan manasik haji di Al Mahmudah Training Centre, Tangerang Selatan, Banten, Minggu 28 April 2024. Kementerian Agama menyatakan kuota jamaah haji Indonesia pada 2024 sebanyak 221.000 orang dan tambahan 20.000, terdiri dari 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Kemenag Rilis Jadwal Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei

Kementerian Agama atau Kemenag hari ini merilis jadwal pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Indonesia.


Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

45 menit lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Sikap PDIP dan Demokrat Soal Perlunya Oposisi di Pemerintahan Prabowo

Demokrat menilai perlu ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan baru agar terjadi mekanisme checks and balances.


Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

49 menit lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali melakukan orasi di parkir selatan Ponpes Bumi Sholawat, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 1 Februari 2024. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.


Prediksi Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Pagi, Siang, dan Malam Ini

59 menit lalu

Ilustrasi Ramalan Cuaca. fishershypnosis.com
Prediksi Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Pagi, Siang, dan Malam Ini

Prediksi cuaca BMKG menyebutkan Jakarta cerah berawan Senin pagi ini, 6 Mei 2024.


Hilangkan Praktik Calo SIM, Satlantas Polres Metro Depok Imbau Masyarakat Ikuti Prosedur

1 jam lalu

Pemohon SIM C ujian praktik setelah perubahan sirkuit berbentuk S di Polres Metro Depok, Senin, 14 Agustus 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Hilangkan Praktik Calo SIM, Satlantas Polres Metro Depok Imbau Masyarakat Ikuti Prosedur

Kasatlantas Polres Metro Depok mengimbau masyarakat percaya kemampuan sendiri dan ikut prosedur dan tidak meminta bantuan ke calo SIM.


Kementerian BUMN Lakukan Perbaikan Keuangan di PT Indofarma Tbk

1 jam lalu

Serikat Pekerja Indofarma menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu, 31 Januari 2024. Mereka menuntut Menteri BUMN Erick Thohir menyelamatkan Indofarma Group yang merugi sekaligus memberikan hak-hak para karyawan. TEMPO/Riri Rahayu.
Kementerian BUMN Lakukan Perbaikan Keuangan di PT Indofarma Tbk

Kementerian BUMN melakukan rasionalisasi dan perbaikan terhadap keuangan PT Indofarma Tbk untuk meningkatkan kinerja perusahaan