Pemerintah Kota Surabaya Dituduh Memanipulasi Data Kemiskinan

TEMPO Interaktif, Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya dituduh telah  memanipulasi data kemiskinan atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2005. Tuduhan itu disampaikan   Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Abu Qosiem Latief saat membacakan rekomendasi dewan pada sidang paripurna, Senin (22/6).

Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono, dalam laporan kerja pertanggungjawaban akhir masa Walikota Surabaya 2006-2010, menyampaikan bahwa pemerintah berhasil menangani penyandang kesejahteraan sosial dengan hasil yang memuaskan karena melebihi target yang ditetapkan. Misalnya pada 2006, angka keberhasilan itu mencapai  131,65 persen dan  tahun 2007 sebesar  141,73 persen. Begitu juga pada dua tahun  berikutnya yaitu sebesar  144,96 persen dan  183,72 persen.

Namun menurut Abu,  data yang dipegang pemerintah adalah data penyadang kesejahteraan sosial tahun  2005. "Harusnya data pada 2005 dikurangi dengan data yang tertangani di tahun yang berjalan," kata dia. Padahal seharusnya, pemerintah melakukan pendatan per tahun.

Abu mencontohkan dalam pembinaan penyandang kesejahteraan sosial tahun 2009 yang jumlahnya mencapai 6.367 orang. "Ini hanya 5,45 persen dari data pada 2005," katanya. "Pemkot harus menyajikan data yang akuran berapa jumlah gelandangan, jumlah anak jalanan dan jumlah pengemis."

Menanggapi tudhan itu Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono mengatakan, ada persepsi yang berbeda dalam menentukan target pengentasan PMKS pada rencana jangka menengah daerah Surabaya. "Kami tidak memanipulasi data, namun itu cara untuk mengetahui capaian penanganan warga miskin setiap tahun," kata dia.

Tak lupa Bambang memohon maaf jika pencapaiannya yang dilakukan dibawah kepimpinannya belum memuaskan semua orang. "Saya sendiri belum puas, akan ada perbaikan pada masa-masa mendatang," kata dia.

Ketua DPRD Kota Surabaya, Wisnu Wardhana mengatakan sebagian besar penyandang kemiskinan berasal dari luar kota Surabaya. Menurut dia penanganan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh Kota Surabaya namun juga harus melibatkan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. "Harus ada terobosan yang lebih baik dalam menghadapi kemiskinan, bukan hanya ditangani namun juga harus dientaskan," katanya.

DINI MAWUNTYAS