Perambahan Hutan Nunukan, Walhi Surati Menteri Kehutanan

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Jakarta -Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Timur nekat menyurati Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan sehubungan kerusakan hutan lindung di Nunukan dan Bulungan.

Walhi melaporkan praktek perambahan hutan lindung dengan berdalih memanfaatkan hak pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan. “Kami laporkan langsung pada Menteri Kehutanan,” kata Direktur Walhi Kalimantan Timur, Izal Wardana, Rabu (31/3).

Izal mengatakan kuatnya dugaan perambahasan kawasan hutan terjadi di Bulungan dan Nunukan. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur juga sudah mengendus adanya pelanggaran kawasan hutan terjadi di Bulungan dan Nunukan. “Sudah ditangani kepolisian setelah Kapolda Kaltim baru baru ini meninjau di kawasan utara,” paparnya.

Dalam suratnya, Izal meminta Menteri Kehutanan mencabut izin pinjam pakai hutan lindung untuk pembangunan infrastruktur dan aktifitas pertambangan di Nunukan dan Bulungan. Disamping itu, Menteri Kehutanan diminta menindak lanjuti temuan kerusakan kawasan hutan lindung Bulungan dan Nunukan pada aparatur penegak hukum.

Aktivitas penambangan batu bara di Pulau Bunyu Bulungan, kata Izal sudah mulai terdeteksi Walhi Kalimantan Timur sejak 2007 silam. Lewat investigasi serta laporan masyarakat.

"Ekosisitem Pulau Bunyu terancam pertambangan batu bara. Ada tiga perusahaan dengan menggunakan ijin Kuasa Penambangan (KP) yang dikeluarkan oleh Bupati Bulungan,” paparnya.

Tiga perusahaan itu, lanjut Izal adalah PT. Garda Tujuh Buana (1.995 hektare), PT. Lamindo Inter Multikon (1.000 ha) dan PT. Mitra Niaga Mulya / PT. Adani Gelobal seluas (1.900 ha). Total luas izin konsesi adalah 4.928 hektare atau hampir 50 persen dari seluruh luasan Pulau Bunyu yang hanya 193,32 km persegi.

“Berdampak semakin buruknya kualitas Lingkungan Hidup dan terancamnya kawasan Hutan yang ada di Pulau Bunyu,” paparnya. Adanya kerusakan lingkungan Bulungan dan Nunukan, Izal mengatakan telah melanggar Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Ijin pinjam pakai di dalam kawasan hutan lindung, menurutnya harus seizin Menteri Kehutanan dengan persetujuan DPR RI. “Pelanggaran atas kedua pasal ini merupakan tindakan pidana dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 Milyar sampai Rp 10 Milyar,” tutur Izal.


SG WIBISONO






Tarif Baru Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Akan Tetap Berlaku Tahun Depan

7 hari lalu

Tarif Baru Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Akan Tetap Berlaku Tahun Depan

Rencana kenaikan tarif masuk pulau Komodo itu mendapat protes dari warga setempat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata.


KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

18 hari lalu

KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

KLHK menyebutkan kendaraan bermotor yang melebihi baku mutu emisi dikenakan tambahan pajak pencemaran lingkungan.


KLHK Minta Pengadilan Hukum Berat Pelaku Pengrusakan Tahura Bukit Mangkol

21 Juli 2022

KLHK Minta Pengadilan Hukum Berat Pelaku Pengrusakan Tahura Bukit Mangkol

KLHK melimpahkan berkas tahap dua kasus perambahan Taman Hutan Rakyat (Tahura) secara ilegal dengan tersangka ke Pengadilan Negeri


INFID Sebut Indonesia Darurat Pelanggaran HAM di Tiga Sektor Bisnis

14 Juli 2022

INFID Sebut Indonesia Darurat Pelanggaran HAM di Tiga Sektor Bisnis

Sektor itu rentan pelanggaran HAM bagi sosial, ekonomi dan lingkungan, jika dikelola tanpa standar-standar HAM dalam bisnis.


UB Kukuhkan Siti Nurbaya Menjadi Profesor Kehormatan

27 Juni 2022

UB Kukuhkan Siti Nurbaya Menjadi Profesor Kehormatan

Senat Akademik Universitas Brawijaya (UB) mengukuhkan Siti Nurbaya Bakar, sebagai Profesor Kehormatan dalam bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam.


Krisis Pangan Dunia, Jokowi Cerita Dihubungi PM yang Minta Minyak Goreng

14 Juni 2022

Krisis Pangan Dunia, Jokowi Cerita Dihubungi PM yang Minta Minyak Goreng

Jokowi menyatakan sempat dihubungi perdana menteri sebuah negara yang meminta Indonesia mengekspor minyak goreng ke sana.


Hadiah Kalpataru untuk Pelestari Hutan di Kaki Gunung Lemongan

6 Juni 2022

Hadiah Kalpataru untuk Pelestari Hutan di Kaki Gunung Lemongan

Kisah peraih Kalpataru ketegori Perintis Lingkungan: 26 tahun lalu prihatin hutan hanya ilalang yang silih berganti terbakar dan longsor.


Jaringan Independen Khawatir Hutan Jawa Dibuka untuk Jalan Tol

4 Juni 2022

Jaringan Independen Khawatir Hutan Jawa Dibuka untuk Jalan Tol

Jaringan Pengawas Independen Kehutanan mempertanyakan langkah pemerintah menerbitkan aturan mengenai pengelolaan khusus kawasan Hutan Jawa.


Rawan Konflik, Serikat Pekerja Perhutani Tolak SK KLHK Soal Hutan Jawa

29 Mei 2022

Rawan Konflik, Serikat Pekerja Perhutani Tolak SK KLHK Soal Hutan Jawa

SK KLHK itu mengatur hutan negara yang berlokasi di Jawa di bawah Perhutani akan diambil alih untuk dikelola secara khusus.


Sri Mulyani: Terbesar, Sektor Kehutanan Berkontribusi Kurangi 497 Juta Ton CO2

26 Maret 2022

Sri Mulyani: Terbesar, Sektor Kehutanan Berkontribusi Kurangi 497 Juta Ton CO2

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sektor kehutanan menjadi pemberi kontribusi terbesar dalam penurunan CO2 dengan biaya yang sedikit.