PT Wirakarya Sakti Dituding Serobot 41 Ribu Hektare Lahan Warga

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Jambi - PT Wirakarya Sakti (WKS), yang bergerak di bidang hutan tanaman industri sejak 1996, di Provinsi Jambi, dituding telah menyerobot sedikitnya 41 ribu hektar milik warga setempat. Untuk memprotes penyerobotoan itu, sedikitnya 2.000 orang yang menamakan dirinya Persatuan Petani Jambi (PPJ), Rabu (17/3), berunjukrasa di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur Jambi.

Para pengunjukrasa, antara lain meminta agar pemerintah mencabut izin operasional PT WKS, yang merupakan anak perusahaan Sinar Mas Group. Alasannya, perusahaan tersebut dinilai telah banyak melakukan banyak pelanggaran.

"Sejak keberadaan PT WKS di daerah ini, bukan membantu meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat, terutama petani, tapi malah sebaliknya. Dengan arogan, mereka menyerobot tanah milik petani, tanpa ada upaya ganti rugi", kata Tawab Ali, salah seorang koordinator pengunjukrasa, dalam aksinya.

Hingga saat ini, PT WKS telah membuka lahan seluas  293.218 hektare dan ditanami akasia. Lahan yang mereka buka tersebar di lima kabupaten, yakni Kabupaten Tanjungjabung Barat, Tebo, Muarojambi, Tanjungjabung Timur dan Kabupaten Batanghari.

Dalam aksi tersebut, para perwakilan pengunjukrasa akhirnya melakukan dialog dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi AM Firdaus, dan beberapa anggota Komisi I dan II, DPRD Provinsi Jambi . Dialog berlangsung  di ruang Pola, Kantor Gubernur Jambi.

Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk membentuk tim khusus yang keanggotaannya terdiri dari berbagai kalangan. Keanggotaannya meliputi perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi, anggota DPRD Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, perwakilan para petani di lima kabupaten dan pihak PT WKS.

DAlam waktu dekat, tim ini akan turun ke lapangan dan mencari fakta-fakta penyimpangan yang ditudingkan kepada pihak perusahaan. Tujuan akhirnya, agar ada penyelesaian secara damai serta saling menguntungkan.

"Tim akan bergerak cepat mencari jalan keluar penyelesaian masalah ini," kata Firdaus, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, seusai pertemuan, Rabu (17/3).  "Jika ada ditemukan tindakan pelanggaran hukum, terutama dilakukan PT WKS, kita serahkan masalah penyelesaiannya kepada penegak hukum."

Iwan Sutoyo, 42 tahun, warga Desa Sukawin, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muarojambi, kepada Tempo menyatakan, 567 kepala keluarga yang tergabung dalam kelompok tani di daerahnya mengalami kerugian. Hal itu terjadi lantaran  kebun kelapa sawit dan karet mereka yang mencapai luas 1.877 hektare diserobot pihak WKS sejak tahun 2004, tanpa adanya ganti rugi.

Sementara itu, Kurniawan DJ, juru bicara PT WKS, ketika dimintai konfirmasi, membantah tudingan itu.  "Kita sudah berupaya berbuat baik, antara lain, dengan menjalin kerjasama dengan pihak Persatuan Petani Jambi dengan membuka lahan pola kemitraan dengan bentuk proyek Hutan tanaman Rakyat," kata dia. 

Menurut Kurniawan, tudingan penyerobotan muncul karena di tubuh PPJ sendiri terjadi perpecahan. "Kita meminta mereka untuk menyelesaikan sendiri permasalahan di intern mereka," kata dia.

SYAIPUL BAKHORI
 






Fraksi PSI DPRD DKI Pertemukan Warga dan Pertamina, Perjelas Status Tanah di Pancoran

54 hari lalu

Fraksi PSI DPRD DKI Pertemukan Warga dan Pertamina, Perjelas Status Tanah di Pancoran

Fraksi PSI DPRD DKI mempertemukan warga dengan PT Pertamina hari ini. Mediasi tersebut untuk memperjelas status tanah di Jalan Pengadegan, Pancoran


Sengketa Lahan dengan Ketua Pemuda Pancasila, Paman Wanda Hamidah jadi Tersangka

16 November 2022

Sengketa Lahan dengan Ketua Pemuda Pancasila, Paman Wanda Hamidah jadi Tersangka

Keluarga Wanda Hamidah dan Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soelistyo Soerjosoemarno sedang memperebutkan sebuah rumah di Cikini


Berebut Rumah dengan Ketua Pemuda Pancasila, Wanda Hamidah Lapor ke Bareskrim

16 November 2022

Berebut Rumah dengan Ketua Pemuda Pancasila, Wanda Hamidah Lapor ke Bareskrim

Rumah keluarga besar Wanda Hamidah dikosongkan paksa oleh Satpol PP Jakarta Pusat karena dianggap milik Ketum Pemuda Pancasila Japto S. Soerjosoemarno


Normalisasi Ciliwung Terkendala Status Lahan, BPN DKI: Ada 3 Dokumen Kepemilikan Lahan Bidara Cina

25 Oktober 2022

Normalisasi Ciliwung Terkendala Status Lahan, BPN DKI: Ada 3 Dokumen Kepemilikan Lahan Bidara Cina

Untuk mengatasi masalah lahan normalisasi Ciliwung itu, pemerintah akan menempuh langkah konsinyasi di pengadilan.


Sengketa Lahan di Pancoran, Pertamina Ngadu ke Heru Budi Lewat Posko Aduan Warga

24 Oktober 2022

Sengketa Lahan di Pancoran, Pertamina Ngadu ke Heru Budi Lewat Posko Aduan Warga

Konflik lahan antara Pertamina dan Warga di Pancoran Buntu sempat diwarnai bentrokan pada Maret 2021. Berawal dari masalah di tahun 1970


PT KAI Ajukan PK untuk Kasus Sengketa Tanah di Bandung

22 Oktober 2022

PT KAI Ajukan PK untuk Kasus Sengketa Tanah di Bandung

Mahkamah Agung sebelumnya menolak permohonan kasasi dari KAI atas perkara kepemilikan aset di Kelurahan Garuda, Bandung.


Sengketa Tanah di Pengadilan Juga Dilaporkan ke Meja Pengaduan di Balai Kota DKI

20 Oktober 2022

Sengketa Tanah di Pengadilan Juga Dilaporkan ke Meja Pengaduan di Balai Kota DKI

Masalah IMB dan juga sengketa tanah yang sudah masuk di pengadila juga dilaporkan ke meja pengaduan di Balai Kota DKI.


Wanda Hamidah Kontra Japto Pemuda Pancasila, Usman Hamid: Periksa Dokumen

15 Oktober 2022

Wanda Hamidah Kontra Japto Pemuda Pancasila, Usman Hamid: Periksa Dokumen

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid buka suara dan datang ke rumah eks politikus NasDem Wanda Hamidah.


Tagih Pergub Penggusuran Dicabut, KRMP Sebut Gubernur Anies Baswedan Ingkar Janji

4 Agustus 2022

Tagih Pergub Penggusuran Dicabut, KRMP Sebut Gubernur Anies Baswedan Ingkar Janji

Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran menagih janji Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Pergub DKI 207/2016.


Sengketa Tanah SDN Pamulang Timur 1, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Turun Tangan

30 Juni 2022

Sengketa Tanah SDN Pamulang Timur 1, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Turun Tangan

Wakil Wali Kota Tangerang akan memanggil pemilik tanah dan dinas terkait untuk menyelesaikan sengketa tanah SD Negeri Pamulang Timur 01.