TEMPO Interaktif, Jakarta -Hayono Isman, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat, meminta agar TNI menghilangkan diskriminasi pengosongan rumah-rumah yang dihuni keluarga para Purnawirawan TNI. "Kami sangat mendukung upaya pemerintah dan TNI untuk mensejahterakan para prajuritnya, tetapi jangan menggunakan cara menghilangkan hak para prajurit yang telah pensiun," katanya ketika ditemui di aksi damai yang digelar di Berland, Matraman, Jakarta Timur.
Panitia Kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat sudah mendata ada sekitar 3,5 juta hektar lahan milik TNI yang bisa digunakan untuk membangun rumah dinas atau rumah jabatan. "Tidak jauh dari pangkalan atau tempat mereka bekerja," katanya. Dengan demikian, lahan-lahan itu dinilai lebih strategis dibandingkan dengan daerah-daerah rumah yang kini dihuni para keluarga purnawirawan yang diminta diserahkan.
Rencananya, DPR juga akan memanggil Menteri Perumahan Rakyat untuk mengusahakan pembangunan rumah dinas bagi para prajurit yang masih aktif. "Kalau selama ini kami selalu mendukung TNI untuk pengadaan alutsista, kami seharusnya juga bisa mendukung TNI untuk menjamin kesejahteraan prajuritnya," kata Hayono.
Lebih lanjut Hayono menjelaskan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panja, pemerintah dan TNI sebetulnya sudah menunjukkan dukungan untuk mencari solusi yang lebih baik masalah rebutan rumah ini. "Namun itikad baik itu juga harus ditunjukkan dengan bukti, dengan menghentikan sementara proses pengosongan rumah," katanya.
Selain itu, Hayono juga menjelaskan bahwa Panja juga sedang mendata rumah-rumah negara jenis Golongan II - yang banyak dihuni oleh keluarga purnawirawan TNI. Pendataan itu dilakukan setelah Panja menerima laporan bahwa ada beberapa purnawirawan yang memiliki lebih dari satu rumah. "Jika memang demikian, sudah selayaknya mereka menyerahkan rumah dinasnya. Namun, jika tidak, kami akan membantu mencarikan jalan keluar untuk masalah ini," katanya.
EZTHER LASTANIA
