Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepala Sekolah yang Tahan Rapor Siswa Dimutasi ke Pinggiran

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jepara - Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Jepara, Riyanto, dimutasi ke sekolah pinggiran, yakni SMPN 2 Pakis Aji, Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, menyusul tindakannya yang menahan rapor Ayu Amelia, pelajar kelas 7 karena belum melunasi uang pembangunan.

Mutasinya berlangsung 15 Januari lalu, dengan cara tertutup. “Mutasi yang wajar, tidak terkait kasus apa pun,” tukas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jepara Suliyono, Selasa (19/1). Riyanto sendiri sulit dihubungi. Sejumlah koleganya menyebutkan, selama Riyanto memimpin, menggunakan tangan besi. “Ia otoriter dan tertutup,” ucap sumber itu.

Akibat ditahannya rapor sementer itu, Ayu Amelia, 12 tahun, berusaha mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri di kamar rumahnya dengan kain dasi seragamnya, pada 23 Desember 2009. Untung upaya bunuh diri itu segera diketahui orang tuanya Purwanto, sehingga dengan bantuan keluarganya Ayu dapat diselamatkan setelah mendapat perawatan Rumah Sakit Islam Sultan Hadlirin Jepara.

Menurut pengakuan Ayu, ia merasa malu dan sedih karena semua rekan sekelasnya yang jumlahnya 40 anak sudah menerima buku rapor. “Saya tiap malam sampai tidak bisa tidur,” ujarnya. Puncaknya, dia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya di ruang kamar rumahnya.

Ayu adalah putri pertama dari dua bersaudara pasangan Purwanto dengan Rohmah, warga Dukuh Semanding, Desa Jerukwangi, Kecamatan Bangsri, Jepara. Sehari-hari pekerjaan Purwanto adalah buruh mebel di salah satu perusahaan di Jepara. “Upah saya hanya Rp 100 ribu per minggunya,” ucap Purwanto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Saya belum bisa melunasi uang gedung ketika penerimaan rapor,” ucap Purwanto pada suatu hari mengisahkan. Menurut Purwanto, pada saat masuk ke SMPN 4 Jepara, putrinya dikutip pungutan uang gedung Rp 300 ribu. Hingga penerimaan rapor, Purwanto belum dapat melunasinya. “Saya masih kurang Rp 50 ribu,” ucap Purwanto.

Rapor baru keluar setelah diserahkan Bunaji, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olaraga Kabupaten Jepara yang berkunjung ke rumah Purwanto, sambil meminta maaf atas sikap anak buahnya itu.

Kejadian yang menimpa Ayu, kata Bunaji, merupakan pelajaran yang berharga untuk ke depannya. “Rapor adalah hak murid yang harus disampaikan pihak sekolah sebagai bentuk evaluasi selama belajar. Sekolah tidak berhak menahannya dengan alas an apapun,” tegas Bunaji.

BANDELAN

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Tokopedia Luncurkan Layanan Bayar SPP Lewat Warung Mitra Tokopedia

18 Februari 2022

Bayar biaya pendidikan di Mitra Tokopedia. Foto/Dok.tokopedia
Tokopedia Luncurkan Layanan Bayar SPP Lewat Warung Mitra Tokopedia

Masyarakat bisa membayar biaya pendidikan atau SPP melalui warung atau toko terdekat yang ada di ekosistem Mitra Tokopedia.


Gubernur Ridwan Kamil Akan Gratiskan SPP SMA/SMK di Jawa Barat

18 Juni 2019

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat rapat koordinasi terkait implementasi integrasi pajak pusat dan daerah di Provinsi Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung pada Selasa, 18 Juni 2019. (Dok. Pemprov Jawa Barat)
Gubernur Ridwan Kamil Akan Gratiskan SPP SMA/SMK di Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, sedang menyiapkan program menggratiskan pembayaran SPP untuk SMA/SMK.


Rahmat Effendi: SPP SMA Negeri di Bekasi Lebih Mahal dari Swasta

8 Agustus 2017

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. TEMPO/M. Iqbal Ichsan
Rahmat Effendi: SPP SMA Negeri di Bekasi Lebih Mahal dari Swasta

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan biaya SPP siswa SMA/SMK negeri di wilayahnya menjadi lebih mahal dari sekolah swasta.


Awalnya Gratis, SMA 17 Surabaya Sanksi Siswa Tak Bayar SPP  

22 Januari 2017

Ilustrasi - Suasana belajar di laboratorium komputer Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 57, Jakarta, 18 September 2007. [TEMPO/ Ramdani; RD2007091802] (KOMUNIKA)
Awalnya Gratis, SMA 17 Surabaya Sanksi Siswa Tak Bayar SPP  

"Kami sudah mengingatkan kepala sekolah mencabut sanksinya. Sudah enggak zaman ada sanksi-sanksi begitu," ujar dia.


Orang Tua Siswa SD Adukan 'Uang Pagar' ke DPRD  

17 Februari 2015

Suasana belajara siswa kelas 1 sampai 5 SDN Lebakwangi saat belajar di GOR Desa Lebakwangi, karena gedung sekolahnya disita pemilik lahan, 6 Januari 2015. Sengketa lahan antara ahli waris dan pemerintah kabupaten terus berlarut, hingga memaksa 270 murid bersekolah di GOR dan ruang BPD kantor desa. TEMPO/Prima Mulia
Orang Tua Siswa SD Adukan 'Uang Pagar' ke DPRD  

Setiap siswa dipungut iuran pembangunan pagar sekolah sebesar Rp 250 ribu.


Duh, Malu Belum Iuran Rp 10 Ribu, Siswa Tenggak Racun

14 Februari 2015

REUTERS/Jason Lee
Duh, Malu Belum Iuran Rp 10 Ribu, Siswa Tenggak Racun

Sang ibu, 47 tahun, yang mendampingi, mengaku tidak menyangka anaknya akan berbuat nekat.


Aliansi Orang Tua: Batalkan Iuran di Sekolah  

26 September 2011

Aliansi Orang Tua: Batalkan Iuran di Sekolah  

"Pungutannya, kan, tidak resmi. Dinas itu jangan lepas kontrol."


Uang Masuk SMU 68 Mencapai Rp 35 Juta  

14 Juli 2010

Sejumlah calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) mengisi formulis pendaftaran Peserta Didik Baru di  Jakarta (28/6). TEMPO/Aditia Noviansyah
Uang Masuk SMU 68 Mencapai Rp 35 Juta  

Kepala Sekolah SMA Negeri 68 Pono Fadlullah mengakui jika uang masuk sekolah yang dipimpinnya lebih mahal ketimbang sekolah negeri lainnya.


Masih Ada Pungutan di Sekolah

10 Juli 2010

Masih Ada Pungutan di Sekolah

Pungutan ini diambil dari para siswa yang baru saja naik kelas.


Kayong Utara Gratiskan Sekolah Hingga SMA

28 Mei 2010

Kayong Utara Gratiskan Sekolah Hingga SMA

Mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, di Kayong ini kita gratiskan. Mulai dari uang masuk, SPP, buku dan baju seragam sekolah semua disubsidi. Sumber daya manusia (SDM) di Kayong cukup memprihatinkan,, kata Bupati Kabupaten Kayong Utara kepada Tempo, Jumat (28/5).