Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Boediono Bela Widjojo Nitisastro Soal Tuduhan Mafia Berkeley

image-gnews
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Presiden, Boediono membela mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri era pemerintahan Soeharto, Widjojo Nitisastro soal tuduhan pemikirannya sebagai Berkeley Mafia. Barkeley Mafia adalah tuduhan atas pemikiran Widjojo yang dianggap sebagai bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia sebagai boneka Amerika oleh seorang penulis muda Amerika Serikat.

boediono"Tuduhan seperti itu tidak adil, penulis Amerika tidak pernah hidup dan mengerti kondisi yang ditimbulkan oleh ekonomi terpimpin," kata Boediono saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku Widjojo Nitisastro di Hotel Dharmawangsa, Kamis (14/1).

Perubahan yang didorong Widjojo dan timnya, kata Boediono, meninggalkan sistem ekonomi terpimpin yang semua usaha diambil alih negara. Saat itu, sistem ekonomi terpimpin justru membuat kemacetan, infesiensi dan korupsi.

"Pejabat yang tidak punya pengalaman akibatnya negara gagal dalam menciptakan ekonomi tumbuh, bahkan benih korupsi yang endemik meluas dan masih ada saat ini," katanya. Widjojo meninggalkan ekonomi terpimpin itu dengan menganti membuka peluang bagi pasar tapi ada unsur pengendalian oleh negara. Pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh persen per tahun selama lebih 30 tahun. "Apa yang terjadi pararel dengan Cina dan Vietnam yg meninggalkan sistem komunis. Ini kombinasi antara perencanaan negara dan pasar," ujarnya.

Menurut dia, kesan adanya pengaruh Amerika pada pemikiran mahasiswa yang belajar di University of California at Berkeley, Amerika karena mendapat beasiswa dari Amerika. "Seandainya dia (penulis) menuliskannya sekarang, menyaksikan perubahan di negeri ini, mungkin dia akan lebih memahami kebijakan ekonomi baru pak Widjojo dan tim nya," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Padahal, kata Boediono, pemikiran Widjojo tidak jauh berbeda dari pandangan pendiri bangsa yang bercita-cita mempertemukan keadilan dengan kemakmuran, dan pemerataan dengan pertumbuhan. "Kebijakan itu lahir dari sejarah Indonesia dan lahir dari pengalaman kita sendiri," ujarnya. "Bukan gagasan yang dicangkok dari luar."

Boediono juga mengapresiasi Widjojo. "Dari beliau saya belajar, seorang pemimpin siap dikritik dan dicerca terus bekerja, terutama kalau pemimpin tidak mengambil keuntungan dari kebijakannya," katanya. Terutama, kata dia, Widjojo benar-benar bekerja untuk kebaikan tanah air. "Seorang patriot adalah seorang yang memberikan penuh ikhlas pada bangsanya. Bagi saya pak Widjojo adalah patriot sejati."

EKO ARI WIBOWO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Indonesia

15 hari lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dan Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina berjalan menyusuri Jembatan Sei Alalak usai meresmikannya dalam kunjungan kerja di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Kamis, 21 Oktober 2021. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr.
Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Indonesia

Sukuk negara telah berkontribusi signifikan pada pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan ekonomi di Indonesia selama satu dekade terakhir.


Bank Indonesia Prediksi Perekonomian Indonesia Tumbuh 4,7-5,5 Persen Sepanjang 2024

19 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti (ketiga kanan), para Deputi Gubernur Doni P Joewono (kedua kiri), Juda Agung (kedua kanan), Aida S Budiman (kiri), dan Filianingsih Hendarta (kanan) menyampaikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Bank Indonesia Prediksi Perekonomian Indonesia Tumbuh 4,7-5,5 Persen Sepanjang 2024

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memproyeksikan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 akan tumbuh 4,7 hingga 5,5 persen.


LPS Sebut Ekonomi Indonesia Tidak Terlalu Buruk, Jadi Tak Perlu Panik

35 hari lalu

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui usai acara Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia pada Jumat, 15 Desember 2023 di Senayan, Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
LPS Sebut Ekonomi Indonesia Tidak Terlalu Buruk, Jadi Tak Perlu Panik

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengklaim perekonomian bangsa sejauh ini masih berada dalam jalur yang benar.


Ijtima MUI: Boikot Berlanjut demi Kedaulatan Ekonomi Indonesia

1 Agustus 2024

Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Hotel Santika, Slipi, Jakarta Barat, Rabu, 31 Juli 2024. Dok. MUI
Ijtima MUI: Boikot Berlanjut demi Kedaulatan Ekonomi Indonesia

MUI menjabarkan sepuluh kriteria produk nasional yang layak didukung untuk menggantikan produk terafiliasi Israel.


Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

11 Juni 2024

Ekosistem Kekayaan Intelektual Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Menurut Dr. Andrie Soeparman dari Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, sistem KI terbagi dalam lima level: pengenalan KI, pendaftaran KI, manajemen KI, KI sebagai nilai ekonomi, dan KI sebagai poros ekonomi.


Bos Bank Indonesia: Ekonomi RI Tetap Berdaya, meski Ketidakpastian Global Tinggi

23 Mei 2024

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat menyampaikan Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Februari 2024 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Perry Warjiyo mengatakan keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability. TEMPO/Tony Hartawan
Bos Bank Indonesia: Ekonomi RI Tetap Berdaya, meski Ketidakpastian Global Tinggi

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebut ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan meskipun berada di tengah tingginya ketidakpastian global.


DBS Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebesar 5,2 Persen

22 Mei 2024

Bank DBS Indonesia. Foto : DBS
DBS Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebesar 5,2 Persen

Bank DBS prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh dipengaruhi investasi bidang infrastruktur, meningkatnya output sektor industri dan sektor jasa


Grab Indonesia Sebut Ekonomi Nasional Beri Harapan bagi Pelaku Industri

16 Mei 2024

Pengemudi ojek online  berorasi saat aksi demo di depan kantor Grab di Bandung, Jawa Barat, 22 Januari 2024. Mereka mengajukan 10 tuntutan terkait aturan Grab yang dianggap sangat merugikan pengemudi ojol. TEMPO/Prima mulia
Grab Indonesia Sebut Ekonomi Nasional Beri Harapan bagi Pelaku Industri

Grab Indonesia sebut ekonomi nasional memberi harapan bagi para pelaku usaha untuk bisa terus menjaga daya saing produk atau layanan


BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tumbuh, Tertinggi Sejak 2015

6 Mei 2024

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers mengenai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto) triwulan I 2024, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024, dan Indeks Ketimpangan Gender 2023 di Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Aisha Shaidra
BPS: Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2024 Tumbuh, Tertinggi Sejak 2015

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2024 yang tercatat 5,11 persen secara tahunan


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

25 April 2024

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.