Tak punya program 100 hari kerja
Dalam kesempatan itu, Pigai mengatakan, kementeriannya tidak memiliki program 100 hari kerja.
"Kami tidak punya program 100 hari kerja. Kami punya program emergency condition untuk membangun rakyat, bangsa dan negara. Kami fokus selama lima tahun kalau kami dipertahankan," kata Pigai.
Selama lima tahun ke depan, Pigai menegaskan Kementerian yang dipimpinnya berkomitmen memastikan setiap kebijakan memiliki perspektif HAM. Dia juga berjanji untuk berada di garis terdepan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan tidak melanggar HAM dan merugikan kelompok marjinal.
"Kebijakan-kebijakan HAM harus sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang layak mendapatkan, serta orang-orang yang berada di ujung pembangunan," ujarnya.
Kendati demikian, Pigai mengatakan dalam 100 hari pertama menjabat sebagai Menteri HAM, dia akan fokus pada penataan organisasi dan sistem di Kementerian HAM. Dia mengatakan nantinya akan merumuskan program-program lembaganya secara detail ketika struktur kelembagaan Kementerian HAM sudah beroperasi dengan baik.
"Program 100 hari adalah tatalaksana, revitalisasi organisasi, tata laksana dan pembangunan organisasi dan pengisian staf. Saya rasa ini akan selesai dalam tujuh hari saja," katanya.
Mantan Komisioner Komnas HAM ini mengklaim dalam rapat pertama di internal kementerian dia sudah menyusun rancangan awal struktur organisasi Kementerian HAM. Dia mengatakan, saat ini proses penyusunan struktur tersebut dalam proses finalisasi.
"Saya sudah memimpin rapat, langsung bikin rancangan Kementerian HAM, langsung saya susun," ujarnya.
