TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menemui Menteri Sosial Saifullah Yusuf, di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024. Budiman mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka menyelaraskan data kemiskinan sebagai bagian dari penyusunan rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan.
“Kami memang sengaja berdiskusi untuk menyelaraskan data kemiskinan. Saya ingin mendapatkan gambaran data kemiskinan,” kata Budiman di Gedung Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.
Dalam kunjungan itu, hadir pula Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Tirta Sutedjo. Budiman mengatakan, kunjungan ini merupakan kunjungan pertama untuk menyusun rencana induk percepatan pengentasan kemiskinan. Selain Kemensos, Budiman selanjutnya akan mengunjungi lembaga negara lain yang mempunyai program mengentaskan kemiskinan.
“Saya akan silaturahmi dan sowan kepada kementerian-kementerian yang dalam pandangan kami erat kaitan dengan program pengentasan kemiskinan,” kata Budiman.
Budiman mengatakan, penyelarasan data kemiskinan dilakukan supaya ada data tunggal yang akan digunakan oleh setiap kementerian. Data ini, kata Budiman, diharapkan dapat menghindari tumpang tindih antar kementerian dan lembaga. Data ini juga diharapkan bisa digunakan supaya pembagian subsidi lebih tepat sasaran. “Data akan menjadi acuan tunggal sehingga tidak ada tumpang tindih,” kata Budiman.
Dalam pertemuan itu, Budiman melihat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos. Data itu, menurut Budiman, memiliki kelebihan pemutakhiran data yang dilakukan tiap 24 jam. Ia juga membandingkan data kemiskinan yang ada dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Bappenas. Data dari Bappenas dinilai memiliki kelebihan dari sisi detailnya.
Budiman ingin melihat gambaran kedua jenis data itu sehingga menjadi sebuah data kemiskinan terpadu. Menurut Budiman, integrasi data penting untuk melihat data akurat kelompok miskin, miskin, dan rentan miskin. Sehingga, kata Budiman, subsidi yang diberikan bisa lebih tepat sasaran.
Mensos Saifullah mengatakan, pertemuan itu merupakan tindak lanjut arahan presiden untuk menangani masalah kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam penanganan itu, kementerian dan lembaga bisa melaukan koordinasi seluruh program-program. Sehingga, manfaatnya bisa lebih efektif dirasakan masyarakat. “Ini bukan pertemuan terkahir. Tapi pertemuan pertama. Kami akan tindak lanjuti dengan pertemuan selanjutnya,” kata Saifullah di lokasi sama.
Dalam pidato perdananya sebagai presiden, Prabowo menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya. Ia menyadari bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan belum sepenuhnya menikmati hasil dari pembangunan. Namun, ia optimistis bahwa pemerintahannya akan mampu mengatasi masalah kemiskinan ini secara menyeluruh.
“Kita percaya dan yakin kita punya kekuatan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran berat, bahkan banyak yang mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 20 Oktober 2024.
Daniel A Fajri berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan Editor: Prabowo Subianto Bayar Retret Kabinet Merah Putih dengan Uang Pribadi, Ini Artinya
