Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPA Beri Catatan Menteri ATR/BPN Baru untuk Penuntasan Konflik Agraria

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Warga Dago Elos menggantung boneka mafia tanah saat aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Senin, 22 Juli 2024. Warga Dago Elos menggelar aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri, kantor Kejaksaan Tinggi, dan kantor Kejaksaan Negeri Bandung untuk memastikan berkas persidangan penipuan Muller bersaudara dalam sengketa lahan Dago Elos bisa segera digelar. TEMPO/Prima mulia
Warga Dago Elos menggantung boneka mafia tanah saat aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Senin, 22 Juli 2024. Warga Dago Elos menggelar aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri, kantor Kejaksaan Tinggi, dan kantor Kejaksaan Negeri Bandung untuk memastikan berkas persidangan penipuan Muller bersaudara dalam sengketa lahan Dago Elos bisa segera digelar. TEMPO/Prima mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memberikan catatan kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan untuk penuntasan agenda reforma agraria.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Sartika, mengatakan anak buah Presiden Prabowo itu harus peka terhadap pekerjaan rumah yang belum tuntas di pemerintahan sebelumnya, terutama penuntasan konflik agraria.

"Termasuk mengantisipasi warisan buruk pemerintahan Jokowi yang akan menjadi bom waktu jika tidak segera diurai secara cepat dan tepat," kata Dewi dalam rilis resmi, Jumat 25 Oktober 2024.

Catatan KPA selama 10 tahun terakhir menyebut pemerintahan Jokowi telah gagal menunaikan janji politiknya melaksanakan land reform 9 (sembilan) juta hektar. KPA mencatat dari 851 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) seluas 1,6 juta hektar, hanya 2,46 persen yang berhasil diselesaikan dan diredistribusikan kepada petani. 

Redistribusi itu pun, kata Dewi, hanya berjalan di wilayah konflik agraria eks HGU swasta. Sementara capaian LPRA untuk tipologi BUMN (PTPN, Perhutani/Inhutani), HTI dan klaim-klaim kawasan hutan tidak satu pun yang berhasil. 

"Sementara laporan Kementerian ATR/BPN, Presiden Joko Widodo hanya mampu menertibkan tanah terlantar dari bekas HGU dan HGB seluas 77 ribu hektar dari 7,24 juta hektar tanah yang terindikasi terlantar," kata Dewi.

Menurut Dewi, Pemerintahan Jokowi membohongi publik dengan memanipulasi angka capaian reforma agraria dengan capaian-capaian sertifikasi atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Padahal sertifikasi adalah tugas harian Kementerian ATR/BPN, tidak menyelesaian konflik agraria dan mengurai ketimpangan penguasaan tanah. "Kegagalan ini sebenarnya sangat ironis, sebab pemerintah sendiri telah mengatakan bahwa ada 7,24 juta hektar tanah (HGU dan HGB) terindikasi terlantar," kata Dewi.

Bahayanya, kata Dewi, kemandegan penyelesaian konflik agraria itu berjalan seiring dengan naiknya letusan konflik agraria akibat ragam investasi dan pembangunan yang lapar tanah di bidang agraria, PSN, Bank Tanah dan Food Estate. Hasilnya konflik agraria semakin menumpuk. 

Periode 2015-2023, KPA mencatat sedikitnya terjadi 2.939 letusan konflik agraria seluas 6,3 juta hektar yang berdampak pada 1,75 juta rumah tangga petani. Penanganan-penangan yang represif di wilayah konflik menambah deret panjang korban, di mana terdapat 2.442 orang mengalami kriminalisasi, 905 orang mengalami kekerasan, 84 orang tertembak dan 72 tewas di wilayah konflik agraria.

Salah satu penyebab mandeknya realisasi reforma agraria, kata Dewi, adalah kinerja buruk Tim Nasional Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Termasuk pendekatan Kementerian ATR/BPN yang selama ini masih terjebak pada konsepsi clean and clear. "Artinya hanya menyasar wilayah-wilayah yang sudah tidak terjadi lagi konflik agraria yang eksisting di lapangan," kata Dewi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KPA, kata Dewi, ingin menteri baru melakukan beberapa langkah dalam upaya menjalankan agenda reforma agraria sejati, menuntaskan penyelesaian konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah.

Menurut Dewi, menteri baru perlu membangun sistem pendaftaran tanah secara nasional, sistemik, partisipatif, pro-aktif, transparan dan akuntabel. Lalu, menghentikan pendekatan-pendekatan clear and clean, legalistik dan mekanisme top-down dalam menjalankan RA

Selain itu, menteri baru harus membangun sistem keterbukaan informasi atas hak atas tanah seperti HGU, HGB, Hak Pakai dan Hak Milik; serta hak pengelolaan (HPL). Menteri baru juga perlu mngevaluasi dan mencabut HGU, HGB, Hak Pakai atau pun bentuk baru seperti HPK yang terbukti menjadi penyebab konflik agraria, ketimpangan, penggusuran, dan perampasan tanah masyarakat.

Dewi juga menyarankan, menteri baru mengkoreksi dan menghentikan kebijakan pemberian tanah-tanah baru kepada perusahaan. Begitu pula dengan program Kementerian ATR/BPN yang kontra dengan agenda reforma agraria.

Lalu, Dewi meminta menteri baru menertibkan praktik-praktik korupsi agraria dan mafia tanah yang selama ini bersemayam di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sebab, Dewi menilai, penyebab utama konflik agraria selama ini akibat kekeliruan dan penyalahgunaan wewenang pejabat ATR/BPN dalam pengadaan tanah dan mengeluarkan konsesi.

"Kemudian, memprioritaskan pelaksanaan agenda reforma agraria dengan menyasar wilayah-wilayah konflik agraria dan titik ketimpangan agraria yang selama ini menjadi kantong-kantong kemiskinan," kata Dewi. 

Selanjutnya, memprioritaskan redistribusi tanah kepada petani gurem, buruh tani, petani tidak bertanah dan masyarakat pedesaan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Pilihan Editor: Makan Bergizi Gratis 'Harga Mati', Prabowo Ancam Pecat Menteri yang Tak Mendukung

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Ingin Maung jadi Mobil Dinas Menteri, Nusron Wahid Siap Pesan 11 Unit ke Pindad

17 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto berdiri di sunroof Pindad Maung Garuda saat tiba di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, 20 Oktober 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Prabowo Ingin Maung jadi Mobil Dinas Menteri, Nusron Wahid Siap Pesan 11 Unit ke Pindad

Nusron Wahid sudah berkomunikasi dengan PT Pindad selaku produsen mobil Maung untuk memesan 11 unit mobil dinas seperti keinginan Presiden Prabowo.


Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bilang Bakal Pesan 11 Mobil Maung Buatan Pindad

1 jam lalu

Mobil Maung (searah jarum jam): kendaraan taktis, generasi III, dan MV3 Garuda Limousine. (Dok. Pindad/ANTARA)
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bilang Bakal Pesan 11 Mobil Maung Buatan Pindad

Prabowo meminta agar seluruh anggota kabinet menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas.


Nusron Wahid Ungkap 3 Unsur Mafia Tanah: Orang Dalam, Pemborong, dan Pendukung

2 jam lalu

Ketua Pansus Angket Haji DPR RI Nusron Wahid (kanan) dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily (kiri) dalam rapat Pansus Hak Angket terkait ibadah Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.  TEMPO/M Taufan Rengganis
Nusron Wahid Ungkap 3 Unsur Mafia Tanah: Orang Dalam, Pemborong, dan Pendukung

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap, mafia tanah di Indonesia terdiri dari tiga unsur. Siapa saja?


Menteri ATR Nusron Wahid Bicara Jurus Berantas Mafia Tanah

6 jam lalu

Rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Menteri ATR Nusron Wahid Bicara Jurus Berantas Mafia Tanah

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid bicara soal pemberantasan mafia tanah di hadapan Komisi II DPR.


Di Depan Komisi II DPR, Menteri ATR Nusron Wahid Paparkan 8 Program 100 Hari Kerja

6 jam lalu

Nusron Wahid. TEMPO/M Taufan Rengganis
Di Depan Komisi II DPR, Menteri ATR Nusron Wahid Paparkan 8 Program 100 Hari Kerja

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memaparkan program 100 hari kerjanya di hadapan DPR.


ATR/BPN Klaim Telah Melaksanakan Reforma Agraria 14,5 Juta Hektare dalam Satu Dekade Terakhir

5 hari lalu

Massa menggelar aksi unjuk rasa pada peringatan Hari Tani Nasional ke-64 di depan Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa, 24 September 2024. Dalam aksi ini, demonstran menyebut ada 18 bentuk kejahatan terhadap Konstitusi Agraria di Indonesia salah satunya, pemerintah yang dinilai tidak menjalankan Reforma Agraria. TEMPO/Ilham Balindra
ATR/BPN Klaim Telah Melaksanakan Reforma Agraria 14,5 Juta Hektare dalam Satu Dekade Terakhir

Kementerian ATR/BPN mengatakan telah melaksanakan reforma agraria seluas 14,5 juta hektare dalam 10 tahun terakhir.


Pemerintah Segera Implementasikan Reforma Agraria di Sekitar IKN

6 hari lalu

Warga memegang sertifikat tanah miliknya usai diserahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Pemerintah Segera Implementasikan Reforma Agraria di Sekitar IKN

Implementasi reforma agraria terdekat saat ini adalah di Penajam Paser Utara yang mana lokasinya berdekatan dengan IKN.


Naik Hercules untuk Ikut Penggemblengan di Akmil Magelang, Nusron Wahid: Banyak Zikir

6 hari lalu

Momen para menteri kabinet Prabowo-Gibran menaiki pesawat Hercules TNI AU dari Lapangan Udara Halim Perdanakusuma menuju Bandara Adisucipto, Yogyakarta, Kamis, 24 Oktober 2024. Dari Yogyakarta, para menteri akan melanjutkan perjalanan lewat jalur darat menuju Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan selama tiga hari. Foto: Instagram @meutya_hafid
Naik Hercules untuk Ikut Penggemblengan di Akmil Magelang, Nusron Wahid: Banyak Zikir

Menteri kabinet Prabowo naik pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara menuju Akmil, Magelang. Nusron Wahid terlihat berzikir.


Nusron Wahid Ingin Tata Ulang Model Pemberian Tanah Tanpa Hambat Pembangunan

8 hari lalu

Ketua Pansus Hak Angket Haji Nusron Wahid saat mengikuti rapat perdana Pansus Haji di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. DPR RI menggelar rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji dan menetapkan Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Haji, serta Wakil Ketua Diah Pitaloka (PDIP), Marwan Dasopang (PKB), dan Ledia Hanifa (PKB). TEMPO/M Taufan Rengganis
Nusron Wahid Ingin Tata Ulang Model Pemberian Tanah Tanpa Hambat Pembangunan

Menteri Agraria Nusron Wahid hendak terapkan konsep penataan yang berkeadilan dengan melakukan pemerataan hak atas tanah


Tiga Pesan Prabowo untuk Nusron Wahid: Penataan Konsesi hingga Pemberantasan Mafia Tanah

8 hari lalu

Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Raja Juli Antoni menyerahkan jabatan Menteri ATR/BPN kepada Nusron Wahid dan Ossy Dermawan di Kementerian ATR/BPN, Senin 21 Oktober 2024. Prosesi serah terima jabatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh kedua pihak. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Tiga Pesan Prabowo untuk Nusron Wahid: Penataan Konsesi hingga Pemberantasan Mafia Tanah

Presiden Prabowo Subianto memberikan tiga pesan kepada Nusron Wahid selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).