TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bappenas Rachmat Pambudy tidak banyak berkomentar mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pertama di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Rachmat mengatakan instruksi Prabowo bersifat sangat tertutup.
“Nanti aja. Karena arahannya sangat internal dan terbatas,” kata Rachmat saat ditemui usai rapat di Istana.
Pada sidang kabinet, Prabowo meminta 48 Menteri dan 12 pejabat setingkat menteri yang hadir dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih supaya segera menyiapkan program kerja masing-masing. Prabowo mengatakan, setelah dua hari dilantik, ia sudah memanggil beberapa menteri, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh.
Mantan Menteri Pertahanan ini mencontohkan bahwa ia juga sudah memberikan pengarahan kepada Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk memastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian dan lembaga supaya punya kontribusi yang signifikan, terukur, dan sinergi.
“Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya. Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global. Swasembada energi mutlak,” kata Prabowo.
Dalam pidato yang sama, Prabowo mengatakan bahwa ia mempertaruhkan kepemimpinannya pada program makan bergizi gratis untuk anak dan ibu hamil. Ia mengharapkan jajaran kabinet meyakini bahwa kebijakan ini bagian dari pada kebangkitan bangsa Indonesia.
“Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategis. Yang tidak mendukung hal ini silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin,” kata Prabowo.
Ketika ditanya apakah yang proyek mercusuar yang dimaksud oleh Prabowo itu adalah Ibu Kota Nusantara atau IKN yang dirancang oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, Rachmat tak menjawab tegas. “Waduh. Saya nggak usah ngomong deh soal itu, karena saya tidak diarahkan untuk itu,” kata Rachmat.
Para pengamat sebelumnya menilai IKN sebagai mega proyek Jokowi yang dianggap bisa membebani anggaran negara. Aktivis lingkungan juga sudah beberapa kali menyampaikan perhatiannya soal dampak pembangunan dan potensi penggusuran lahan.
Minimnya investasi asing di IKN sebelumnya dianggap menjadi salah satu hambatan pembangunan calon ibu kota negara baru. Pemerintah membutuhkan guyuran dana untuk menyeimbangkan pengeluaran anggaran negara.
Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, bakal mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Otorita IKN sudah mendapat persetujuan dari DPR penambahan anggaran Rp 27,8 triliun tahun depan. Komposisi APBN untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun.
Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi tidak menjawab dengan lugas saat ditanya apakah rapat kabinet tadi membahas IKN. Tapi ia menyebut semua kementerian mendapat arahan yang cukup rinci selama rapat kabinet dua setengah jam.
“Ini kabinet keberlanjutan. Jadi perintahnya detail tapi tentu tidak semua bisa disampaikan kepada publik,” kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, saat ditanya pembahasan soal IKN.
Pilihan Editor: Prabowo Ingin Badan Investigasi Khusus Monitor Semua Proyek Pemerintah
