Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Willy Aditya, Ketua Komisi XIII DPR Bidang Reformasi Regulasi dan HAM

image-gnews
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menetapkan Willy Aditya sebagai Ketua Komisi XIII. Politikus Partai NasDem ini mendapat amanah untuk memimpin komisi yang baru dibentuk itu. Adapun Komisi XIII DPR membidangi soal reformasi regulasi dan hak asasi manusia (HAM).

Disadur dari blog pribadinya, Willy merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem. Sebelumnya dia juga terpilih sebagai anggota DPR periode 2019-2024 dan duduk di Komisi XI. Pria kelahiran Solok, Sumatera Barat, ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi dan Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI.

Willy tercatat sebagai alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), semasa kuliah dia menjadi pemimpin di sejumlah organisasi kemahasiswaan, salah satunya terpilih sebagai Ketua Dewan Mahasiswa UGM pada 1999 lalu. Willy juga pernah menjabat sebagai Ketua Front Mahasiswa Nasional pada 2003 dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rakyat Pekerja periode 2005-2006.

Melalui unggahan di blog pribadinya itu, disebutkan bahwa Willy pada 2009 terlibat dalam Merti Nusantara, yaitu kelompok yang mendukung pencalonan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai calon presiden. Namun karena kurangnya dukungan politik, pencalonan tersebut kandas di tengah jalan. 

Selanjutnya Willy juga menjadi bagian dari pendiri organisasi masyarakat Nasional Demokrat pada 2011 lalu. Organisasi ini disebut berbeda dengan Partai NasDem walaupun memiliki akronim nama yang sama. Dua tahun setelah mendirikan organisasi tersebut, Willy langsung berkiprah di Partai NasDem yang didirikan oleh Surya Paloh.

Proses Terpilihnya Willy Pimpin Komisi XIII

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rapat penetapan Willy sebagai Ketua Komisi XIII dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir. "Apakah susunan pimpinan Komisi XIII DPR dapat disetujui?" tanya Adies.

"Setuju," jawab para anggota. Setelah meminta persetujuan penetapan Willy sebagai ketua, Adies lalu membacakan nama-nama yang akan menjadi wakil ketua Komisi XIII.

Wakil Ketua Komisi XIII terdiri dari empat orang yaitu Andreas Hugo Pareira (PDIP), Dewi Asmara (Golkar), Sugiat Santoso (Gerindra) dan Rinto Subekti (Demokrat). Selain Willy Aditya, ada dua legislator NasDem lainnya yang menjadi ketua komisi di DPR. Mereka yaitu Estelita Runtuwene sebagai ketua komisi IX DPR dan Rifqinizamy Karsayuda sebagai Ketua Komisi II.

Adapun ruang lingkup dan mitra kerja dari komisi baru ini, adalah Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Sekretariat Jenderal DPD RI, Sekretariat Jenderal MPR RI, dan Kantor Staf Presiden.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Ambil Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

1 jam lalu

Kuasa hukum kader PPP, Abdul Hakim, mendaftarkan uji permohonan soal pembatasan periode masa jabatan DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD menjadi dua periode ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Dinda Shabrina
Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.


Respons DPR soal Usulan Penambahan Anggaran Kementerian HAM Jadi Rp 20 Triliun

5 jam lalu

Natalius Pigai. TEMPO/Imam Sukamto
Respons DPR soal Usulan Penambahan Anggaran Kementerian HAM Jadi Rp 20 Triliun

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan penambahan anggaran Kementerian HAM dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 trliun.


Legislator NasDem Sebut Pengawasan DPR akan Lebih Efektif Ketika Kemenkumham Dipecah Tiga

6 jam lalu

Willy Aditya saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Legislator NasDem Sebut Pengawasan DPR akan Lebih Efektif Ketika Kemenkumham Dipecah Tiga

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, menilai pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian akan mempermudah proses pengawasan oleh DPR.


Komisi XIII Agendakan Rapat Bersama Seluruh Mitra Kerja Pekan Depan

7 jam lalu

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. Komisi yang baru dibentuk ini membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia. TEMPO/Nandito Putra
Komisi XIII Agendakan Rapat Bersama Seluruh Mitra Kerja Pekan Depan

Komisi XIII yang membidangi reformasi hukum dan HAM akan rapat kerja secara maraton dengan mitra kerja sepanjang pekan depan.


9 Anggota DPR RI yang Masuk Kabinet Merah Putih

7 jam lalu

Jajaran Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang baru dilantik berfoto bersama usai pelantikan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto melantik 56 wakil menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
9 Anggota DPR RI yang Masuk Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto telah melantik para pejabat Kabinet Merah Putih. Sembilan di antaranya adalah Anggota DPR RI.


Pimpinan DPR Yakini Upaya Reformasi Regulasi Akan Berjalan Optimal di Komisi XIII

9 jam lalu

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. Komisi yang baru dibentuk ini membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Yakini Upaya Reformasi Regulasi Akan Berjalan Optimal di Komisi XIII

Wakil Ketua DPR Adies Kadir, mengatakan komposisi keanggotaan Komisi XIII bisa mempercepat reformasi regulasi di Indonesia.


Susunan Pimpinan Komisi DPR, Ruang Lingkup dan Mitra Kerjanya

9 jam lalu

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. Komisi yang baru dibentuk ini membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia. TEMPO/Nandito Putra
Susunan Pimpinan Komisi DPR, Ruang Lingkup dan Mitra Kerjanya

DPR telah menetapkan susunan anggota dan mitra kerja komisi-komisi untuk periode 2024-2029


Willy Aditya Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII: Membidangi Reformasi Regulasi dan HAM

10 jam lalu

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Badan Legislasi DPR RI mengesahkan peraturan DPR RI tentang pemberian tanda kehormatan kepada Anggota DPR RI pada akhir masa Keanggotaan yang dinilai berjasa atas pengabdian dan kesetiaannya menggaungkan suara rakyat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Willy Aditya Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII: Membidangi Reformasi Regulasi dan HAM

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR.


Dipimpin Legislator NasDem, Berikut Susunan Anggota Komisi II DPR

11 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Dipimpin Legislator NasDem, Berikut Susunan Anggota Komisi II DPR

Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan dan pemberdayaan aparatur akan dipimpin oleh Rifqinizamy Karsayuda.


Semeter I - 2024, BPK Selamatkan Uang Negara Rp 13,66 Triliun

11 jam lalu

Ketua BPK Isma Yatun saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 di hadapan Pimpinan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. ANTARA/HO-BPK Muhammad Baqir Idrus Alatas
Semeter I - 2024, BPK Selamatkan Uang Negara Rp 13,66 Triliun

BPK menyelamatkan keuangan negara Rp 13,66 triliun sepanjang periode semester I tahun 2024.