TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik yang juga Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo menilai pasangan calon (paslon) pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pilgub Jakarta 2024 belum berani membahas hal-hal krusial, salah satunya soal pembatasan usia kendaraan.
“Setidaknya terdapat dua hal yang belum sempat dibahas para paslon yaitu, pertama, soal tarif KRL yang dikabarkan akan dicabut subsidinya. Lalu, pembatasan usia kendaraan bermotor," kata Ibnu di Jakarta pada Rabu, 9 Oktober 2024, menanggapi program para paslon Pilgub Jakarta 2024 seperti dikutip dari Antara.
Dia menuturkan, soal tarif KRL yang dikabarkan akan dicabut subsidinya, menjadi isu penting karena KRL merupakan salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat untuk masuk ataupun keluar Kota Jakarta. Ibnu menyebutkan, jika nantinya biaya KRL disesuaikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka tarifnya akan sangat mahal.
“Padahal KRL ini sedang mau teriak-teriak nih, karena ada usulan untuk mencabut subsidi, itu kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sehingga ini kan Jabodetabek ya, dan masyarakat Jakarta yang pakai KRL tuh sangat banyak,” ujar Ibnu.
Selain itu, menurut Ibnu, pembatasan usia kendaraan bermotor juga menjadi hal krusial yang seharusnya diperhatikan oleh para paslon Pilgub Jakarta. Sebab, kata dia, aturannya sudah masuk ke dalam Undang-undang Daerah Khusus Jakarta sehingga mereka harus menjelaskan ke masyarakat mengenai kejelasan aturan tersebut.
“Ini berbahaya sekali karena sudah masuk ke dalam Undang-Undang DKJ,” kata dia.
Ibnu menyebutkan dalam survei KedaiKOPI yang dilakukan pada 11-14 Juni 2024 terkait aturan itu kepada 445 responden; sejumlah 49,2 persen tidak setuju dengan aturan itu sedangkan yang setuju hanya 40,2 persen; dan 10,6 persen tidak tahu.
Berdasarkan hasil survei, masyarakat yang tidak setuju mayoritas karena faktor ekonomi. Mereka harus membeli kendaraan baru untuk memenuhi pembatasan usia dan jumlah kendaraan.
Program Paslon Pilgub Jakarta untuk Mengatasi Kemacetan
Sebelumnya, para paslon Pilkada Jakarta sudah memaparkan program apa saja yang menjadi unggulan bagi mereka untuk mengatasi masalah macet di Jakarta. Mulai dari angkutan sungai, memperbaiki manajemen transportasi, hingga memperluas jangkauan Transjakarta menjadi Transjabodetabek.
Di sisi lain, Ibnu menilai seluruh paslon sudah memaparkan programnya secara jelas baik arah dan tujuannya di dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024 pada Ahad, 6 Oktober lalu. Namun, Ibnu menilai tiga paslon yang bertarung di Pilgub Jakarta juga harus bisa lebih fokus dalam menjelaskan program mereka agar bisa menjangkau seluruh golongan di Jakarta.
