Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPR 2024-2029 Mulai Bekerja, Dosen HI Fisipol UGM: Respons Cepat Gerakan Peringatan Darurat

image-gnews
Suasana pengambilan sumpah Anggota DPR RI dalam pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana pengambilan sumpah Anggota DPR RI dalam pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Suci Lestari Yuana, dosen dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol UGM, menyampaikan harapan dan saran kritisnya terhadap kinerja anggota DPR periode 2024-2029.

Suci menekankan pentingnya DPR merespons kondisi krisis yang tengah dirasakan oleh masyarakat. Ia menggarisbawahi perlunya kebijakan konkret yang mengutamakan kepentingan rakyat, terutama dalam menanggapi isu-isu krusial seperti korupsi, penegakan hukum, kebebasan berekspresi, dan demokrasi.

Suci berharap bahwa dalam 40 hari pertama masa jabatan, DPR mampu memberikan respons cepat terhadap apa yang disebutnya sebagai "peringatan darurat" yang mencerminkan kondisi krisis nyata yang dialami oleh rakyat.

"Harapan saya untuk DPR 2024-2029 sederhana. Dalam 40 hari pertama, DPR harus segera merespons gerakan 'peringatan darurat' yang mencerminkan kondisi krisis nyata yang dirasakan rakyat," ujarnya kepada Tempo.co, 2 Oktober 2024. Menurut Suci, anggota DPR perlu menunjukkan kepekaan terhadap kondisi rakyat, terutama dalam situasi krisis, dan segera mengambil tindakan konkret yang dapat memberikan dampak nyata.

Isu korupsi menjadi salah satu perhatian utama Suci. Ia menekankan pentingnya DPR untuk mengambil sikap tegas terhadap praktik korupsi yang merusak sistem pemerintahan dan menurunkan kepercayaan publik. Penegakan hukum yang adil juga menjadi salah satu poin penting yang diharapkan dapat menjadi prioritas anggota DPR.

"DPR perlu bergerak cepat dengan kebijakan konkret yang berpihak pada rakyat, bukan hanya mengesahkan undang-undang tanpa dampak," kata dia. Suci menegaskan bahwa tindakan DPR harus lebih dari sekadar formalitas dalam pengesahan undang-undang, melainkan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Selain itu, Suci juga mengkritisi kebebasan berekspresi yang belakangan ini mengalami tekanan. Menurutnya, kebebasan berekspresi adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi, dan DPR harus berperan aktif dalam melindungi kebebasan ini. Kebijakan yang diambil DPR harus mendukung ruang publik yang bebas dan terbuka, di mana setiap warga negara dapat mengekspresikan pendapatnya tanpa rasa takut.

Dosen yang aktif dalam berbagai diskusi politik ini juga memberikan pandangan terkait kualitas ideal seorang anggota DPR. Baginya, anggota dewan yang baik adalah mereka yang berani melawan arus kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, meskipun menghadapi risiko dan tekanan yang besar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Anggota Dewan yang keren menurut saya adalah yang berani melawan arus, meskipun ada risiko dan tekanan," ujarnya. Keberanian dalam menentang kebijakan yang tidak pro-rakyat, terutama jika hanya menguntungkan kelompok elite, adalah kunci dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat yang sejati.

Suci juga menekankan pentingnya DPR untuk memihak kepada kaum marjinal dan terpinggirkan, kelompok yang sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Menurutnya, anggota DPR seharusnya tidak hanya mengikuti kebijakan yang nyaman atau populer di kalangan elite politik, tetapi juga harus memperjuangkan hak-hak kelompok rentan dalam masyarakat.

"Fokus untuk memihak kepada kaum marjinal dan terpinggirkan, alih-alih hanya mengikuti kebijakan yang nyaman," katanya.

Harapan dan saran kritis yang disampaikan oleh Suci Lestari Yuana mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap kinerja DPR periode 2024-2029. Dengan tindakan nyata, keberanian, dan keterbukaan terhadap dialog, diharapkan anggota DPR dapat menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.

Sebagai penutup, Suci menekankan pentingnya ruang dialog yang terbuka antara DPR dan masyarakat. Menurutnya, anggota DPR harus lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan tidak menutup diri dari kritik atau masukan yang disampaikan oleh publik. Dengan membuka ruang dialog yang inklusif, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Pilihan Editor: Rieke Diah Pitaloka Terpilih Lagi Jadi Anggota DPR, Tetapkan Lawan Kebijakan Ekspor Pasir Laut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Profil Hanta Yuda, Pendiri dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia

4 jam lalu

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda. Tempo/Rezki A.
Profil Hanta Yuda, Pendiri dan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia

Poltracking mendapat sanksi dari Dewan Etik Persepsi ihwal surveinya tentang tingkat elektabilitas Pilgub Jakarta. Berikut profil pendiri Poltracking.


Alur Dugaan Plagiarisme Dosen Sejarah UGM

22 jam lalu

Cara cek plagiarisme di skripsi. Foto: Canva
Alur Dugaan Plagiarisme Dosen Sejarah UGM

Akun @_bje milik Bernando J. Sujibto menyebut dugaan plagiarisme terhadap buku Kuasa Ramalan karya Peter Carey (KPG, 2012).


Tanggapan Penerbit KPG Atas Dugaan Plagiarisme Dosen Sejarah UGM

1 hari lalu

Cara cek plagiarisme di skripsi. Foto: Canva
Tanggapan Penerbit KPG Atas Dugaan Plagiarisme Dosen Sejarah UGM

Penerbit KPG menanggapi dugaan plagiarisme dosen sejarah UGM terhadap buku Peter Carey berjudul Kuasa Ramalan.


UGM Bentuk Tim Usut Dugaan Plagiarisme Dosen Sejarah FIB

1 hari lalu

Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. (FOTO ANTARA)
UGM Bentuk Tim Usut Dugaan Plagiarisme Dosen Sejarah FIB

Pembentukan tim ini menanggapi tuduhan plagiarisme terhadap dosen Departemen Sejarah FIB UGM Sri Margana dan kawan-kawan.


Tom Lembong Ditahan Kejagung, Rencana Anies Mau Pamer Tempat Favorit di Jogja Buyar

2 hari lalu

Anies mengunggah acara yang semula menghadirkan Tom Lembong sebagai narasumber di UGM. Foto: Instagram.
Tom Lembong Ditahan Kejagung, Rencana Anies Mau Pamer Tempat Favorit di Jogja Buyar

Sebelum Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung, Anies berencana memamerkan tempat favoritnya di Yogyakarta.


Guru Besar UGM Beri Saran Prabowo Soal Target Swasembada Pangan

3 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo mengatakan Indonesia harus bisa memproduksi kebutuhan pangannya sendiri atau swasembada pangan saat menyampaikan pidato perdananya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Guru Besar UGM Beri Saran Prabowo Soal Target Swasembada Pangan

Prabowo menargetkan pencapaian swasembada pangan dalam kurun waktu tiga sampai empat tahun mendatang, begini kata Guru Besar UGM.


5 Serba-serbi Setan Alas: Film Horor Karya Kolaboratif Sekolah Vokasi UGM

3 hari lalu

Poster film Setan Alas. Foto: Istimewa.
5 Serba-serbi Setan Alas: Film Horor Karya Kolaboratif Sekolah Vokasi UGM

Film Setan Alas hasil kolaborasi antarfakultas, yang juga melibatkan siswa dari berbagai SMK


Soal Tambahan Anggaran, Anggota DPR Minta Natalius Pigai Fokus Jalankan Fungsi Koordinasi

4 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Soal Tambahan Anggaran, Anggota DPR Minta Natalius Pigai Fokus Jalankan Fungsi Koordinasi

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tambahan pegawai dari 188 orang menjadi 2.544 pegawai. Anggaran pun minta dinaikkan.


Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

4 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII DPR ini komisi yang baru.


Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

4 hari lalu

Koalisi masyarakat sipil membentangkan poster saat memasuki hari kelima berdemo dengan tuntutan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 20 tahun menggantung di DPR di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 September 2024. Aksi ini masih terus dijalankan setiap hari hingga 20 September 2024. Pendemo menilai September adalah waktu yang tepat untuk mengesahkan RUU PPRT sebelum pelantikan anggota DPR RI periode berikutnya. TEMPO/Subekti.
Komisi XIII DPR Janji Segera Bahas RUU PPRT

Menurut Willy Aditya, tidak ada alasan untuk menunda pengesahan RUU PPRT.