Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Apa Tanggapan PDIP?

Reporter

Editor

Nurhadi

image-gnews
Presiden ke-2 Soeharto. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Presiden ke-2 Soeharto. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menentang penyematan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto. “Soeharto tidak bisa diangkat jadi pahlawan karena tak hanya soal tercela, tapi dosa-dosa kejahatan kemanusiaan itu,” kata dia dalam keterangan tertulis, Ahad, 29 September 2024.

Guntur menyebutkan beberapa alasannya menolak rencana penyematan gelar tersebut. Menurut dia, rezim Soeharto terlibat atas kasus kekerasan dan pembunuhan massal pada 1966, 1974, dan 1980 seperti adanya operasi penembakan rahasia atau Petrus, juga kejahatan HAM di beberapa daerah yakni Timor-Timur, Papua, dan Aceh.

Selain kasus kekerasan fisik, Guntur juga menyebutkan adanya pembungkaman terhadap tokoh-tokoh dan gerakan demokrasi yang berupaya melawan rezim Orde Baru, khususnya atas serangan terhadap kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia pada 27 Juli 1996 atau dikenal dengan peristiwa Kudatuli tersebut.

Guntur juga menyinggung peristiwa 1998. Saat itu rakyat menumbangkan kekuasaan Soeharto karena terlibat dalam kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada rezim Soeharto. “Soeharto cukup tercatat dalam sejarah sebagai Presiden RI ke-2, tapi tidak boleh diangkat sebagai pahlawan nasional,” ujarnya.

Mantan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut menambahkan bahwa Soeharto tak dapat mengubah fakta sejarah terkait gerakan reformasi rakyat pada 1998 yang menuntut penangguhan jabatannya sebagai presiden.

Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mendiang Presiden Soeharto disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga sekaligus politikus Partai Golongan Karya (Golkar), Bambang Soesatyo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bambang menyampaikan hal itu dalam acara silaturahmi pimpinan MPR dengan keluarga besar Soeharto, sekaligus menyerahkan surat jawaban untuk penghapusan nama Soeharto dari Ketetapan (TAP) XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN.

"Rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Soeharto dipertimbangkan oleh pemerintahan yang akan datang untuk mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional," kata pria yang biasa dipanggil Bamsoet itu di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, kompleks Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 28 September 2024.

ALFITRIA NEFI P | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Nama Presiden Soeharto Dicabut di TAP MPR, Apa Kata Pihak Keluarga?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Siap Kritik Kebijakan Prabowo yang Bertentangan dengan Konstitusi

17 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (kiri), dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji (kanan) saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Perdagangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas mengenai persediaan pangan, stok dan harga pangan. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Siap Kritik Kebijakan Prabowo yang Bertentangan dengan Konstitusi

PDIP mengklaim siap mengkritik kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi.


PDIP Tak Permasalahkan jika Jokowi Jadi Juru Kampanye di Pilkada: Dia Warga Biasa

19 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (22/04/2024). Foto: Hanum/vel
PDIP Tak Permasalahkan jika Jokowi Jadi Juru Kampanye di Pilkada: Dia Warga Biasa

PDIP mengaku partainya tak ambil pusing menanggapi mantan Presiden Joko Widodo yang diisukan akan menjadi juru kampanye di Pilkada 2024.


Istana Sebut Prabowo dan Ridwan Kamil Punya Kedekatan Pribadi

21 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil di restoran Garuda, Jalan Sabang, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. Dalam pertemuan tersebut, tampak Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya hadir dalam ruangan yang sama. Instagram/ridwankamil
Istana Sebut Prabowo dan Ridwan Kamil Punya Kedekatan Pribadi

Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi tidak mau banyak berkomentar mengenai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil.


Pramono Anung dan Ridwan Kamil Saling Balas ihwal Dukung Mendukung di Pilkada Jakarta

22 jam lalu

Calon Gubernur Jakarta Nomor urut 1, Ridwan Kamil usai menghadiri pertemuan dengan Komunitas Batak Marbisuk di gedung KNPI Rawamangun, Jakarta Timur, pada Selasa, 22 Oktober 2024. TEMPO/Alfitria Nefi Pratiwi
Pramono Anung dan Ridwan Kamil Saling Balas ihwal Dukung Mendukung di Pilkada Jakarta

Pramono Anung menanggapi pernyataan Ridwan Kamil. Menurutnya, Pilkada Jakarta bukan lagi bicara adu kekuatan antarpartai politik.


Legislator PDIP ke Mendagri Tito Karnavian: Pemilu 2024 Paling Brutal, Cawe-cawe Dianggap Normal

23 jam lalu

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus ditemui di kawasan Jakarta Selatan usai menghadiri diskusi publik soal demokrasi, Rabu, 31 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Legislator PDIP ke Mendagri Tito Karnavian: Pemilu 2024 Paling Brutal, Cawe-cawe Dianggap Normal

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, di depan Tito Karnavian menyebut Pemilu 2024 sebagai Pemilu paling brutal sepanjang sejarah.


GSN Bakal Dideklarasikan Sabtu Besok, Pakar dan PDIP Beri Saran Ini ke Prabowo

1 hari lalu

Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani dan Sekjen GSN Bobby Gafur Umar dalam konferensi pers yang diadakan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Oktober 2024. TEMPO/Hanin Marwah
GSN Bakal Dideklarasikan Sabtu Besok, Pakar dan PDIP Beri Saran Ini ke Prabowo

Sabtu besok, GSN kabarnya akan dideklarasikan. Deklarasi disebutkan pula akan dihadiri oleh 20 ribu undangan yang berasal dari seluruh Indonesia.


Soal Pendirian GSN, Aria Bima PDIP: Prabowo Sebaiknya Konsentrasi di Pemerintahan yang Baru

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (22/04/2024). Foto: Hanum/vel
Soal Pendirian GSN, Aria Bima PDIP: Prabowo Sebaiknya Konsentrasi di Pemerintahan yang Baru

Politikus PDIP Aria Bima mengingatkan agar pendirian GSN tak menghambat tata kelola pemerintahan di masa transisi.


Pilkada Jakarta, Golkar Ungkap Ridwan Kamil-Suswono Akan Gelar Kampanye Akbar

1 hari lalu

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (ketiga kiri) dan Suswono (ketiga kanan) berjabat tangan bersama Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar Zulakarnain (kedua kiri) dan jajaran pengurus saat bersilaturahmi ke DPD Partai Golkar DKI Jakarta, di Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024. Dalam silahaturahmi tersebut pasangan Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan sejumlah program jika terpilih nanti dengan jargon kampanye Desentralisasi, Kolaborasi dan Inovasi (DKI). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Pilkada Jakarta, Golkar Ungkap Ridwan Kamil-Suswono Akan Gelar Kampanye Akbar

Ketua DPD Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengungkap rencana kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono di ujung masa kampanye Pilkada Jakarta.


Diundang Prabowo Makan Malam, Ridwan Kamil Sebut Bahas IKN

1 hari lalu

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil berbicara dalam debat kedua Pilgub Jakarta di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, pada Ahad, 27 Oktober 2024 Cuplikan YouTube KPU DKI Jakarta
Diundang Prabowo Makan Malam, Ridwan Kamil Sebut Bahas IKN

Ridwan Kamil mengaku membahas IKN dan hal-hal yang bersifat pribadi bersama Prabowo saat diundang makan malam bersama.


Baleg DPR Buka Opsi Pakai Kata Pemulihan di RUU Perampasan Aset

1 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung (tengah) bersama Wakil Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI memberikan keterangan pers capaian kinerja 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 September 2024. Komisi II DPR RI telah menyelesaikan 160 Undang - Undang selama periode 2019-2024 yang diantaranya Undang - Undang mengenai Pemilu, Reformasi Agraria, dan Penataan Tenaga non-ASN (Honorer). TEMPO/M Taufan Rengganis
Baleg DPR Buka Opsi Pakai Kata Pemulihan di RUU Perampasan Aset

Baleg masih mengkaji penggunaan diksi perampasan dalam RUU Perampasan Aset. Doli menyebut dalam UNCAC, kata yang digunakan adalah pemulihan.