TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP masih belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau tidak. Padahal waktu pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih sudah tinggal menghitung hari.
Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan, keputusan bergabung tidaknya partai ini ke pemerintahan sangat tergantung pada keputusan sang ketua umum Megawati Soekarnoputri.
“Semua masih tunggu keputusan Ibu,” kata Olly Dondokambey melalui pesan singkat kepada Tempo pada Senin 23 September 2024.
Olly bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani disebut-sebut mendorong supaya persamuhan Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo bisa segera digelar. Petinggi Partai Gerindra dan PDIP menyampaikan ini kepada Majalah Tempo, seperti termuat dalam laporan ‘Rumah Ayah dari Sang Mantan’ yang terbit pada Ahad, 22 September 2024.
Rencana pertemuan Megawati - Prabowo sebenarnya sempat berembus sejak Menteri Pertahanan itu ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum pada Maret 2024. Wacana itu tidak kunjung terealisasi. Dalam Pilpres 2024, Megawati mengusung mantan calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk melawan Prabowo, yang berpasangan Gibran Rakabuming Raka – putra Presiden Joko Widodo.
Tinggal PDIP satu-satunya partai yang belum menyatakan bergabung ke Prabowo. Sementara tiga partai di koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar juga sudah merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Tiga partai itu adalah PKS, NasDem, dan PKB.
Puan mengamini pertemuan Prabowo dan Megawati akan dilakukan secepatnya. "Dengan waktu yang setepat-tepatnya," kata Ketua DPR ini kepada awak media di Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 September 2024.
Sementara Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad belum bisa memastikan apakah persamuhan Prabowo dan Megawati dimungkinkan sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober. Semua masih tergantung kecocokan waktu, kata Dasco.
“Apakah yang mau diajak ketemu punya waktu sebelumnya atau kemudian (sesudah pelantikan),” ucap Dasco kepada Tempo pada Rabu, 25 September 2024.
Olly tidak merespons pesan Tempo saat ditanya apa yang menjadi pertimbangan belum terlaksananya pertemuan Megawati dan Prabowo. Begitu juga dengan Dasco. Namun Wakil Ketua DPR ini menjelaskan bahwa saat bertemu dengan Megawati, Prabowo ingin menyampaikan undangan pelantikannya sebagai Presiden.
Faktor Jokowi Hambat PDIP Gabung Pemerintah Prabowo?
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai faktor Presiden Jokowi menjadi salah satu penentu pertemuan Megawati dan Prabowo. Manuver Jokowi di Pilpres 2024, kata Adi, pasti meninggalkan luka politik yang cukup dalam bagi PDIP.
Jokowi dikenal sebagai kader PDIP sejak menjadi Wali Kota Solo pada 2005, Gubernur Jakarta pada 2012, hingga didukung menjadi Presiden Dua periode pada 2014-2024. Namun Jokowi dianggap membiarkan Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo, melalui pengubahan batas usia di Mahkamah Konstitusi.
“Kalau PDIP mau bergabung ke Prabowo, saya menduga Prabowo tidak lagi menetapkan Jokowi sebagai faktor yang cukup dominan baik dalam transisi dan lima tahun yang akan datang,” kata Adi melalui pesan suara kepada Tempo pada Rabu, 25 September 2024.
Dosen ilmu politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, ketika dihubungi terpisah pada Rabu, juga sepakat seandainya faktor Jokowi dikesampingkan oleh Prabowo, PDIP bahkan bisa bergabung dengan pemerintahan mendatang. Terlepas dari dinamika saat ini, Ujang sendiri meyakini PDIP masih tetap akan bergabung dengan Prabowo, entah sebelum dilantik sebagai Presiden maupun secara bertahap saat berjalannya pemerintahan.
Presiden Jokowi tidak mau banyak berkomentar mengenai peluang PDIP bergabung ke pemerintahan mendatang. Jokowi menekankan hak istimewa Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melibatkan PDIP.
“Ditanyakan kepada Presiden terpilih, kewenangan itu hak prerogatif Presiden,” kata Jokowi, ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu, 21 September 2024.
Pilihan Editor: Prabowo Ingin Undang Megawati ke Pelantikan Presiden
