Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Berencana Bikin Angkatan Siber TNI, Wakil Ketua DPR: Apa Artinya jika Tak Punya Alutsista

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Ilustrasi angkatan siber TNI. ANTARA
Ilustrasi angkatan siber TNI. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan angkatan siber TNI tidak berarti besar, jika negara tidak punya alat utama sistem senjata atau alutsista yang memadai. Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai respons atas rencana pembentukan angkatan siber sebagai matra keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

"Tetapi apa artinya anggota siber yang banyak itu, kalau dia tidak punya alutsista. Siber kan perlu alat-alat," katanya saat ditemui di Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 23 September 2024.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, hal pertama yang paling penting adalah adanya anggaran dari pemerintah terlebih dahulu. Jika tak ada anggaran, kata dia, maka angkatan siber hanya akan berisikan sumber daya manusia saja tanpa didukung peralatan penunjang. 

"Dia (alutsista) bukan handphone biasa. Jadi, kalau pemerintah akan membuat angkatan siber, mari berhitung. Mencari orang saja sudah susah, karena yang dicari spesialis," tuturnya.

Jika pemerintah tidak menganggarkan anggaran yang cukup dan konsisten kepada alat-alat teknologi ini, kata Lodewijk, maka siber Indonesia akan selalu ketinggalan. Indonesia akan selalu berada di belakang negara-negara lain.

"Ujung-ujungnya data kita bocor. Kalau anggaran kita katakan nanti seperti target pak Prabowo pertumbuhan ekonomi 8 persen, saya yakin kita bisa bermain seperti itu. Kalau bermain dengan ini, kita harus punya satelit sendiri."

Dia menekankan bahwa dalam membangun teknologi siber, butuh biaya yang mahal. Sebab, rencana tersebut sama seperti membuat pasukan khusus. "Pasukan khusus itu kecil, sama dengan siber. Mendingan alatnya canggih, orangnya sedikit. Daripada orangnya banyak, alatnya tidak canggih. Mau pilih mana," ujar Lodewijk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk membentuk angkatan siber sebagai matra keempat TNI.

Hadi menyebut, presiden terpilih Prabowo Subianto juga menaruh perhatian terhadap pembentukan angkatan siber pada pemerintahan mendatang.

“Pak Presiden (Jokowi) sudah memerintahkan untuk membentuk matra keempat, termasuk presiden terpilih (Prabowo) kan concern dengan matra keempat,” katanya usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 23 September 2024.

Hadi menuturkan, angkatan siber tersebut ibarat pasukan untuk menghadapi perang pikiran. “Angkatan keempat ini, matra siber ini adalah perang pikiran. Jadi, bagaimana kita bisa memengaruhi bahwa peperangan ini bisa kita menangkan."

Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

PIlihan editor: Pramono Anung Tawarkan Program Pasang CCTV di setiap RT/RW untuk Tangkal Kriminalitas di Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Para Bohir Food Estate Merauke

2 jam lalu

Para Bohir Food Estate Merauke

Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto menggeber proyek food estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.


Menkopolhukam Sebut Pembentukan Angkatan Siber TNI Sudah Direstui Jokowi dan Prabowo

3 jam lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers saat kedatangan pilot Susi Air yang disandera TPNPB-OPM, Philip Mark Mehrtens di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Menkopolhukam Sebut Pembentukan Angkatan Siber TNI Sudah Direstui Jokowi dan Prabowo

Menkopolhukam memastikan kelanjutan angkatan siber TNI.


Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

4 jam lalu

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto usai menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi Peran Strategis Media Massa Nasional dalam Rangka Dukung Pemberitaan Positif pada Pilkada, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 4 September 2024. Tempo/Novali Panji
Kala Ketua Komisi I DPR Cecar Menko Hadi soal PDNS 2 Surabaya

PDNS 2 Surabaya yang dikelola Kominfo mengalami serangan siber ransomware dan baru disebut pulih pada Agustus lalu.


Menko Polhukam Pastikan Tak Ada Bayaran dalam Pembebasan Pilot Susi Air, Apa Kata TPNPB-OPM

6 jam lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers saat kedatangan pilot Susi Air yang disandera TPNPB-OPM, Philip Mark Mehrtens di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Menko Polhukam Pastikan Tak Ada Bayaran dalam Pembebasan Pilot Susi Air, Apa Kata TPNPB-OPM

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memastikan pembebasan pilot Susi Air tanpa bayaran. Apa kata pihak TPNPB-OPM?


Profil Tim Satgas Operasi Damai Cartenz yang Berupaya Soft Approach Bebaskan Pilot Susi Air

6 jam lalu

Kasatgas Operasi Damai Cartenz Kombes Faizal Ramadhani. Foto: Satgas Damai Cartenz
Profil Tim Satgas Operasi Damai Cartenz yang Berupaya Soft Approach Bebaskan Pilot Susi Air

Satgas Operasi Damai Cartenz melibatkan 1.925 personel terdiri personel Polda Papua yang didukung Mabes Polri, dan 101 personel TNI. Ini profilnya.


Wakil Ketua DPR Sebut Penambahan Komisi di DPR Masih Wacana

15 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani memotong tumpeng didampingi Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus (kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) usai Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua DPR Sebut Penambahan Komisi di DPR Masih Wacana

Pada Kamis, 19 September 2024, DPR mengetok revisi Undang-Undang Kementerian, sehingga jumlah kementerian tak lagi dibatasi 34.


Kata Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Soal Rencana Pembentukan Angkatan Siber

19 jam lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto memberikan keterangan pers saat kedatangan pilot Susi Air yang disandera TPNPB-OPM, Philip Mark Mehrtens di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Kata Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Soal Rencana Pembentukan Angkatan Siber

Hadi Tjahjanto mengatakan angkatan siber ibarat pasukan yang disiapkan menghadapi perang pikiran.


Klaim TPNPB-OPM dan TNI Soal Dugaan Suap dalam Pembebasan Pilot Susi Air

21 jam lalu

Pilot Susi Air Phillip Mark Mehrtens berbicara dalam konferensi pers terkait pembebasan dirinya dari penyanderaan Tentara Pembebasan Nasionanl Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di  Pangkalan TNI AU Yohanis Kapiyau Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu, 21 September 2024. ANTARA/Marcell
Klaim TPNPB-OPM dan TNI Soal Dugaan Suap dalam Pembebasan Pilot Susi Air

TPNPB-OPM mengaku tak akan percaya lagi kepada Egianus Kogoya karena membebaskan pilot Susi Air tak sesuai dengan proposal.


Kisah 19 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens

21 jam lalu

TPNPB OPM bersama Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang menjadi sandera setahun terakhir. Dokumentasi TPNPB OPM
Kisah 19 Bulan Penyanderaan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens

Kisah penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dimulai 7 Februari 2023, dan dibebaskan 21 September 2024.


KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih PKB di Tengah Gugatan terhadap Cak Imin, Apa Alasannya?

22 jam lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (20/9/2024). ANTARA
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih PKB di Tengah Gugatan terhadap Cak Imin, Apa Alasannya?

Dua legislator terpilih PKB menggugat Cak Imin ke pengadilan karena menganggap dia bertindak semena-mena memecat dan mengganti mereka.