Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Serahkan Prabowo soal Keputusan jadi Wantimpres

image-gnews
Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin, 23 September 2024. Foto tangkap layar Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Senin, 23 September 2024. Foto tangkap layar Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres kepada pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi tidak mau banyak bicara mengenai isu ini.

“Urusan itu urusan, pemerintahan baru. Saya nggak mau komentar,” kata Jokowi kepada awak medai usai peresmian injeksi Bauksit Perdana SGAR PT Borneo Alumina Indonesia, Mempawah, Kalimantan Barat, pada Selasa, 24 September 2024, dikutip dari audio yang diterima Tempo.

Ketika ditanya apakah pertemuannya dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono akhir pekan lalu membahas isu Wantimpres, Presiden Jokowi membantah. “Ndak ndak ndak,” ujarnya.

SBY dan Jokowi bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu 21 September 2024. Dalam pertemuan itu, SBY mengaku melapor soal tugasnya sebagai Penasihat Khusus Aliansi Dunia untuk Membasmi Malaria bagi wilayah Asia Pasifik. Sementara Jokowi mengatakan dia dan SBY juga menekankan komitmen untuk mendukung Pemerintahan Prabowo. 

DPR telah mengesahkan RUU tentang Wantimpres dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 September 2024. Salah satu perubahan utama dalam undang-undang tersebut adalah peningkatan kedudukan Wantimpres. Lembaga ini kini dianggap sejajar dengan lembaga negara, serta status setiap anggotanya sebagai pejabat negara.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menilai Presiden Jokowi layak untuk menjadi anggota Wantimpres setelah tak lagi menjabat sebagai presiden. Ketua Umum Projo itu menilai Jokowi tak hanya dibutuhkan untuk memberikan nasihat, tetapi juga dapat mempersatukan bangsa dan negara serta elite politik jika bergabung ke dalam Wantimpres.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kan beliau masih terlalu muda untuk pensiun. Masih muda, umur 63," kata Budi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

Sementara Jokowi sebelumnya juga sempat menanggapi wacana menjadi Wantimpres. Eks Gubernur Jakarta ini mengatakan bawah rencananya ia ingin menjadi rakyat biasa pulang ke kampung halamannya, Solo, Jawa Tengah, setelah purna tugas pada 20 Oktober 2024. 

“Saya mau pulang ke Solo he-he-he,” ucap Jokowi memberikan keterangan di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September.

Pilihan Editor: Jokowi Perintahkan Menpan RB Siapkan Platform Online untuk Pengurusan Nikah, Perceraian, hingga Kematian

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi

12 menit lalu

Ribuan petani saat melakukan aksi demo memperingati  Hari Tani Nasional ke-64 di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Selasa 24 September 2024. Reforma agraria satu dekade ini justru diarahkan hanya melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang sudah timpang melalui proyek sertifikasi tanah, dan menjadi jalan korporasi-korporasi besar menguasai tanah dengan atas nama proyek strategis nasional (PSN). TEMPO/Subekti.
PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi

Proyek strategis nasional (PSN) di era pemerintahan Jokowi merampas 571 ribu hektare tanah rakyat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) desak evaluasi.


Soal Ekspor Pasir Laut, Ini Ragam Pendapat Petinggi Gerindra, Eks Menteri, Aktivis, dan Akademisi

48 menit lalu

Sebuah kapal tunda menarik tongkang berisi pasir laut. ANTARA FOTO/Joko Sulistyo
Soal Ekspor Pasir Laut, Ini Ragam Pendapat Petinggi Gerindra, Eks Menteri, Aktivis, dan Akademisi

Mereka meminta kebijakan ekspor pasir laut ditunda atau dibatalkan karena bakal berdampak terhadap lingkungan dan sosial.


Absen dari Panggilan Pansus Haji, Menag Yaqut Ada di Mana?

1 jam lalu

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Halal Italia, di Palazzo Castiglioni (Castiglioni Palace) Corso Venezia 47, Kota Milan, Rabu (19/9/2024).  (ANTARA/HO-Kemenag
Absen dari Panggilan Pansus Haji, Menag Yaqut Ada di Mana?

Jubir Kemenag membantah tuduhan bahwa Menag Yaqut Cholil Qoumas mangkir dari panggilan Pansus Haji.


Gerindra Minta Kebijakan Jokowi soal Ekspor Pasir Laut Ditunda, Apa Alasannya?

1 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Gerindra Minta Kebijakan Jokowi soal Ekspor Pasir Laut Ditunda, Apa Alasannya?

Desakan Partai Gerindra untuk menunda ekspor pasir laut ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia.


Bobby Singgung Jalan Sumut Tak Rata dan Edy Rahmayadi Sebut Mulyono, Ini Beda Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

1 jam lalu

Kolase foto Calon Gubernur Sumut  Edy Rahmayadi dan Bobby Nasution dalam Pilkada 2024. (Dok.ANTARA)
Bobby Singgung Jalan Sumut Tak Rata dan Edy Rahmayadi Sebut Mulyono, Ini Beda Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Calon Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi saling sindir soal jalan tidak mulus, ini bedanya jalan nasional, provinsi dan kabupaten/ kota.


Zulhas Tak Ingin Alihkan Jalur Masuk Impor di Ujung Pemerintahan Jokowi

1 jam lalu

Karyawan mencari kain pesanan di toko tekstil Pasar Cipadu, Tangerang, Banten, Kamis 5 September 2024. Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI) mengkhawatirkan wacana Kemenperin terkait pengalihan pintu masuk tujuh barang impor. TEMPO/Tony Hartawan
Zulhas Tak Ingin Alihkan Jalur Masuk Impor di Ujung Pemerintahan Jokowi

Zulhas mengaku tak ingin mengejar realisasi pengalihan jalur masuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur di ujung pemerintahan Jokowi.


Jokowi and Prabowo Competing Food Estate Megaprojects in Merauke

1 jam lalu

Jokowi and Prabowo Competing Food Estate Megaprojects in Merauke

In the food estate project in Merauke, South Papua, Jokowi and Prabowo Subianto are competing to make it happen.


Prabowo: Saya Ingin Mati untuk Membela Rakyat Saya, Membela Orang Miskin

1 jam lalu

Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto  memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2024. Surya Paloh mengatakan telah bersepakat untuk bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan bertekad melakukan segala upaya untuk menyukseskan pemerintahan ke depan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo: Saya Ingin Mati untuk Membela Rakyat Saya, Membela Orang Miskin

Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk membela rakyat dan kehormatan bangsa Indonesia.


Prabowo ke Kader Gerindra: Silakan Tinggalkan Saya jika Berada di Jalan yang Tak Benar

2 jam lalu

Ketua Umum Prabowo Subianto saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024 malam. ANTARA/Walda Marison/aa.
Prabowo ke Kader Gerindra: Silakan Tinggalkan Saya jika Berada di Jalan yang Tak Benar

Prabowo Subianto memberikan pesan kepada kader Partai Gerindra yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR periode 2024-2029.


Sinyal PDIP Bergabung Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Partai Politik Tidak Bisa Diharapkan

3 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tersenyum saat menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Sinyal PDIP Bergabung Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Partai Politik Tidak Bisa Diharapkan

Pengamat menyayangkan pilihan politik PDIP apabila mereka pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.