Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Berencana Bikin Angkatan Siber TNI, Wakil Ketua DPR: Apa Artinya jika Tak Punya Alutsista

Reporter

Editor

Imam Hamdi

image-gnews
Ilustrasi angkatan siber TNI. ANTARA
Ilustrasi angkatan siber TNI. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan angkatan siber TNI tidak berarti besar, jika negara tidak punya alat utama sistem senjata atau alutsista yang memadai. Pernyataan tersebut ia sampaikan sebagai respons atas rencana pembentukan angkatan siber sebagai matra keempat Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

"Tetapi apa artinya anggota siber yang banyak itu, kalau dia tidak punya alutsista. Siber kan perlu alat-alat," katanya saat ditemui di Nusantara II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 23 September 2024.

Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, hal pertama yang paling penting adalah adanya anggaran dari pemerintah terlebih dahulu. Jika tak ada anggaran, kata dia, maka angkatan siber hanya akan berisikan sumber daya manusia saja tanpa didukung peralatan penunjang. 

"Dia (alutsista) bukan handphone biasa. Jadi, kalau pemerintah akan membuat angkatan siber, mari berhitung. Mencari orang saja sudah susah, karena yang dicari spesialis," tuturnya.

Jika pemerintah tidak menganggarkan anggaran yang cukup dan konsisten kepada alat-alat teknologi ini, kata Lodewijk, maka siber Indonesia akan selalu ketinggalan. Indonesia akan selalu berada di belakang negara-negara lain.

"Ujung-ujungnya data kita bocor. Kalau anggaran kita katakan nanti seperti target pak Prabowo pertumbuhan ekonomi 8 persen, saya yakin kita bisa bermain seperti itu. Kalau bermain dengan ini, kita harus punya satelit sendiri."

Dia menekankan bahwa dalam membangun teknologi siber, butuh biaya yang mahal. Sebab, rencana tersebut sama seperti membuat pasukan khusus. "Pasukan khusus itu kecil, sama dengan siber. Mendingan alatnya canggih, orangnya sedikit. Daripada orangnya banyak, alatnya tidak canggih. Mau pilih mana," ujar Lodewijk.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk membentuk angkatan siber sebagai matra keempat TNI.

Hadi menyebut, presiden terpilih Prabowo Subianto juga menaruh perhatian terhadap pembentukan angkatan siber pada pemerintahan mendatang.

“Pak Presiden (Jokowi) sudah memerintahkan untuk membentuk matra keempat, termasuk presiden terpilih (Prabowo) kan concern dengan matra keempat,” katanya usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 23 September 2024.

Hadi menuturkan, angkatan siber tersebut ibarat pasukan untuk menghadapi perang pikiran. “Angkatan keempat ini, matra siber ini adalah perang pikiran. Jadi, bagaimana kita bisa memengaruhi bahwa peperangan ini bisa kita menangkan."

Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

PIlihan editor: Pramono Anung Tawarkan Program Pasang CCTV di setiap RT/RW untuk Tangkal Kriminalitas di Jakarta

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

15 jam lalu

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri (kiri) dan Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan. (Dok.pertamina.com)
Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.


DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

15 jam lalu

Kevin Diks berseragam FC Kopenhagen. Doc. FCK.DK.
DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.


DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

17 jam lalu

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ditemui usai pertemuan Prabowo Subianto dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah pada Jumat, 1 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
DPR dan BIN Bahas Proses Pengamanan saat Pilkada 2024

Ahmad Muzani mengatakan, pengamanan saat Pilkada tersebut juga merupakan fokus kerja BIN dalam 100 hari pertama.


Bambang Patijaya Golkar Resmi Pimpin Komisi XII DPR

17 jam lalu

Bambang Patijaya. ANTARA/Putu Indah Savitri
Bambang Patijaya Golkar Resmi Pimpin Komisi XII DPR

Bambang Patijaya dari fraksi Golkar resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XII DPR.


Yasonna Laoly Minta Pemerintah Tak Lagi Titipkan UU Kejar Tayang ke DPR

21 jam lalu

Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Menteru HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Yasonna Laoly Minta Pemerintah Tak Lagi Titipkan UU Kejar Tayang ke DPR

Yasonna Laoly menekankan, pembahasan rancangan undang-undang ke depan harus lebih mendalam.


Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

2 hari lalu

Puluhan komputer yang digunakan para tersangka pengelola judi online yang diduga dijalankan oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), berada di kawasan Galaksi Grand City, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 1 Oktober 2024. TEMPO/Dede Leni Mardianti.
Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

DPR menilai ada kelemahan dalam pengawasan internal di Kementerian Komdigi, dulu Kominfo, sehingga pegawainya justru melindungi situs judi online.


10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

3 hari lalu

Suasana Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

Belanja kementerian/lembaga atau K/L dalam APBN 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun.


Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

3 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

Pertemuan antara legislator Indonesia dan Korea Selatan membahas keberlanjutan hubungan kerja sama yang telah terjalin selama 51 tahun.


Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

3 hari lalu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, saat menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar rapat pimpinan DPR, di ruang rapat Badan Musyawarah, Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Ketua DPR, Puan Maharani, meminta agar pemerintah fokus membantu karyawan Sritex supaya tak ada PHK.


Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

3 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII DPR ini komisi yang baru.