TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pembentukan Angkatan Siber, yang akan menjadi matra keempat di TNI, bakal berlanjut di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Maruli mengatakan pembentukan Angkatan Siber TNI sudah pasti terjadi karena hampir semua negara di dunia pun sudah membuat lembaga pertahanan untuk urusan siber.
“Itu kan sudah jadi ancaman global kan sekarang sudah terbukti beberapa permasalahan tentang data-data kita segala macam itu,” ujar Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024.
Dia menyebutkan TNI AD juga akan menyiapkan hal-hal yang diperlukan agar memiliki organisasi yang baik untuk memfungsikan dan mengantisipasi perkembangan siber.
Menurut dia, sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi Angkatan Siber TNI pun bakal berpengaruh terhadap keamanan. Dia menuturkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) perlu duduk bersama membahas hal itu.
“Nanti bagaimana, apa perlu dibagi tugasnya, siapa yang bertanggung jawab," kata dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengakui pihaknya sudah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat di institusi TNI.
“Saya sudah diperintahkan Pak Presiden, kemarin juga di MPR waktu pidato, untuk membuat TNI Angkatan Siber," kata Agus setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 September lalu.
Satuan siber itu, kata dia, bakal berbeda dengan satuan-satuan lainnya di TNI karena akan lebih banyak diisi oleh personel sipil. Dia mengatakan nantinya rekrutmen satuan tersebut akan lebih memprioritaskan keahliannya.
KSAU Tak Masalah Angkatan Siber Diisi Sipil
Adapun Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Tonny Harjono mengaku tak masalah jika nantinya Angkatan Siber TNI diisi juga oleh personel dari sipil untuk tujuan profesional.
“Yang penting tujuan dibuat organisasi itu terkait apa, lebih ke situ sih. Kita tidak masalah dari sipil atau militer,” kata Tonny usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 11 September 2024.