Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepala BPIP Bahas Prestasi Pribadi Saat DPR Tanya Polemik Jilbab Paskibraka, Lengkapi Kontroversi Yudian Wahyudi

image-gnews
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi saat ditemui usai Konferensi Pers Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Kamis, 30 Mei 2024 di Kota Dumai, Riau. TEMPO/Adinda Jasmine
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi saat ditemui usai Konferensi Pers Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Kamis, 30 Mei 2024 di Kota Dumai, Riau. TEMPO/Adinda Jasmine
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, memaparkan latar belakang akademik serta pencapaiannya saat diminta klarifikasi terkait polemik pelarangan jilbab bagi anggota Paskibraka pada upacara 17 Agustus 2024. Hal ini diungkapkan dalam rapat kerja BPIP dengan Komisi II DPR pada Selasa, 10 September 2024.

Beberapa anggota Komisi II DPR, termasuk Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS, meminta penjelasan mengenai kronologi aturan tersebut. Menanggapi hal itu, Yudian Wahyudi menyatakan bahwa BPIP tidak pernah menerbitkan aturan yang melarang penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka, serta menegaskan bahwa BPIP menghormati setiap keyakinan masyarakat Indonesia.

"Di dalam peraturan termasuk di dalam gambar-gambar, tidak ada larangan untuk melepaskan jilbab," kata Yudian di Gedung DPR dipantau dari YouTube Komisi II DPR, Selasa, 10 September 2024.

Setelah menjelaskan hal tersebut, Yudian mengungkapkan latar belakang pendidikannya. Ia menyebutkan bahwa sejak usia 12 tahun, dirinya sudah belajar di pondok pesantren. Selama di pesantren, Yudian mengklaim telah meraih berbagai prestasi, mulai dari juara pidato, juara di tingkat tsanawiyah, hingga menjadi juara umum. "Saya juga juara mengimami salat istisqa ketika saya usia 16 tahun," kata Yudian.

Yudian juga mengklaim satu-satunya mungkin siswa pesantren yang bisa tafsir Al-Quran dengan nilai 100 di ijazah. "Nilai dalam tarikh atau sejarah juga 100, itu waktu saya melanjutkan pesantren di Al-Munawwir, Krapyak, Yogja," kata Yudian.

Deretan kontroversi Yudian Wahyudi

1. Larangan Mahasiswi Bercadar di Kampus

Yudian, yang saat itu menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pernah menjadi sorotan karena melarang mahasiswi mengenakan cadar selama beraktivitas di kampus. Ia bahkan mengancam akan mengeluarkan mahasiswi yang tetap memakai cadar setelah mendapat peringatan dan pembinaan sebanyak tujuh kali.

“Ada 41 mahasiswi yang kami data, mereka menggunakan cadar dari berbagai fakultas di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” ujar Yudian, pada 5 Maret 2018. 

Menurut Yudian, sebagai perguruan tinggi negeri, UIN Sunan Kalijaga harus menjalankan prinsip Islam moderat atau Islam nusantara, yang sejalan dengan konsensus bersama seperti UUD 1945, Pancasila, Kebhinekaan, dan NKRI.

2. Mengatakan Pancasila Musuh Agama

Melalui Twitter, Yudian pernah menyatakan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila. Namun, dalam klarifikasi tertulis, ia menjelaskan maksud ucapannya. Yudian menegaskan bahwa Pancasila bersifat agamis, karena kelima sila dapat dengan mudah ditemukan dalam kitab suci dari enam agama yang diakui di Indonesia. Meskipun demikian, Pancasila sering kali dihadapkan dengan agama oleh individu-individu yang memiliki pandangan sempit dan ekstrem.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Dalam konteks ini lah, agama dapat menjadi musuh terbesar karena mayoritas, bahkan setiap orang, beragama. Padahal, Pancasila dan agama tidak bertentangan, bahkan saling mendukung,” ujarnya, pada 12 Februari 2020.

3. Lomba Hormat Bendera menurut Hukum Islam

BPIP pernah merayakan Hari Santri 2021 dengan tema “Hormat Bendera Menurut Hukum Islam dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam.” Menurut Benny Susetyo, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, tema ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan rasa nasionalisme.

"Jadi, kan tadi kan (temanya) mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam perspektif agama. Jadi, memperkuat nilai keagamaan dalam perspektif kebangsaan," kata Benny, pada 13 Agustus 2021.

4. Sosialisasi Pancasila melalui TikTok

Yudian juga pernah aktif menggalakkan sosialisasi Pancasila di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Jokowi. BPIP berencana menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial melalui platform media sosial, termasuk TikTok. Namun, inisiatif ini mendapat banyak kritik dari publik karena dianggap kurang tepat sasaran.

“Jadi, kami akan menggunakan media digital, medsos, TikTok, musik, olahraga kemudian budaya agar Pancasila ini terpahami terhayati dan teramalkan dengan mudah. Khususnya bagi generasi yang disebut generasi milenial," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi, pada 7 Juni 2022.

SUKMA KANTHI NURANI | HENDRIK YAPUTRA | ANANDA RIDHO SULISTYA | EGI ADYATAMA | RACHEL FARAHDIBA REGAR 

Pilihan Editor: Sederet Kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Terakhir Larang Hijab Petugas Paskibraka 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

1 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Rapat tersebut membahas penyesuaian alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I Kementeria PUPR dalam RAPBN tahun anggaran 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintah akan Bangun Gedung DPR di IKN 2025, Dianggap Boros Anggaran

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan gedung DPR RI di IKN kemungkinan akan dimulai pada 2025. Ada anggapan boros anggaran.


Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Rapat tersebut membahas RUU APBN tahun anggaran 2025 dan persetujuan untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Menteri Jokowi Pamit di Akhir Masa Jabatan, Sri Mulyani Menangis, Retno Marsudi: I Love All

Para menteri Jokowi pamit di berbagai kesempatan antara lain Sri Mulyani, Retno Marsudi, Erick Thohir, dan Basuki Hadimuljono.


Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

13 jam lalu

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya saat mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Badan Legislasi DPR RI mengesahkan peraturan DPR RI tentang pemberian tanda kehormatan kepada Anggota DPR RI pada akhir masa Keanggotaan yang dinilai berjasa atas pengabdian dan kesetiaannya menggaungkan suara rakyat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Baleg Sepakati Semua Anggota DPR, Tenaga Ahli dan ASN Dapat Tanda Jasa Kehormatan

Semua anggota DPR periode 2019-2024 akan mendapatkan tanda jasa kehormatan.


Kuasa Hukum Korban Perundungan Binus School Simprug Keberatan Kasus Ini Disebut Perkelahian

23 jam lalu

Sunan Kalijaga dari Himpunan Advokat Muda Indonesia menyatakan mengundurkan diri sebagai tim kuasa hukum Zaskia Gotik di Polda Metro Jaya, 21 Maret 2016. TEMPO/Destrianita Kusumastuti
Kuasa Hukum Korban Perundungan Binus School Simprug Keberatan Kasus Ini Disebut Perkelahian

Sunan Kalijaga, sangat menyayangkan bahwa dari pihak Binus School Simprug maupun pengacara terduga pelaku yang menyebut sebagai perkelahian.


DPR Sepakati Revisi UU MK Diwariskan ke Periode Berikutnya

1 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
DPR Sepakati Revisi UU MK Diwariskan ke Periode Berikutnya

Komisi III DPR sepakat untuk mengesahkan revisi UU MK Nomor 24 Tahun 2003 di periode berikutnya, karena keterbatasan waktu.


DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

1 hari lalu

Layar menampilkan video conference dengan pesepak bola Eliano Johannes Reijnders (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. Komisi III DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Eliano Johannes Reijnders dan Mees Victor Joseph Hilgers. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui Naturalisasi Eliano Rejinders dan Mees Higres, Menkumham Pastikan Sesuai Aturan

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyutujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganeraan Indonesia, bagi dua atlet sepak bola, Eliano Johannes Rejinders dan Mees Victor Joseph Hilgres.


KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

1 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Minta Tes Wawancara Capim dan Dewas Dilakukan Terbuka

Komisi Pemberantasan Korupsi menanggapi soal tes wawancara seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK yang dilakukan secara tertutup.


Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

1 hari lalu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah dan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.


DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

1 hari lalu

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati di Gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Jakarta Pusat, Senin, 19 Januari 2024. TEMPO/Hendri Agung Pratama
DPR Sepakati Tambahan Anggaran BMKG Sebanyak Rp 25 Miliar untuk Danai Modifikasi Cuaca

BMKG menjelaskan modifikasi cuaca tersebut akan dilakukan sebanyak 40 hari sepanjang tahun 2025 dengan total biaya Rp 22,09 miliar.


Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

1 hari lalu

Koalisi masyarakat sipil membentangkan poster memasuki hari kelima berdemo dengan tuntutan mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah 20 tahun menggantung di DPR di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 September 2024. Aksi ini masih terus dijalankan setiap hari hingga 20 September 2024. Pendemo menilai September adalah waktu yang tepat untuk mengesahkan RUU PPRT sebelum pelantikan anggota DPR RI periode berikutnya. TEMPO/Subekti.
Gelar Aksi Sahkan RUU PPRT di DPR, Koalisi Perlindungan PRT: Wakil Rakyat Jangan Jahat ke Rakyat

Koalisi Sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga kembali menggelar aksi terkait RUU PPRT di DPR, Jakarta pada Selasa, 17 September 2024.