Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepala BPIP Bahas Prestasi Pribadi Saat DPR Tanya Polemik Jilbab Paskibraka, Lengkapi Kontroversi Yudian Wahyudi

image-gnews
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi saat ditemui usai Konferensi Pers Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Kamis, 30 Mei 2024 di Kota Dumai, Riau. TEMPO/Adinda Jasmine
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi saat ditemui usai Konferensi Pers Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Kamis, 30 Mei 2024 di Kota Dumai, Riau. TEMPO/Adinda Jasmine
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, memaparkan latar belakang akademik serta pencapaiannya saat diminta klarifikasi terkait polemik pelarangan jilbab bagi anggota Paskibraka pada upacara 17 Agustus 2024. Hal ini diungkapkan dalam rapat kerja BPIP dengan Komisi II DPR pada Selasa, 10 September 2024.

Beberapa anggota Komisi II DPR, termasuk Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS, meminta penjelasan mengenai kronologi aturan tersebut. Menanggapi hal itu, Yudian Wahyudi menyatakan bahwa BPIP tidak pernah menerbitkan aturan yang melarang penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka, serta menegaskan bahwa BPIP menghormati setiap keyakinan masyarakat Indonesia.

"Di dalam peraturan termasuk di dalam gambar-gambar, tidak ada larangan untuk melepaskan jilbab," kata Yudian di Gedung DPR dipantau dari YouTube Komisi II DPR, Selasa, 10 September 2024.

Setelah menjelaskan hal tersebut, Yudian mengungkapkan latar belakang pendidikannya. Ia menyebutkan bahwa sejak usia 12 tahun, dirinya sudah belajar di pondok pesantren. Selama di pesantren, Yudian mengklaim telah meraih berbagai prestasi, mulai dari juara pidato, juara di tingkat tsanawiyah, hingga menjadi juara umum. "Saya juga juara mengimami salat istisqa ketika saya usia 16 tahun," kata Yudian.

Yudian juga mengklaim satu-satunya mungkin siswa pesantren yang bisa tafsir Al-Quran dengan nilai 100 di ijazah. "Nilai dalam tarikh atau sejarah juga 100, itu waktu saya melanjutkan pesantren di Al-Munawwir, Krapyak, Yogja," kata Yudian.

Deretan kontroversi Yudian Wahyudi

1. Larangan Mahasiswi Bercadar di Kampus

Yudian, yang saat itu menjabat sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pernah menjadi sorotan karena melarang mahasiswi mengenakan cadar selama beraktivitas di kampus. Ia bahkan mengancam akan mengeluarkan mahasiswi yang tetap memakai cadar setelah mendapat peringatan dan pembinaan sebanyak tujuh kali.

“Ada 41 mahasiswi yang kami data, mereka menggunakan cadar dari berbagai fakultas di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” ujar Yudian, pada 5 Maret 2018. 

Menurut Yudian, sebagai perguruan tinggi negeri, UIN Sunan Kalijaga harus menjalankan prinsip Islam moderat atau Islam nusantara, yang sejalan dengan konsensus bersama seperti UUD 1945, Pancasila, Kebhinekaan, dan NKRI.

2. Mengatakan Pancasila Musuh Agama

Melalui Twitter, Yudian pernah menyatakan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila. Namun, dalam klarifikasi tertulis, ia menjelaskan maksud ucapannya. Yudian menegaskan bahwa Pancasila bersifat agamis, karena kelima sila dapat dengan mudah ditemukan dalam kitab suci dari enam agama yang diakui di Indonesia. Meskipun demikian, Pancasila sering kali dihadapkan dengan agama oleh individu-individu yang memiliki pandangan sempit dan ekstrem.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Dalam konteks ini lah, agama dapat menjadi musuh terbesar karena mayoritas, bahkan setiap orang, beragama. Padahal, Pancasila dan agama tidak bertentangan, bahkan saling mendukung,” ujarnya, pada 12 Februari 2020.

3. Lomba Hormat Bendera menurut Hukum Islam

BPIP pernah merayakan Hari Santri 2021 dengan tema “Hormat Bendera Menurut Hukum Islam dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam.” Menurut Benny Susetyo, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, tema ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan rasa nasionalisme.

"Jadi, kan tadi kan (temanya) mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam perspektif agama. Jadi, memperkuat nilai keagamaan dalam perspektif kebangsaan," kata Benny, pada 13 Agustus 2021.

4. Sosialisasi Pancasila melalui TikTok

Yudian juga pernah aktif menggalakkan sosialisasi Pancasila di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Jokowi. BPIP berencana menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial melalui platform media sosial, termasuk TikTok. Namun, inisiatif ini mendapat banyak kritik dari publik karena dianggap kurang tepat sasaran.

“Jadi, kami akan menggunakan media digital, medsos, TikTok, musik, olahraga kemudian budaya agar Pancasila ini terpahami terhayati dan teramalkan dengan mudah. Khususnya bagi generasi yang disebut generasi milenial," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi, pada 7 Juni 2022.

SUKMA KANTHI NURANI | HENDRIK YAPUTRA | ANANDA RIDHO SULISTYA | EGI ADYATAMA | RACHEL FARAHDIBA REGAR 

Pilihan Editor: Sederet Kontroversi Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Terakhir Larang Hijab Petugas Paskibraka 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

9 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pada Selasa, 5 November 2024, di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN.


Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

12 jam lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Dosen Curhat Rendahnya Kesejahteraan ke DPR: Kami Digaji di Bawah Rp 3 Juta

Minimnya perhatian terhadap kesejahteraan dosen tersebut, kata Dhia, berbanding terbalik dengan tuntutan kerja yang mereka lakukan.


Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

14 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024 TEMPO/Daniel A. Fajri
Meutya Hafid Cerita ke DPR soal Komdigi Digeledah dalam Kasus Judi Online: Mencekam, Banyak Polisi

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengungkapkan, kondisi kantornya ketika digeledah kepolisian dalam kasus judi online pada Jumat lalu sangat mencekam.


Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

15 jam lalu

Ilustrasi perumahan. TEMPO/Kink Kusuma Rein
Ketua Komisi V DPR RI Sebut Butuh Rp750 Triliun untuk 3 Juta Rumah, Menteri Maruarar: Nanti Kami Hitung

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk program 3 juta rumah.


Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

15 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
Meutya Hafid Deg-degan Rapat Perdana dengan Komisi I DPR

Meutya Hafid akan membeberkan program 100 hari pemerintahan Prabowo di depan Komisi I DPR. Ia tak tahu apakah juga akan ditanya soal judi online.


Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

16 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di depan kediaman Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Dasco Soal Nasib Surpres Capim KPK di DPR: Saya Enggak Baca Suratnya

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad irit bicara soal kelanjutan seleksi Capim KPK. Ia mengaku tak mengetahui perkembangan terkini soal itu.


Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

16 jam lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Soal RUU Penyiaran Masuk Prolegnas atau Tidak, Komisi I DPR Serahkan ke Baleg

Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyerahkan kepada Baleg apakah RUU Penyiaran akan masuk dalam Prolegnas atau tidak.


Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

18 jam lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pemain FC Copenhagen Kevin Diks menggelar pertemuan pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Instagram @erickthohir.
Tok! Paripurna DPR Setujui Naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna dan Estella Loupattij

Rapat paripurna DPR menyetujui permohonan naturalisasi atlet Kevin Diks, Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.


Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

1 hari lalu

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri (kiri) dan Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan. (Dok.pertamina.com)
Terkini: Dirut dan Komut Pertamina Dijabat Kader Gerindra, Erick Thohir Buka Suara Alasan Dicopotnya Nicke Widyawati

Pemerintah merombak direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) dengan menempatkan petinggi Partai Gerindra sebagai dirut dan komut.


DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

1 hari lalu

Kevin Diks berseragam FC Kopenhagen. Doc. FCK.DK.
DPR dan Kemenpora Bahas Naturalisasi Kevin Diks, Noa Leatomu, dan Estella Loupattij untuk Timnas Indonesia

Kemenpora mengusulkan naturalisasi Kevin Diks, Noa Johanna Cornellia Leatomu, dan Estella Raquel Loupattij.