INFO NASIONAL - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik meraih penghargaan Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 untuk kategori Pelayanan Publik Bagi Daerah Dengan Fiskal Tinggi. Sejak dilantik pada 2 Oktober 2023, Akmal terus berupaya agar masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan pelayanan publik yang optimal.
“Prinsip pelayanan publik yang karni terapkan di Kalimantan Timur adalah pendekatan yang cepat dan tepat, sehingga ada kepastian waktu,” kata Akmal seusai menerima penghargaan di The Tribrata Hotel and Convention. Darmawangsa Jakarta, pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Pelayanan publik yang cepat dan tepat itu, menurut dia, harus berpedoman pada standard prosedur operasional (SOP) yang jelas untuk setiap jenis pelayanannya. Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki 9.959 SOP untuk 39 perangkat daerah.
Demi mencapai pelayanan yang cepat dan tepat, Akmal menjelaskan, ada pula upaya mengedepankan pendekatan digital dalam pelayanan publik. “Jadi, tidak harus bertemu muka antara pemberi layanan dengan penerima layanan,” ucapnya. Sejumlah pelayanan publik berbasis daring yang tersedia di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain Sida Bebagi atau Sistem Informasi Data Penyandang Disabilitas Berbasis Geospasial.
Pelayanan ini adalah terobosan yang dibuat oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur. Ada pula Jaga Sparkling, singkatan dari Sistem Pelayanan Elektronik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.
Baca juga:
Untuk kebutuhan informasi pajak kendaraan bermotor, masyarakat Kalimantan Timur dapat mengakses Simpator atau Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor. Pelayanan ini merupakan sarana keterbukaan informasi publik dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur.
Bagi para petani, tersedia layanan Si Pesan Antar atau Sistem Informasi, Pelaporan dan Surat Keputusan Pengadaan dan/atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Online yang merupakan terobosan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Jurus berikutnya yang diterapkan Akmal agar pelayanan publik selalu andal adalah memutus mata rantai birokrasi yang terlalu panjang.
Caranya, dengan mendelegasikan tugas-tugas para pimpinan pucuk ke level di bawahnya. “Pelayanan publik tidak harus ditangani semua oleh pimpinan pucuk, seperti penjahat gubernur, tetapi mendelegasikan kewenangan- kewenangan itu kepada pejabat-pejabat di setiap instansi,” ungkap Akmal.
“Dengan begitu, kecepatan dalam pemberian pelayaran akan lebih tinggi.” Strategi dalam menghadirkan pelayanan publik yang terbaik tentu tak lepas dari hambatan. Akmal menjelaskan salah satu tantangan di Kalimantan Timur adalah luas wilayah yang mencapai 15 juta hektare.
“Masih banyak masyarakat yang tinggal di remote area atau daerah terpencil,” sebut Akmal. Ditambah lagi, belum semua wilayah mampu menjangkau sinyal internet alias blank spot, sehingga belum bisa menikmati layanan digital. Kendati belum sempurna, Akmal Malik menambahkan, apresiasi ini menjadi bukti kinerja tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berusaha maksimal dalam memberikan pelayaran publik yang terbaik bagi masyarakat.
“Penghargaan ini mampu melecut kami semua untuk bisa bekerja lebih bagus lagi,” harapnya. Pelayanan publik menurut Akmal, memiliki efek domino yang luar biasa. Pelayanan publik yang mumpuni akan mampu mendorong roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin menunjukkan bagaimana seharusnya pelayaran publik itu dilakukan,” ujarnya.
“Artinya, apresiasi ini menjadi bukti bahwa penjabat kepala daerah mampu menggerakkan roda pemerintahan dalam masa transisi ini.”(*)
