Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banser dan Pagar Nusa Berniat Tabayun ke Garda Bangsa soal Pernyataan Respons Muktamar Tandingan

image-gnews
Muhammad Syafiq Syauqi yang ditunjuk sebagai Kepala Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna (Satkornas Banser). ANTARA/HO-GP Ansor
Muhammad Syafiq Syauqi yang ditunjuk sebagai Kepala Satuan Koordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna (Satkornas Banser). ANTARA/HO-GP Ansor
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan otonom Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Banser dan Pagar Nusa mendesak organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Garda Bangsa untuk mengklarifikasi pernyataan siap berperang. Pernyataan itu sempat disampaikan menyusul adanya rencana muktamar tandingan PKB oleh kubu PBNU.

Kepala Satkornas Banser, Syafiq Syauqi mengatakan bahwa Garda Bangsa perlu menjelaskan pernyataan siap berperang itu kepada badan otonom NU. Menurut dia, klarifikasi itu diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi yang menyesatkan.

"Kami tidak mau gegabah. Kami meniatkan untuk tabayun ke Tommy (Ketum Garda Bangsa), biar paham konteksnya," katanya ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin, 2 September 2024.

Ia mengungkapkan, pernyataan siap berperang itu muncul akibat konflik internal PKB. Karena itu, menurut dia, badan otonom NU tidak perlu dilibatkan ke dalam konflik internal tersebut.

Syafiq mengatakan, semestinya Garda Bangsa sebagai organisasi sayap PKB merespons wacana muktamar tandingan itu sebagai koreksi perjalanan partai di bawah pimpinan Muhaimin Iskandar. Garda Bangsa, ujarnya, semestinya juga membantu partai untuk menyelesaikan masalah internal itu.

"Lebih baik koreksi diri," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terlebih lagi, katanya, perintah PBNU soal muktamar tandingan PKB itu sebagai bentuk menyuarakan hak dan wewenang kepemimpinan ulama. Karena itu, ia mengatakan penentangan terhadap aspirasi ini semestinya dilihat sebagai penentangan terhadap hak ulama.

Syafiq mengungkapkan, pihaknya akan melapor kepada PBNU dan meminta instruksi untuk tindakan selanjutnya. Selain itu, ia mengatakan bahwa telah menyiapkan pasukan agar bertindak disiplin menurut komando pimpinan.

"Dalam waktu dekat kami akan ke PBNU. Minta arahan, kami satu komando," ujarnya.

Hingga artikel ini diunggah Tempo masih berupaya meminta penjelasan dari Garda Bangsa.

PIlihan Editor: Pengamat Sebut Polemik PKB Bisa Diselesaikan di Mahkamah Partai

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PBNU Sarankan GP Ansor Urungkan Niat Laporkan Suswono ke Polisi

7 jam lalu

Sejumlah massa saat aksi Penjarakan Suswono Demi Keadilan dan Kehormatan Islam di depan Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Senin 4 November 2024. Dalam aksinya massa menilai Suswono dengan angkuh telah melecehkan Rasulullah SAW dan menghina Ibunda Siti Khadijah RA, hanya demi ambisi pribadi. Massa menuntut hukuman setimpal penjara dan diskualifikasi dari PILKADA Jakarta 2024. TEMPO/Subekti.
PBNU Sarankan GP Ansor Urungkan Niat Laporkan Suswono ke Polisi

Menurut Ketua PBNU, permintaan maaf dari Suswono cukup menyelesaikan permasalahan atas pernyataan janda kaya yang dinilai merendahkan agama Islam.


Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

3 hari lalu

Logo PPP
Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

DPP PPP bakal menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) sebelum Pilkada untuk menyiapkan pelaksanaan Muktamar


Ketika Gus Ipul Bilang bahwa Suasana Rapat Perdana dengan Cak Imin Nyaman dan Tidak Kaku

4 hari lalu

Menteri Sosial  H Saifullah Yusuf dalam rembukan nasional dengan zoom meeting di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024Dok. Kemensos
Ketika Gus Ipul Bilang bahwa Suasana Rapat Perdana dengan Cak Imin Nyaman dan Tidak Kaku

Hubungan Gus Ipul dan Cak Imin sempat memanas imbas 'perseteruan' PBNU dan PKB.


Dulu Seteru, Cak Imin dan Gus Ipul Rapat Bersama Bahas Penyiapan Program Kerja

4 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf  atau Gus Ipul di kantor Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dulu Seteru, Cak Imin dan Gus Ipul Rapat Bersama Bahas Penyiapan Program Kerja

Cak Imin dan Gus Ipulsiap bekerja sama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran


Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

4 hari lalu

Muhammad Romahurmuziy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah bebas, ia kembali masuk jajaran partai setelah PPP mendapuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. ANTARA
Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

Pimpinan majelis Dewan PPP mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk menggelar muktamar awal tahun


Kejagung Bakal Panggil Ayah Ronald Rannur Terkait Aliran Dana ke Zarof Ricar

6 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar memberikan keterangan kepada media dalam konferensi pers Kejaksaan Agung soal Penyidikan Dugaan Suap Gratifikasi Oknum Hakim PN Surabaya di Gedung Kartika, Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kejagung Bakal Panggil Ayah Ronald Rannur Terkait Aliran Dana ke Zarof Ricar

Kejaksaan Agung buka peluang panggil Edward Tannur terkait aliran dana tersangka suap eks pejabat MA, Zarof Ricar.


Petualangan Politik Cak Imin, Rival di Pilpres hingga Jadi Menteri Prabowo

10 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Muhaimin Iskandar (tengah) berpidato saat Taaruf politik calon kepala daerah di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2024. Kegiatan tersebut untuk menjaring calon-calon kepala daerah yang akan diusung PKB pada Pilkada 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Petualangan Politik Cak Imin, Rival di Pilpres hingga Jadi Menteri Prabowo

Cak imin sapaan akrabnya, masuk ke dalam menteri di kabinet Prabowo - Gibran.


Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

11 hari lalu

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Willy Aditya, resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XIII DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. Komisi yang baru dibentuk ini membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia. TEMPO/Nandito Putra
Pengamat Sebut 3 Jatah Ketua Komisi di DPR Jadi Panasea Bagi NasDem

Perolehan jumlah 3 kursi pimpinan komisi bagi NasDem di DPR, menjadi panasea bagi Surya Paloh dan jajaran setelah menyatakan tak masuk kabinet.


Pimpinan DPR Sebut Badan Aspirasi Masyarakat Siap Bekerja

12 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan sambutan saat meninjau bazar UMKM Fest di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Pameran bazar bertajuk
Pimpinan DPR Sebut Badan Aspirasi Masyarakat Siap Bekerja

Badan Aspirasi Masyarakat DPR akan segera siap bekerja menampung aspirasi warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung.


Kejati Jatim Buka Suara soal Penangkapan 3 Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur

12 hari lalu

Humas PN Medan Erintuah Damanik saat dijumpai di Pengadilan Negeri Medan. ANTARA
Kejati Jatim Buka Suara soal Penangkapan 3 Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur

Ketiganya merupakan hakim yang memvonis bebas pelaku penganiayaan Dini Sera Afriyanti, Ronald Tannur.