TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS mendesak DPR RI agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa.
Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina, mengatakan sampai saat ini DPR RI belum juga mengesahkannya meski Indonesia sudah menandatangani Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Orang secara Paksa (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances atau ICPPED) pada 27 September 2010.
Padahal, Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan surat bernomor R21/pres/04/2022 kepada DPR RI pada April 2022 perihal ratifikasi tersebut. Jane menuturkan, surat yang dikirim juga menyertakan tanda tangan dari empat kementerian terkait, yakni Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Luar Negeri; dan Kementerian Pertahanan.
“Kini prosesnya mangkrak di DPR RI lantaran tak kunjung disahkan sebagai Undang-Undang nasional dan ICPPED pada akhirnya menjadi satu-satunya konvensi HAM Internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia,” kata Jane lewat keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 30 Agustus 2024.
KontraS, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa, mengatakan desakan ini bertepatan dengan Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh setiap 30 Agustus. Sejak 2011, 30 Agustus ditetapkan sebagai Hari Korban Penghilangan Orang secara Paksa Internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peringatan ini diciptakan sebagai pengingat masyarakat dunia untuk memerangi kejahatan penghilangan orang secara paksa di berbagai negara.
Jane menuturkan, di Indonesia praktik penghilangan orang secara paksa terjadi di beberapa daerah selama kurun waktu pemerintahan militeristik Orde Baru dan bahkan terjadi ketika masa reformasi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat bahwa penghilangan paksa sudah terjadi setidaknya dalam Peristiwa 1965-1966. Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa menyayangkan Indonesia masih belum memiliki peraturan hukum yang secara spesifik mencegah dan melindungi semua orang dari penghilangan paksa.
Merujuk pada sejumlah penyelidikan pro-justicia yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM, penghilangan paksa terjadi pada 9 kasus pelanggaran berat HAM, antara lain peristiwa 1965-1966, peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, peristiwa Tanjung Priok 1984, peristiwa Talangsari 1989, peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis 1989-1998, peristiwa Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998, peristiwa Timor Timur 1999, peristiwa Wasior 2001-2002, dan peristiwa Timang Gajah 2001.
Tak hanya itu, penghilangan paksa juga terjadi di luar peristiwa pelanggaran berat HAM, di antaranya peristiwa Sentani 1970, peristiwa 27 Juli 1996, tragedi Biak Berdarah 1998, penghilangan paksa pasca periode DOM Aceh, pemindahan anak Timor Timur (stolen children), penghilangan paksa terhadap Theys H. Eluay dan Aristoteles Masoka, militerisasi di Papua.
“Setelah memasuki masa reformasi, risiko terjadinya penghilangan paksa menyasar pada warga negara yang sedang menjalankan hak-hak kebebasan sipil seperti hak berkumpul, berserikat, berekspresi dan mengemukakan pendapat di muka umum,” tutur Jane.
Jane mengatakan tidak kunjung disahkannya RUU Ratifikasi ICPPED menunjukkan ketidakseriusan DPR dalam mengutamakan kepentingan rakyat. Sebab, pembahasan RUU ratifikasi perjanjian internasional secara otomatis masuk dalam RUU Kumulatif Terbuka sehingga bisa dibahas kapan saja. Selama ini, ucap Jane, DPR justru mengejar pengesahan dan pembahasan legislasi yang sebenarnya malah menyengsarakan rakyat dan berpihak pada oligarki, seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK.
“Yang baru saja terjadi, DPR pun membahas revisi UU Pilkada hanya dalam waktu dua hari namun memilih untuk mengabaikan pembahasan dan pengesahan RUU Ratifikasi ICPPED,” kata Jane.
Oleh karena itu, bertepatan dengan Peringatan Hari Korban Penghilangan Orang secara Paksa Internasional, Koalisi Indonesia Anti Penghilangan Paksa mendesak Presiden dan DPR untuk segera meratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Di samping itu, Presiden harus membentuk Komisi Orang Hilang dan melakukan pencarian terhadap keberadaan orang hilang.
“Koalisi juga menuntut Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran berat HAM terutama yang terjadi penghilangan paksa di dalamnya,” tutur Jane.
Pilihan Editor: BEM KM UGM Siap Lanjutkan Aksi Mahasiswa: Amarah karena Praktik Bernegara yang Kotor
