Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah Batal Diusung PDIP di Pilgub Jakarta, Anies Disarankan Lakukan Ini

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Bakal Calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan ditemui di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu, 28 Agustus 2024. Tempo/Novali Panji
Bakal Calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan ditemui di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu, 28 Agustus 2024. Tempo/Novali Panji
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPeluang Anies Baswedan maju di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024 menipis setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung Pramono Anung-Rano Karno. Sebelumnya, PDIP disebut bakal mengusung Anies di Pilgub Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan Anies harus masuk menjadi anggota partai politik untuk kepemimpinan pada tingkat daerah hingga nasional. Anies merupakan tokoh nonpartai yang maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Idealisme tetap harus dipertahankan, tetapi memang kalau dalam konteks kepemimpinan nasional dan daerah, ya, Anies paling tidak masuk partai lah,” kata Ujang saat dihubungi dari Jakarta pada Rabu, 28 Agustus 2024 seperti dikutip dari Antara.

Menurut dia, masuk menjadi kader parpol dilakukan untuk mengantisipasi Anies hanya ingin mendompleng parpol sebagai kendaraan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024.

“Harus punya partai lah. Jangan sampai Anies hanya mendompleng di partai, menggunakan partai sebagai alat tunggangan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan partai politik tidak akan mau seperti itu. Karena itu, Ujang menyarankan Anies menjadi kader partai atau membuat partai politik sendiri.

Nama Anies santer dijagokan PDIP pada Pilgub Jakarta setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Namun nama Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu tidak disebutkan dalam acara Pengumuman Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Gelombang III di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem resmi meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta. 

Anies Doakan Jakarta Semakin Maju

Setelah batal diusung PDIP di Pilgub Jakarta, Anies tidak berbicara banyak ketika ditemui di depan rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu pagi, 28 Agustus 2024. 

Dari pantauan Tempo di lokasi, Anies tampak pergi meninggalkan rumahnya menggunakan mobil pribadi sekira pukul 08.04 WIB. Ketika ditanya tanggapannya ihwal batal diusung PDIP, Anies hanya menyampaikan doanya untuk Jakarta.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Pengamat soal Tantangan Anies Baswedan Mau Dirikan Partai Politik

11 menit lalu

Anies Baswedan menghadiri forum bersama mahasiswa dalam tajuk Anies Baswedan Kembali ke Jogja yang digelar di Pendopo Wisma Kagama, kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Senin 9 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kata Pengamat soal Tantangan Anies Baswedan Mau Dirikan Partai Politik

Pengamat menjelaskan sejumlah tantangan bagi Anies Baswedan dalam mendirikan partai politik.


Respons KPU dan Bawaslu soal Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada Jakarta

1 jam lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menandatangani surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 002, Desa Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Kamis 2 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Aceh telah menetapkan 18 TPS di sembilan kabupaten/kota untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Respons KPU dan Bawaslu soal Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada Jakarta

Gerakan coblos semua paslon di Pilkada Jakarta mendapatkan respons dari KPU dan Bawaslu. Apa respons mereka?


Mobil Harun Masiku yang Ditemukan KPK Pakai Pelat Nomor Palsu

2 jam lalu

Mobil Toyota Camry milik Harun Masiku disegel KPK di Apartemen Thamrin Residence pada 17 Januari 2020. Tempo/Linda Trianita
Mobil Harun Masiku yang Ditemukan KPK Pakai Pelat Nomor Palsu

Mobil Harun Masiku yang ditemukan KPK pakai pelat nomor palsu milik seorang wanita asal Jakarta Utara.


PDIP Beri Sinyal Dukung Pemerintahan Prabowo dan Apresiasi Kabinet Zaken

3 jam lalu

Ketua DPR Puan Maharani (kiri) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung menemui Menteri Pertananan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto di sela acara kunjungan Paus Fransiskus di Istana Negara, Rabu, 4 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
PDIP Beri Sinyal Dukung Pemerintahan Prabowo dan Apresiasi Kabinet Zaken

PDIP bicara soal peluang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partai banteng ini juga apresiasi wacana kabinet zaken Prabowo.


KPU Jakarta: Gerakan Coblos Semua Tak Bermakna

4 jam lalu

Ilustrasi kenapa orang pilih golput. Foto: Canva
KPU Jakarta: Gerakan Coblos Semua Tak Bermakna

KPU Jakarta menilai gerakan golput tak bermakna dalam proses pemilu, justru membawa kemudahan bagi paslon untuk menang.


Alasan Pengamat Sebut Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon Berbahaya bagi Demokrasi

11 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Alasan Pengamat Sebut Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon Berbahaya bagi Demokrasi

Jika berlanjut sampai masa pencoblosan, gerakan anak abah tusuk 3 paslon akan berpengaruh terhadap legitimasi pemenang Pilgub Jakarta.


Viral Anak Abah Tusuk 3 Paslon, KPU DKI Jakarta Ajak Masyarakat Tak Golput

12 jam lalu

Kepala Divisi Teknis KPU DKI Jakarta Dody Wijaya di kantor KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat pada Rabu, 28 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Viral Anak Abah Tusuk 3 Paslon, KPU DKI Jakarta Ajak Masyarakat Tak Golput

KPU DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat setelah viral anak abah tusuk 3 paslon.


PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

13 jam lalu

Anies Baswedan. Foto/youtube
PKB Sambut Rencana Anies Dirikan Partai: Supaya Rasakan Susahnya Kelola Partai hingga Tingkat Ranting

Bagaimana peluang Anies mendirikan partai politik?


Suswono Sebut Ridwan Kamil dan Dirinya Berencana Temui Anies: Tunggu Respons Beliau

14 jam lalu

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono mendatangi RSUD Tarakan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, Jakarta, 31 Agustus 2024.Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang harus dijalani oleh Paslon dalam Pilgub Jakarta 2024. Tempo/Ilham Balindra
Suswono Sebut Ridwan Kamil dan Dirinya Berencana Temui Anies: Tunggu Respons Beliau

Suswono mengungkap rencana dirinya dan Ridwan Kamil bertemu Anies Baswedan.


Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

16 jam lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

Gerindra menyatakan proporsi menteri Prabowo dari kalangan profesional nonpartai politik akan lebih banyak dibandingkan kader parpol.