Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bocor Alus Politik Tempo di UGM, Ganjar Pranowo : PDIP Seharusnya Pecat Jokowi

image-gnews
Bocor Alus Politik sedang live di UGM. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Bocor Alus Politik sedang live di UGM. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo merespon pertanyaan soal partainya yang tak kunjung mengeluarkan surat pemecatan bagi Presiden Joko Widodo sebagai kader.

"Ya menurut saya (Jokowi) dipecat saja," kata Ganjar saat menjadi narasumber podcast Bocor Alus Politik Road to Campus yang digelar Tempo di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Senin 26 Agustus 2024. Podcast itu mengusung tema Begal Konstitusi Demi Dinasti.

Salah satu host Bocor Alus yang juga jurnalis Tempo, Raymundus Rikang, dalam acara itu awalnya menanyakan, mengapa PDIP tak kunjung memecat Jokowi

Padahal, Jokowi berkali kali sudah menunjukkan sikap berseberangan dengan PDI Perjuangan, terutama saat Pemilihan Presiden 2024 yang mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serta dianggap melanggar sejumlah etik. 

Ganjar menuturkan PDIP sebagai sebuah partai ibarat sebuah organisasi. Dalam organisasi itu seringkali ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat inilah yang membuat partai banteng tak kunjung bersikap tegas kepada Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai presiden.

"Kalau saya ya (PDIP) datang saja menghadap (Jokowi), lalu bilang baik-baik, 'Bapak terima kasih sudah banyak membantu dan berkontribusi, saya berhentikan dengan hormat ya?' Kan enak itu sebenarnya," ujar Ganjar mencontohkan jika PDI Perjuangan memecat Jokowi.

Ganjar sendiri mengaku paling getol mendorong PDIP segera mengeluarkan pemecatan resmi kepada Jokowi. Menurut dia, pemecatan Jokowi bagian dari penegakan disiplin partai dan itu bisa menjadikan teladan bagi kader lainnya agar taat aturan partai.

"Jadi dari regulasi kader akan taat dan diajari etika dalam partai, sebab budaya patron publik itu ada di kami," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Akibat berbeda pendapat karena ingin Jokowi dipecat partai itu, Ganjar seringkali mendapat amarah baik dari koleganya di partai dan luar partai. Namun ia menganggap itu hanya sebagai dinamika.

Usai siniar yang juga dipandu Francisca Christy Rosana dan Stefanus Pramono itu, Ganjar pun kembali menegaskan bahwa dirinya termasuk yang getol mendorong pemecatan Jokowi.

"Sebaiknya kalau kita sudah tidak bisa bersama, aturan-aturan sudah tidak bisa kita sepakati ya tidak bergabung lagi dengan partai, kan gitu dan kan ada beberapa kader juga yang sudah mundur," ucapnya.

"Memang ada juga kader yang (tak sejalan) belum mundur, mungkin untuk mereka baik juga diberikan surat memberhentikan dengan hormat, kita menghormati jasa-jasanya jadi lebih jelas." 

Ganjar menuturkan, pemecatan itu tak hanya untuk Jokowi. "Semua, semua kader (yang tak sejalan partai)," kata dia.

Pilihan editor: Cak Imin Sebut Pemilu 2024 Paling Brutal, Apa Alasannya?

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ekonom Nilai Penerbitan Izin Ekspor Pasir Laut di Sisa Pemerintahan Jokowi Penuh Misteri

3 jam lalu

Akademikus, pegiat lingkungan, serta para nelayan memprotes PP Nomor 26 Tahun 2023 karena membuka kembali keran ekspor pasir laut yang ditutup sejak 2003.
Ekonom Nilai Penerbitan Izin Ekspor Pasir Laut di Sisa Pemerintahan Jokowi Penuh Misteri

Penerbitan izin ekspor pasir laut di sisa masa bakti Jokowi bisa dibaca sebagai upaya pemerintah tidak lagi peduli pada prinsip good governance.


Jokowi Canangkan Wanagama Nusantara, Hutan Pendidikan yang Dikelola UGM

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan sekaligus pencanangan kawasan Wanagama Nusantara yang berada di Zona Rimba Kota B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Jumat, 13 September 2024.  Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Canangkan Wanagama Nusantara, Hutan Pendidikan yang Dikelola UGM

Wanagama merupakan hutan pendidikan yang dikelola Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Kawasan hutan serupa yang dicanangkan Presiden Jokowi di IKN


Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

6 jam lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik saat Apel Kader Partai Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Dalam kegiatan tersebut, beberapa tokoh partai dan menteri terlihat hadir, di antaranya Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menparekraf Sandiaga Uno, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, serta sejumlah pemimpin dan petinggi partai politik lainnya. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Respons PDIP dan PPP Soal Wacana Kabinet Zaken Prabowo

Gerindra menyatakan proporsi menteri Prabowo dari kalangan profesional nonpartai politik akan lebih banyak dibandingkan kader parpol.


PDIP Ungkap Alasan Usulkan Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

6 jam lalu

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Agustus 2024.  TEMO/Daniel A. Fajri
PDIP Ungkap Alasan Usulkan Kembali Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI

Menurut Rio, Heru Budi Hartono sudah berpengalaman selama dua tahun menjadi Pj Gubernur sejak awal dilantik 17 Oktober 2022.


Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

7 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat diambil sumpah jabatannya dalam acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
Lima Tahun Dampingi Jokowi, Ma'ruf Amin: Sangat Gembira Lah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kerja sama kabinet di bawah Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 berjalan dengan bagus.


Jokowi Ingatkan Jangan Bikin Kebijakan Ekstrem, Rencana Kenaikan Tiket KRL Berbasis NIK Tunggu Presiden Baru?

7 jam lalu

Penumpang menunggu kereta di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan menambah impor KRL baru dari Cina sebanyak 8 rangkaian kereta atau trainset senilai Rp2,20 triliun untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek pada tahun 2025. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi Ingatkan Jangan Bikin Kebijakan Ekstrem, Rencana Kenaikan Tiket KRL Berbasis NIK Tunggu Presiden Baru?

Dirjen Perkeretaapian mengatakan, belum ada kepastian naik tidaknya tiket KRL, namun Jokowi mengingatkan menteri jangan buat kebijakan ekstrem.


Budi Arie Klaim Transisi Pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo yang Terbaik Sepanjang Sejarah

7 jam lalu

Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo tampak berbincang di depan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada Kamis, 12 September 2024. Foto Tim Media Prabowo
Budi Arie Klaim Transisi Pemerintahan Presiden Jokowi ke Prabowo yang Terbaik Sepanjang Sejarah

Proses transisi ke pemerintahan Prabowo dikawal langsung oleh Presiden Jokowi dengan penyampaian sejumlah arahan dalam sidang kabinet terakhir.


Ketika Presiden Jokowi Lebih Senang Bertemu Ormas Ketimbang KPK

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara di Istana Negara, Jakarta, Senin 27 November 2023. Nawawi menggantikan Firli Bahuri yang diberhentikan sementara usai jadi tersangka kasus pemerasan. Nawawi adalah Wakil Ketua KPK yang telah menjabat sejak 2019. Kala itu, ia lolos menjadi pimpinan KPK setelah mengumpulkan 50 suara dalam voting yang digelar Komisi III DPR RI. TEMPO/Subekti.
Ketika Presiden Jokowi Lebih Senang Bertemu Ormas Ketimbang KPK

Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menyebut Jokowi Lebih senang bertemu dengan Ormas daripada KPK.


Begini Rancangan Hutan Wanagama Seluas 621 Hektare di IKN, Bakal Dikelola UGM

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan sekaligus pencanangan kawasan Wanagama Nusantara yang berada di Zona Rimba Kota B Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat, 13 September 2024. Dok. Sekretariat Presiden
Begini Rancangan Hutan Wanagama Seluas 621 Hektare di IKN, Bakal Dikelola UGM

Presiden Jokowi menandatangani piagam penanda inisiasi rancangan hutan riset dan pendidikan seluas 621 hektare di IKN.


Ini Bahaya Ekspor Pasir Laut yang Kembali Dihidupkan di Era Jokowi

8 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Ini Bahaya Ekspor Pasir Laut yang Kembali Dihidupkan di Era Jokowi

Walhi membeberkan sejumlah dampak negatif yang timbul dari ekspor pasir laut. Apa saja?